KPK Siapkan Pemanggilan Ketiga Nusron Wahid, Keputusan Jemput Paksa di Tangan Penyidik

KPK Siapkan Pemanggilan Ketiga Nusron Wahid, Keputusan Jemput Paksa di Tangan Penyidik

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa pemanggilan ketiga itu disiapkan setelah Nusron tidak menghadiri dua panggilan pemeriksaan sebelumnya. Lembaga antirasuah tersebut masih mengatur jadwal pemeriksaan agar proses penyidikan dapat dilanjutkan.

Setyo mengatakan informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan diharapkan sudah tersedia dalam waktu dekat. Ia berharap jadwal pemanggilan ulang dapat segera ditetapkan dan terlaksana, sehingga penyidik bisa meneruskan langkah penyidikan sesuai kebutuhan perkara. Pernyataan itu disampaikan Setyo saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa, 3 November 2026. Ia tidak menyebutkan tanggal pasti pemeriksaan ketiga dalam keterangan tersebut.

Dua pemanggilan yang sebelumnya tidak dihadiri Nusron menjadi latar bagi rencana penjadwalan ulang. Dengan pemanggilan berikutnya, KPK berupaya memperoleh keterangan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan. Namun, keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh apabila seseorang kembali tidak memenuhi panggilan berada pada penyidik. Karena itu, kemungkinan tindakan lanjutan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tentang penyusunan jadwal pemeriksaan.

Setyo menegaskan bahwa perkembangan pelaksanaan pemeriksaan akan diketahui setelah koordinasi dan penjadwalan dilakukan. KPK berharap proses tersebut berjalan dalam waktu dekat, tetapi kepastian waktunya tetap menunggu informasi resmi dari lembaga. Rencana pemanggilan ketiga ini menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap Nusron masih menjadi bagian dari agenda penyidikan yang sedang berjalan. Publik dapat menantikan keterangan lanjutan mengenai jadwal, pelaksanaan pemeriksaan, maupun tindak lanjut yang diputuskan penyidik. Hingga jadwal resmi diumumkan, belum ada kepastian kapan Nusron akan dimintai keterangan kembali. KPK juga belum menyampaikan dalam pernyataan itu apakah pemanggilan akan dilakukan pada hari tertentu atau melalui mekanisme khusus. Setyo hanya menyebut penjadwalan ulang dan harapan agar pemeriksaan dapat segera terlaksana. Informasi selanjutnya akan bergantung pada koordinasi penyidik serta perkembangan proses penyidikan. Dengan demikian, langkah terdekat yang disampaikan KPK adalah menyiapkan panggilan berikutnya, sementara keputusan mengenai tindakan lain tetap menjadi kewenangan penyidik yang menangani perkara tersebut.Setyo menepis anggapan bahwa belum dikirimkannya panggilan ketiga kepada Nusron Wahid disebabkan oleh kendala dalam penyidikan. Menurut penjelasannya, jeda tersebut berkaitan dengan pengaturan jadwal pemeriksaan, yang harus disesuaikan dengan ketersediaan penyidik. Karena itu, belum adanya panggilan baru tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses penanganan perkara mengalami hambatan. Penjelasan tersebut menempatkan kesiapan personel sebagai salah satu pertimbangan praktis dalam menentukan waktu pemeriksaan.

Jadwal penyidik dapat berubah karena mereka juga memiliki kegiatan lain, termasuk kemungkinan bertugas ke luar kota. Pemeriksaan saksi atau pihak yang dipanggil perlu dijadwalkan ketika tim yang menangani perkara dapat hadir dan menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengaturan waktu tidak hanya bergantung pada pihak yang akan diperiksa, tetapi juga pada ketersediaan penyidik yang bertanggung jawab. Setyo menyampaikan hal itu sebagai penjelasan atas belum terbitnya panggilan ketiga, bukan sebagai petunjuk bahwa ada alasan lain yang belum diungkapkan.

Selain perkara yang melibatkan Nusron, tim dan satuan tugas terkait juga menangani kasus lain. Pada waktu tertentu, personel dapat diminta mendukung upaya paksa dalam perkara berbeda. Tugas-tugas tersebut menjadi bagian dari beban kerja yang perlu diperhitungkan saat menyusun agenda pemeriksaan. Penyidik harus membagi waktu dan sumber daya agar berbagai penanganan perkara dapat berjalan sesuai kebutuhan, termasuk ketika ada kegiatan di luar kota atau dukungan operasi lain.

Jeda ini berlangsung sejak pemanggilan kedua pada 15 Oktober. Namun, berdasarkan penjelasan Setyo, rentang waktu tersebut perlu dipahami dalam konteks penyesuaian jadwal dan beban kerja penyidik. Ia tidak menyebut adanya kendala penyidikan sebagai penyebab belum dikirimkannya panggilan berikutnya. Keterangan itu juga tidak menetapkan kapan panggilan ketiga akan disampaikan; penjadwalannya tetap menunggu penyesuaian ketersediaan penyidik dan tim yang menangani perkara. Karena itu, informasi yang tersedia sebatas menjelaskan faktor jadwal serta tugas lain yang harus ditangani, tanpa mengarah pada kesimpulan tambahan mengenai proses perkara.Kemungkinan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Nusron Wahid jika ia tidak memenuhi pemanggilan ketiga belum menjadi keputusan yang pasti. Juru Bicara KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa langkah tersebut masih berupa opsi, bukan tindakan yang telah ditetapkan untuk dilakukan. Karena itu, pemanggilan berikutnya tidak serta-merta berarti penyidik akan langsung membawa Nusron secara paksa apabila ia kembali tidak hadir. KPK masih menilai situasi dan kebutuhan pemeriksaan sebelum menentukan langkah yang dianggap tepat.

Menurut Setyo, keputusan mengenai jemput paksa merupakan pilihan teknis sekaligus strategis yang berada dalam kewenangan penyidik. Mereka akan mempertimbangkan berbagai keadaan, termasuk seberapa mendesak pemeriksaan terhadap Nusron perlu dilakukan. Jika penyidik menilai pemeriksaan harus segera berlangsung, penjemputan paksa dapat dipertimbangkan. Namun, apabila kebutuhan penyidikan memungkinkan, penyidik juga dapat memilih untuk menunggu atau menempuh langkah lain. Dengan demikian, tindakan yang akan diambil bergantung pada penilaian penyidik terhadap perkembangan perkara, bukan keputusan otomatis semata-mata karena adanya pemanggilan ketiga.

Untuk saat ini, KPK menyatakan masih mengutamakan pendekatan persuasif agar Nusron bersedia memenuhi panggilan dan memberikan keterangan. Setyo berharap Nusron dapat hadir secara sukarela, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa perlu menggunakan langkah yang lebih tegas. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa Nusron akan mempertimbangkan untuk datang ketika kembali dipanggil. Harapan tersebut menunjukkan bahwa KPK masih membuka ruang bagi yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan penyidik. Sikap persuasif ini tetap berjalan sembari penyidik mempersiapkan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia. Apabila kemudian diperlukan tindakan lanjutan, keputusan akan ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis dan strategi penyidikan. Sampai ada penetapan lebih lanjut, jemput paksa tetap merupakan kemungkinan yang dapat dipilih ataupun tidak, sesuai kebutuhan untuk memeriksa Nusron dan pertimbangan penyidik mengenai waktu pelaksanaannya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan pada Senin, 2 November 2026, bahwa penyidik masih menganalisis konfirmasi atau keterangan Nusron Wahid terkait ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan sebelumnya. KPK belum menetapkan langkah lanjutan sebelum proses analisis tersebut selesai. Keterangan yang telah diterima penyidik akan ditelaah untuk memahami alasan Nusron tidak memenuhi panggilan dan menentukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara.

Menurut Budi, hasil analisis itu menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk terkait rencana pemanggilan ketiga. Keputusan mengenai tindakan yang akan ditempuh berada pada kewenangan penyidik, dengan mempertimbangkan perkembangan pemeriksaan dan informasi yang tersedia. Karena itu, kemungkinan langkah lanjutan tidak dapat ditentukan hanya dari fakta bahwa dua pemanggilan sebelumnya belum dihadiri; penyidik terlebih dahulu menilai penjelasan mengenai ketidakhadiran tersebut.

Nusron dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi untuk membantu penyidik mendalami informasi mengenai dugaan perkara di lingkungan ATR/BPN. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk menyusun kronologi peristiwa dan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang rangkaian kejadian. Penyidik juga berupaya menyandingkan keterangan dari tersangka, para saksi, serta pihak-pihak lain yang dinilai berkaitan dengan perkara. Pencocokan itu membantu menguji kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Budi menjelaskan bahwa proses tersebut dibutuhkan agar rangkaian peristiwa dan konstruksi perkara dapat disusun secara lebih komprehensif. Keterangan Nusron diharapkan dapat melengkapi informasi yang sudah dihimpun, sekaligus membantu penyidik memahami konteks dan hubungan antarperistiwa.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan Langkah untuk Memperkuat Fiskal Daerah | Sultan dan Panglima Kopassus Siapkan Program KBSB untuk Bengkulu | Danantara Siapkan Pabrik Etanol untuk Kurangi Ketergantungan Impor Bahan Bakar

1,018 kunjungan