Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar ada fatwa mengenai keharaman rokok elektrik atau vape. Respons tersebut menempatkan persoalan vape bukan semata-mata dalam ranah kesehatan dan regulasi, tetapi juga sebagai perhatian keagamaan ketika muncul dugaan bahwa perangkat itu dapat disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. MUI menilai usulan itu layak diperhatikan dan dibahas lebih lanjut, terutama karena dampaknya dinilai berpotensi menyentuh kepentingan masyarakat luas. Namun, dugaan penyalahgunaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai informasi yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian, bukan fakta yang sudah dipastikan dalam setiap penggunaan vape.
Usulan itu menjadi perhatian karena vape digunakan dengan perangkat yang dapat diisi atau dimodifikasi, sehingga muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan untuk memasukkan maupun mengedarkan zat terlarang. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu konteks bagi pembahasan fatwa, bukan bukti bahwa seluruh perangkat vape atau penggunanya berkaitan dengan narkotika. Penilaian terhadap risiko perlu didasarkan pada keterangan dan temuan yang dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, seruan Kapolri mendorong diskusi lintas lembaga mengenai cara merespons persoalan yang beririsan dengan ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan pertimbangan agama. Sikap hati-hati penting agar perhatian terhadap potensi penyalahgunaan tidak berubah menjadi generalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan vape.
MUI dapat mengkaji usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan keagamaan, termasuk dengan memperhatikan pandangan ahli dan informasi yang relevan. Fatwa merupakan panduan keagamaan; pembentukannya perlu mempertimbangkan dasar hukum Islam serta keadaan yang menjadi latar persoalan. Sementara itu, dugaan tindak pidana tetap menjadi ranah penyelidikan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang. Pemisahan peran ini membantu publik membedakan pembahasan mengenai hukum penggunaan vape dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Sampai ada hasil pemeriksaan yang jelas, informasi mengenai vape sebagai sarana peredaran narkotika sebaiknya disampaikan secara cermat. Respons MUI terhadap usulan Kapolri membuka ruang kajian, tetapi belum dengan sendirinya menetapkan keputusan akhir mengenai fatwa tersebut.
Usulan mengenai kemungkinan fatwa terkait vape yang diduga disalahgunakan untuk memasukkan narkotika akan dibahas di tingkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui bidang fatwa. Pembahasan tersebut menjadi tahap kajian, sehingga belum dapat dipahami sebagai penetapan hukum atau keputusan resmi MUI. Bidang terkait perlu menelaah persoalan secara menyeluruh, termasuk substansi usulan, informasi mengenai pola penyalahgunaan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat. Dengan demikian, perhatian publik terhadap isu ini perlu dibedakan dari kesimpulan keagamaan yang baru dapat disampaikan setelah proses kajian dan pembahasan selesai.
Konteks usulan itu berkaitan dengan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika. Ketua MUI Bidang Ukhuwah, Muhammad Zaitun Rasmin, menyampaikan dukungan MUI terhadap upaya kepolisian dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Dukungan tersebut menunjukkan perhatian terhadap langkah pencegahan dan penanganan masalah narkotika, tetapi tidak dengan sendirinya berarti MUI telah menetapkan fatwa khusus mengenai vape. Pernyataan itu juga tidak menggantikan proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum maupun pembahasan keagamaan yang menjadi kewenangan bidang fatwa.
Selanjutnya, bidang fatwa dapat membahas usulan dengan mempertimbangkan aspek keagamaan dan informasi yang relevan mengenai penggunaan perangkat tersebut. Kajian yang cermat diperlukan agar pembahasan tidak menyamaratakan seluruh pengguna vape dengan pihak yang diduga memanfaatkannya untuk tujuan terlarang. Apabila diperlukan, prosesnya dapat mencakup penelaahan bahan, cara penggunaan, risiko penyalahgunaan, serta pandangan pihak yang memiliki keahlian terkait. Sampai ada hasil resmi, usulan itu tetap berada pada tahap yang akan dibahas, bukan fatwa yang telah diputuskan. Masyarakat sebaiknya menunggu keterangan MUI melalui saluran resminya dan tidak menganggap dukungan terhadap upaya kepolisian sebagai pengumuman keputusan hukum agama.
Zaitun menyampaikan keterangannya saat ditemui di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam penjelasan tersebut, ia menyatakan bahwa persoalan vape yang diduga disalahgunakan untuk narkotika akan dibahas oleh bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataan itu menempatkan pembahasan sebagai langkah yang akan dilakukan, bukan sebagai keputusan fatwa yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keterangan Zaitun menjelaskan adanya rencana untuk mengkaji persoalan tersebut lebih lanjut.
Ia juga menyampaikan bahwa MUI menyambut upaya Kapolri untuk menekan penggunaan narkoba. Sikap tersebut merupakan bagian lain dari keterangan Zaitun pada kesempatan yang sama. Pernyataan itu merujuk pada upaya kepolisian dalam menekan penggunaan narkoba, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai bentuk, sasaran, ataupun pelaksanaannya. Zaitun tidak menyampaikan dalam keterangan yang tersedia bahwa MUI telah menetapkan pandangan akhir mengenai vape. Yang disampaikan adalah bahwa bidang fatwa akan membahas persoalan ini, serta bahwa upaya Kapolri tersebut disambut oleh MUI.
Kedua hal itu perlu dibedakan ketika membaca keterangannya. Rencana pembahasan oleh bidang fatwa menunjukkan bahwa persoalan vape masih akan dibicarakan dalam lingkup tersebut. Sementara itu, sambutan terhadap upaya Kapolri berkaitan dengan usaha menekan penggunaan narkoba. Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan kesimpulan pembahasan, waktu pelaksanaannya, atau hasil yang mungkin dihasilkan. Karena itu, pernyataan Zaitun dapat dipahami sebatas penyampaian agenda pembahasan dan sikap MUI terhadap upaya penekanan penggunaan narkoba.
Dalam menyampaikan informasi ini, penting untuk tidak mengubah rencana pembahasan menjadi seolah-olah fatwa sudah keluar. Begitu pula, sambutan MUI tidak perlu diperluas menjadi klaim tentang langkah tertentu yang tidak disebutkan oleh Zaitun. Inti keterangannya adalah bahwa bidang fatwa akan membahas persoalan vape yang diduga disalahgunakan untuk narkotika, dan MUI menyambut upaya Kapolri untuk menekan penggunaan narkoba. Keterangan tersebut disampaikan di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Sikap MUI Pusat mengenai vape masih bergantung pada kebenaran informasi yang beredar tentang dugaan penyalahgunaannya. Pernyataan yang menjadi perhatian adalah bahwa rokok elektrik disebut banyak digunakan sebagai sarana atau tempat peredaran narkotika. Jika informasi tersebut terbukti benar, MUI membuka kemungkinan untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap vape. Dengan demikian, pernyataan itu merupakan sikap bersyarat, bukan pengumuman bahwa keputusan keagamaan telah ditetapkan.
Penting membedakan dugaan, informasi yang sedang dibicarakan, dan fakta yang telah terverifikasi. Keterangan yang tersedia hanya menyebut kemungkinan bahwa fatwa haram dapat dipertimbangkan apabila dugaan tersebut terbukti. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa proses pembuktian sudah selesai atau bahwa seluruh vape telah dipastikan digunakan dalam peredaran narkotika. Tanpa kejelasan itu, menyajikan fatwa sebagai keputusan final akan melampaui informasi yang disampaikan.
Penilaian bersyarat ini menunjukkan bahwa pertimbangan MUI berkaitan dengan dampak dan penggunaan vape, khususnya apabila perangkat tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk membantu peredaran narkotika. Namun, statusnya tetap perlu dipahami sebagai kemungkinan yang bergantung pada verifikasi, bukan larangan resmi yang telah berlaku. Masyarakat sebaiknya mengikuti keterangan dari MUI dan pihak berwenang, serta tidak menyebarkan klaim yang mengubah dugaan menjadi kepastian. Sampai ada penjelasan atau keputusan resmi, informasi tentang fatwa tersebut perlu disampaikan secara hati-hati dan proporsional.
