Jakarta | Pembersihan bangunan liar di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah dimulai. Pada Rabu, 4 November 2026, kegiatan yang tercatat di lokasi mencakup pengangkutan puing dari bangunan yang sebelumnya sudah dibongkar. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari penertiban bangunan di sepanjang rel, dengan pembersihan dilakukan setelah proses pembongkaran. Dengan demikian, penanganan kawasan tidak hanya mencakup bangunan yang dibongkar, tetapi juga puing yang tersisa dan perlu diangkut.
Pengangkutan puing menandai tahapan pekerjaan yang berlangsung setelah bangunan liar dibongkar. Petugas mengangkut material sisa pembongkaran dari area tersebut sebagai bagian dari kegiatan pembersihan. Informasi yang tercatat pada hari itu berfokus pada pekerjaan tersebut, yakni pembersihan di Kampung Bahari dan pengangkutan puing bangunan yang telah dibongkar. Kegiatan ini berkaitan dengan penertiban di sepanjang rel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Penertiban di Kampung Bahari ditargetkan tuntas dalam waktu sebulan. Pembersihan yang dimulai dan pengangkutan puing pada 4 November menjadi bagian dari rangkaian penanganan bangunan liar di kawasan tersebut. Target penyelesaian itu memberi batas waktu bagi pelaksanaan penertiban, sementara pekerjaan yang terlihat pada hari tersebut adalah mengangkut sisa bangunan yang telah dibongkar. Tidak ada rincian lain mengenai jumlah bangunan, volume puing, maupun bagian kawasan yang telah dibersihkan dalam catatan kegiatan tersebut.
Dengan dimulainya pembersihan, tahapan penanganan di area sepanjang rel berlanjut dari pembongkaran menuju pengangkutan material sisa. Aktivitas petugas pada Rabu itu tercatat sebagai pekerjaan yang dilakukan di Kampung Bahari, bukan keterangan tentang keseluruhan hasil penertiban. Karena itu, target sebulan tetap menjadi acuan waktu untuk menuntaskan kegiatan, sedangkan kondisi akhir kawasan belum dapat disimpulkan dari kegiatan yang dicatat pada hari tersebut. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa pembersihan telah berjalan, dengan puing dari bangunan yang sudah dibongkar diangkut oleh petugas.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta menargetkan penertiban bangunan liar di sepanjang jalur rel kawasan Kampung Bahari dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Target tersebut menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, yang mencakup pembongkaran bangunan dan pembersihan material sisa di area yang ditertibkan. KAI menjalankan pekerjaan secara bertahap agar proses pembongkaran dan pengangkutan puing dapat berlangsung teratur. Dengan tahapan yang disusun, petugas dapat menangani bagian-bagian kawasan secara berurutan hingga area sepanjang jalur rel yang menjadi sasaran selesai dibersihkan.
Dalam pelaksanaan di lapangan, KAI menggunakan alat berat untuk membantu membongkar bangunan dan mempercepat pekerjaan. Kendaraan pengangkut sampah juga disiapkan untuk membawa material yang telah dikumpulkan dari lokasi. Penggunaan peralatan tersebut mendukung penanganan puing dalam jumlah besar, sekaligus membantu menjaga agar material tidak terus menumpuk di sekitar jalur rel. Proses pembongkaran dan pembersihan dilakukan sebagai rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan, sehingga area yang sudah ditertibkan dapat segera dibersihkan sebelum pekerjaan berlanjut ke bagian berikutnya.
Puing bangunan yang telah dihancurkan selanjutnya diangkut menggunakan gerbong kereta yang disiapkan KAI. Pengangkutan dengan gerbong menjadi bagian dari upaya memindahkan material hasil pembongkaran dari kawasan tersebut. Dengan dukungan alat berat, kendaraan pengangkut sampah, dan gerbong kereta, KAI mengupayakan agar tahapan penertiban dapat berjalan sesuai target satu bulan. Pekerjaan bertahap ini juga memungkinkan kegiatan pembongkaran dan pengangkutan puing dikelola secara berkesinambungan. Penyelesaian setiap tahap bergantung pada kelancaran penanganan bangunan dan material di lokasi, hingga pembersihan sepanjang jalur rel kawasan Kampung Bahari mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh KAI Daerah Operasi 1 Jakarta.
Penertiban di Kampung Bahari disebut memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Area di sepanjang bantaran rel perlu ditata agar jalur kereta dapat digunakan dengan lebih aman. Karena itu, penanganan kawasan ini tidak semata-mata dipandang sebagai urusan bangunan atau pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut kebutuhan menjaga perjalanan kereta api. Keselamatan menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari langkah penataan tersebut.
Tujuan lain yang disebutkan adalah mencegah kawasan itu kembali dimanfaatkan sebagai lokasi peredaran narkotika. Dengan demikian, penataan diarahkan pula pada upaya menghindari penggunaan ruang yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Poin ini menunjukkan bahwa alasan penertiban mencakup persoalan ketertiban dan pemanfaatan kawasan, selain kebutuhan di sekitar prasarana perkeretaapian. Namun, tujuan tersebut perlu dipahami sebagai alasan yang dinyatakan, bukan sebagai keterangan bahwa kondisi tertentu telah berubah atau masalah telah terselesaikan.
Atas dasar itu, penataan tidak tepat jika hanya disederhanakan menjadi pembongkaran bangunan di sepanjang bantaran rel. Pembongkaran merupakan bagian yang mungkin terlihat dalam proses penertiban, tetapi lingkup tujuannya lebih luas: menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah kawasan kembali digunakan untuk peredaran narkotika. Penekanan pada kedua tujuan ini membantu menjelaskan mengapa penanganan kawasan dipandang perlu, sekaligus membedakan tujuan penataan dari tindakan fisik yang dilakukan di lapangan. Informasi yang tersedia tidak menyatakan rincian langkah lain, ukuran keberhasilan, ataupun dampak yang telah dicapai. Oleh sebab itu, uraian mengenai penertiban sebaiknya tetap berpegang pada dua alasan tersebut tanpa menyimpulkan hasil yang belum dikonfirmasi. Pemahaman yang seimbang penting agar perhatian terhadap keselamatan perjalanan dan pencegahan peredaran narkotika tidak tertutup oleh gambaran bahwa kegiatan itu hanya berkaitan dengan bangunan di bantaran rel. Keduanya menjadi konteks utama dalam menjelaskan arah penataan yang direncanakan di Kampung Bahari.
Penertiban dan pembersihan di Kampung Bahari dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi warga yang hingga kini masih tinggal di bangunan-bangunan yang menjadi sasaran penataan. Pendekatan ini diperlukan agar proses di lapangan dapat berjalan tertib sekaligus mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berfokus pada penanganan bangunan, tetapi juga memperhitungkan situasi sosial warga yang masih bermukim di lokasi tersebut.
Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 23 kepala keluarga atau 80 jiwa yang tinggal di kawasan itu. Sebagian besar disebut merupakan pendatang dari luar daerah. Di mereka juga terdapat warga lanjut usia. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun tahapan penertiban dan pembersihan, termasuk saat berkoordinasi dengan warga yang masih berada di bangunan. Angka tersebut merupakan hasil pendataan awal, sehingga menggambarkan kondisi yang teridentifikasi pada tahap tersebut.
Sejumlah warga mengandalkan penghasilan dari kegiatan memulung dan mengolah sampah. Ketergantungan pada sumber penghasilan tersebut membuat perubahan tempat tinggal dan lingkungan berpotensi memengaruhi keseharian mereka. Karena itu, proses penataan perlu disertai perhatian terhadap kebutuhan warga terdampak, tanpa mengabaikan tujuan penertiban dan pembersihan kawasan. Pendataan dan komunikasi menjadi bagian penting untuk memahami kondisi warga serta memastikan langkah yang disiapkan sesuai dengan situasi yang ada.
KAI menyatakan menyiapkan solusi hunian yang layak serta program pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak. Kedua upaya itu diarahkan untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal dan keberlanjutan penghidupan warga dalam proses penataan. Rincian bentuk maupun pelaksanaan solusi dan program tersebut belum dijelaskan, sehingga tidak dapat diasumsikan lebih jauh. Penyiapan dukungan ini menjadi bagian dari respons terhadap keberadaan keluarga yang masih bermukim di kawasan tersebut.
Pelaksanaan secara bertahap memungkinkan penertiban dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan dan warga yang terdata. Penataan diharapkan berlangsung secara terkoordinasi, sementara perhatian terhadap hunian dan penghidupan tetap menjadi bagian dari upaya menangani dampak bagi masyarakat. KAI menempatkan solusi hunian dan pemberdayaan ekonomi sebagai hal yang disiapkan bagi warga terdampak, seiring proses pembersihan kawasan berjalan.
Baca juga: Kontras Kampung Pelangi: Permukiman Padat Nyempil di Kawasan Elite Jaksel
1,005 kunjungan





