Jakarta | Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memperkirakan sanksi administratif pajak sebesar Rp14,8 triliun berpotensi memperoleh pengurangan atau penghapusan. Angka tersebut merupakan proyeksi atas sanksi yang dapat diproses melalui fasilitas yang berlaku, bukan kepastian bahwa seluruh nilai akan otomatis dihapus. Besaran keringanan bergantung pada pemenuhan ketentuan dan proses yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Fasilitas itu mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengurangan sanksi administratif dapat mencapai 100% apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Dengan demikian, wajib pajak perlu menilai kesesuaian kondisi dan kewajibannya dengan aturan, serta mengikuti mekanisme pengajuan yang berlaku. Proyeksi Rp14,8 triliun menggambarkan potensi nilai sanksi yang dapat memperoleh perlakuan tersebut, bukan jumlah penerimaan atau pengurangan yang sudah direalisasikan.
DJP memperkirakan potensi terbesar, yakni Rp5,7 triliun, berasal dari kegiatan pengawasan. Sebanyak Rp2,9 triliun lainnya berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sementara Rp3,7 triliun bersumber dari penagihan pajak. Adapun Rp2,5 triliun diproyeksikan berasal dari pemanfaatan basis data baru. Keempat komponen tersebut jika dijumlahkan mencapai Rp14,8 triliun, sehingga menunjukkan bahwa perkiraan mencakup sejumlah jalur administrasi dan kegiatan DJP.
Perbedaan sumber itu penting dipahami karena latar belakang munculnya sanksi dan proses administrasinya dapat berbeda. Nilai yang terkait pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penggunaan data baru tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan keputusan tersebut. Wajib pajak tidak sebaiknya menganggap seluruh sanksi otomatis memenuhi syarat hanya karena termasuk dalam salah satu kategori proyeksi. Kepastian mengenai kelayakan dan besaran pengurangan ditentukan setelah persyaratan serta prosedur yang relevan diperiksa.
Proyeksi ini memberi gambaran tentang cakupan fasilitas keringanan yang disiapkan pemerintah, sekaligus menegaskan bahwa pengurangan hingga penuh bersifat bersyarat. Wajib pajak yang mempertimbangkan fasilitas tersebut perlu merujuk pada KEP-239/PJ/2026 dan memastikan dokumen serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Dengan membaca aturan secara cermat, mereka dapat memahami apakah sanksi administratif yang dihadapi berpeluang memperoleh pengurangan atau penghapusan dan tahapan apa yang harus ditempuh.
Selain proyeksi penerimaan dari fasilitas keringanan sanksi pajak, program yang sama diperkirakan berpotensi menghasilkan penerimaan pokok piutang pajak sebesar Rp40,2 triliun. Potensi tersebut berasal dari sejumlah kegiatan yang dilakukan otoritas pajak, mulai dari pengawasan dan pemeriksaan hingga penagihan serta pemanfaatan informasi baru. Dengan demikian, estimasi ini menggambarkan peluang penerimaan pokok piutang yang dapat diperoleh melalui beberapa jalur, bukan angka yang telah dipastikan masuk ke kas negara.
Rinciannya mencakup Rp12 triliun dari kegiatan pengawasan, yaitu upaya menindaklanjuti kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi kewajiban yang belum dipenuhi. Pemeriksaan diperkirakan menyumbang Rp13 triliun, sedangkan penagihan pajak berpotensi menghasilkan Rp9,6 triliun. Adapun pemanfaatan basis data baru diproyeksikan memberikan tambahan Rp5,6 triliun. Jika dijumlahkan, keempat sumber tersebut mencapai Rp40,2 triliun, sesuai dengan estimasi pokok piutang pajak yang disampaikan.
Angka-angka itu perlu dipahami sebagai proyeksi, bukan jaminan penerimaan. Realisasi dapat berbeda dari perkiraan, lain karena hasil tindak lanjut, kondisi masing-masing kasus, serta respons wajib pajak terhadap kewajiban yang disampaikan. Nilai yang tercatat dalam estimasi juga belum tentu seluruhnya dapat direalisasikan dalam periode yang sama. Karena itu, capaian akhirnya akan bergantung pada pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kewajiban pajak secara nyata.
Bimo menyebut pemanfaatan fasilitas keringanan sanksi pada akhirnya bergantung pada keputusan wajib pajak dan tingkat risiko yang bersedia mereka terima atau risk appetite. Wajib pajak perlu mempertimbangkan situasi masing-masing sebelum menentukan langkah, termasuk memilih untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Program ini masih dapat digunakan hingga 2027, sehingga terdapat waktu bagi wajib pajak untuk menilai pilihan dan menuntaskan kewajiban sesuai ketentuan. Meski demikian, ketersediaan jangka waktu tersebut tidak mengubah sifat angka Rp40,2 triliun sebagai estimasi, maupun memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan akan terwujud.
Pemerintah menyiapkan upaya untuk mendorong wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi pajak hingga 100%. Upaya tersebut ditujukan agar fasilitas dapat digunakan oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk diselesaikan, sesuai ketentuan yang berlaku. Bimo menyebut salah satu langkah yang direncanakan, yaitu penyampaian data wajib pajak dari kantor pusat kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Dengan data tersebut, KPP menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk mendukung pemanfaatan fasilitas keringanan sanksi. Langkah ini merupakan cara yang disebutkan dalam rencana tersebut, bukan kebijakan lain yang terpisah atau fasilitas tambahan di luar pengurangan maupun penghapusan sanksi.
Menurut Bimo, program ini diharapkan membantu penyelesaian kewajiban perpajakan secara berimbang dan lebih adil. Fasilitas keringanan memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, sementara pemerintah tetap mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Harapan itu juga berkaitan dengan kondisi arus kas wajib pajak yang menggunakan fasilitas. Pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100% diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan arus kas mereka ketika menuntaskan kewajiban. Dengan demikian, program tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kewajiban, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Bimo menempatkan keseimbangan dan keadilan sebagai alasan penting di balik dorongan pemanfaatan fasilitas tersebut.
Aspek keadilan juga mencakup perlakuan kepada wajib pajak yang bersedia mengakui kewajibannya. Bimo menyampaikan bahwa mereka perlu memperoleh perlakuan yang lebih adil melalui program ini. Karena itu, penyampaian data dari kantor pusat kepada KPP menjadi salah satu upaya untuk mendorong fasilitas tersebut dimanfaatkan, sejalan dengan tujuan penyelesaian kewajiban secara berimbang. Rencana ini menekankan kesempatan bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya dengan dukungan keringanan sanksi yang tersedia. Bagi wajib pajak, memahami ketentuan dan memastikan kesesuaian dengan kondisi masing-masing tetap penting sebelum menggunakan fasilitas. Adapun alasan yang dikemukakan pemerintah meliputi dukungan terhadap arus kas, penyelesaian kewajiban secara lebih adil, serta perlakuan yang layak bagi pihak yang mengakui kewajibannya.
Keputusan DJP mengenai fasilitas keringanan sanksi pajak menetapkan setidaknya tujuh kriteria penerima. Namun, informasi yang tersedia hanya merinci satu contoh kategori, yaitu sanksi administrasi akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan tahun pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Rincian ini tidak menjelaskan persyaratan maupun jadwal bagi enam kriteria lainnya.
Untuk kategori pelaporan yang disebutkan, SPT dapat disampaikan mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan tanggal penyampaian SPT dalam rentang waktu tersebut. Karena itu, wajib pajak yang memenuhi kategori ini perlu memperhatikan kapan pelaporan dilakukan, sebab tingkat keringanan berubah pada setiap periode.
Jika SPT disampaikan pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, pengurangan sanksi yang diberikan adalah 100 persen. Untuk penyampaian pada 1 Januari sampai 31 Maret 2027, pengurangannya sebesar 50 persen. Sementara itu, SPT yang disampaikan pada 1 April sampai 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25 persen. Ketiga tingkat tersebut mengacu pada jadwal khusus untuk kategori SPT kurang bayar yang terlambat disampaikan.
Dengan demikian, periode paling awal dalam jadwal tersebut menawarkan pengurangan terbesar untuk kategori yang dirinci, sedangkan persentasenya menurun pada periode berikutnya. Pengaturan ini memberi rentang waktu pelaporan hingga akhir Juni 2027, tetapi tidak berarti seluruh kriteria fasilitas mengikuti tanggal atau skema pengurangan yang sama.
