Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Gibran mengatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen itu berlarut-larut. Dengan memilih jalur hukum, ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan ditempuh melalui mekanisme yang tersedia, bukan dibiarkan terus menjadi perdebatan tanpa penyelesaian. Sikap ini menjadi inti responsnya di tengah perhatian publik terhadap dokumen pendidikan yang belakangan menjadi polemik.
Gibran menegaskan bahwa langkah yang hendak ditempuhnya adalah memperjuangkan keabsahan dokumen melalui PTUN. Ia tidak ingin persoalan itu terus berlarut-larut, sehingga proses hukum dipilih sebagai jalan untuk menangani polemik tersebut. Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuannya dengan Prabowo pada pagi hari. Gibran tidak memaparkan rincian lain mengenai dokumen ataupun perkara yang akan dibawa. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan tersebut terbatas pada rencana menempuh jalur hukum dan harapannya agar polemik tidak terus berlangsung. Pilihan tersebut menempatkan PTUN sebagai forum yang akan ditempuh untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.
Pernyataan Gibran menandai sikapnya dalam menghadapi perdebatan yang muncul seputar dokumen pendidikan. Ia menyampaikan kesediaan memperjuangkan keabsahannya lewat proses di PTUN, sembari menekankan bahwa polemik tidak seharusnya berlarut-larut. Pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi, 10 November 2026, menjadi konteks waktu penyampaian sikap tersebut. Belum ada rincian lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia mengenai tahapan atau isi perkara. Dengan demikian, inti kabar ini adalah pilihan Gibran menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan dokumennya dan keinginannya agar persoalan yang menyertainya segera memperoleh penyelesaian melalui proses yang berlaku.
Usai bertemu Prabowo, Gibran menyampaikan bahwa ia menerima banyak saran dan masukan mengenai dinamika yang tengah berlangsung. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi keduanya untuk membicarakan situasi yang berkembang, termasuk polemik dokumen pendidikan dan langkah yang sedang ditempuh Gibran. Ia tidak merinci seluruh isi pembicaraan, tetapi menegaskan bahwa pandangan Prabowo menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan tersebut. Di tengah perhatian publik terhadap polemik ini, Gibran menyatakan akan menjalani proses yang telah dipilih dan tetap berpegang pada jalur hukum.
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya terus berjuang melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Arahan tersebut berkaitan dengan gugatan yang ditempuh Gibran dalam merespons persoalan dokumen pendidikan. Dengan demikian, langkah hukum menjadi bagian penting dari upayanya untuk membawa perkara itu ke mekanisme yang tersedia. Gibran menggambarkan bahwa ia memperoleh dukungan sekaligus masukan dari Prabowo, meskipun keputusan dan proses selanjutnya tetap berlangsung melalui prosedur hukum. Ia tidak menyampaikan bahwa pertemuan tersebut mengubah jalur yang telah dipilih; sebaliknya, saran yang diungkapkan mengarah pada keberlanjutan perjuangan melalui PTUN.
Gibran juga menggambarkan kedekatannya dengan Prabowo dengan menyebut sosok tersebut seperti ayahnya sendiri. Gambaran itu memberi konteks pada hubungan personal yang ia rasakan ketika menerima nasihat di tengah dinamika yang sedang dihadapi. Namun, ia tetap menempatkan perkara ini dalam ranah hukum, bukan semata-mata sebagai persoalan hubungan pribadi atau dukungan politik. Pernyataan mengenai saran Prabowo dan hubungan mereka membantu menjelaskan sikap Gibran setelah pertemuan: ia merasa mendapat banyak masukan, dan salah satu arahan yang disampaikan adalah tetap berjuang melalui PTUN. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses yang berjalan dan keputusan lembaga terkait. Karena itu, fokus pada jalur hukum menjadi penting untuk memahami respons Gibran terhadap polemik dokumen pendidikan, sementara keterangan tentang pertemuan tersebut menunjukkan bentuk dukungan dan nasihat yang ia terima dari Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka pernah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut merujuk pada percakapan yang berlangsung di tengah berkembangnya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran dan berbagai tanggapan publik terhadap persoalan itu. Prasetyo menjelaskan adanya penyampaian niat tersebut, tetapi tidak menyatakan bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara resmi atau bahwa proses pemberhentian telah dimulai.
Menurut Prasetyo, pernyataan Gibran berkaitan dengan dinamika yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai pencalonan dan kelayakan dirinya. Kedua putusan itu kerap dibicarakan dalam konteks aturan usia serta persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, penjelasan Prasetyo mengenai niat untuk mundur perlu dibedakan dari status hukum jabatan wakil presiden. Penyebutan putusan MK dan MA menggambarkan latar situasi yang dibicarakan, bukan bukti bahwa Gibran telah melepas jabatannya.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan pemerintah sejauh ini adalah bahwa niat tersebut pernah disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo. Tidak ada keterangan dalam pernyataan Prasetyo yang memastikan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, mengumumkan keputusan final, atau menempuh tahapan konstitusional untuk meninggalkan jabatan. Pembedaan ini penting agar kabar mengenai percakapan tersebut tidak dipahami sebagai pengunduran diri yang sudah berlaku. Secara formal, seseorang yang menyampaikan keinginan atau mempertimbangkan suatu langkah belum tentu telah mengambil tindakan resmi. Perkembangan berikutnya perlu merujuk pada pernyataan langsung Gibran maupun dokumen dan prosedur yang relevan, bukan hanya pada kabar tentang isi pertemuan. Dalam polemik dokumen pendidikan yang terus menjadi sorotan, informasi mengenai sikap politik para pihak sebaiknya disampaikan dengan atribusi yang jelas, terutama ketika menyangkut status jabatan publik. Keterangan Prasetyo memberi konteks tentang apa yang dibicarakan, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Karena itu, laporan mengenai isu ini tetap perlu menggunakan istilah niat, bukan keputusan atau pengunduran diri resmi.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar dua setengah jam. Keterangan mengenai durasi tersebut disampaikan Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Informasi itu memberikan gambaran waktu pertemuan sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang menyampaikannya, tanpa merinci isi pembicaraan.
Prasetyo menyebut lama pertemuan sekitar 2,5 jam. Ungkapan “sekitar” menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan durasi, bukan keterangan mengenai waktu yang dicatat secara presisi hingga menit. Karena itu, penyebutan waktu tersebut sebaiknya dipahami sebagai gambaran umum tentang panjang pertemuan, sesuai penjelasan yang diberikan Mensesneg. Tidak ada rincian tambahan mengenai waktu mulai maupun berakhirnya pertemuan dalam keterangan yang disampaikan.
Dalam konteks pemberitaan, keterangan singkat dari Prasetyo menjadi acuan untuk menjelaskan berapa lama kedua tokoh itu bertemu. Namun, durasi saja tidak menjelaskan pokok pembicaraan ataupun hasil dari pertemuan. Pernyataan yang tersedia hanya menyebut perkiraan lamanya pertemuan, sehingga informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan agenda, keputusan, atau kesepakatan tertentu. Pemisahan informasi mengenai durasi dan keterangan mengenai substansi penting agar laporan tetap sesuai dengan apa yang benar-benar disampaikan.
Keterangan itu disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan Prasetyo mencakup identitasnya sebagai pihak yang memberikan keterangan, tempat dan tanggal penyampaian, serta perkiraan durasi pertemuan Gibran dan Prabowo. Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Baca juga: Kementerian Sosial Buka Akses Pendidikan Setara SMA bagi 36 Peserta di Temanggung | Mendesain Pendidikan Karakter Siswa Melalui Program Makan Bergizi Gratis
430 kunjungan
