Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diwajibkan mengurangi jumlah relawan yang bertugas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini penting untuk membedakan acuan kebutuhan tenaga yang disampaikan BGN dari kebijakan yang mengharuskan dapur memangkas personel. Dengan demikian, mitra tetap dapat mengatur komposisi relawan sesuai kebutuhan operasional dan kondisi pelayanan masing-masing, selama kegiatan dapur berjalan dengan baik.
Angka kebutuhan tenaga yang menjadi acuan BGN merupakan alternatif perhitungan untuk membantu mitra menyesuaikan jumlah pekerja dengan kapasitas layanan dapur. Perhitungan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembagian tugas, alur kerja, serta kebutuhan tenaga pada setiap tingkat produksi. Acuan itu bukan instruksi pengurangan relawan dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan bahwa semua dapur harus memiliki jumlah personel yang sama. Kapasitas produksi, tata letak dapur, dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan dapat berbeda satu SPPG dan SPPG lainnya.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta pada Kamis (5/11/2026). Inti keterangan itu adalah bahwa informasi mengenai kebutuhan tenaga berfungsi sebagai pilihan perhitungan bagi mitra, bukan kewajiban untuk mengurangi jumlah relawan. Mitra dapat menggunakan acuan tersebut untuk mengevaluasi kecukupan tenaga terhadap kapasitas pelayanan, sembari mempertimbangkan kondisi dapur dan pelaksanaan program. Karena itu, angka yang disampaikan sebaiknya dipahami sebagai panduan operasional, bukan batas yang secara otomatis mengharuskan perubahan jumlah personel.
Penjelasan BGN juga memberi ruang bagi mitra untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan nyata di lokasi. Jika jumlah relawan yang ada masih diperlukan agar proses persiapan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi makanan berjalan lancar, perhitungan alternatif tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk mengurangi mereka. Sebaliknya, mitra dapat meninjau pembagian tenaga secara berkala dan menyesuaikannya secara proporsional dengan volume layanan. Pemahaman ini membantu menghindari salah tafsir atas acuan BGN, sekaligus menjaga agar keputusan operasional tetap berorientasi pada kelancaran pelayanan MBG dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.
Perhitungan alternatif kebutuhan tenaga relawan menghubungkan jumlah relawan yang disarankan dengan banyaknya penerima manfaat yang dilayani oleh dapur. Dengan pendekatan ini, kebutuhan tenaga tidak dibaca sebagai angka yang terlepas dari cakupan layanan, melainkan sebagai acuan yang mempertimbangkan jumlah orang yang menerima manfaat. Karena itu, angka relawan perlu dipahami dalam konteks kapasitas layanan yang disebutkan, bukan diterapkan begitu saja pada semua dapur tanpa melihat jumlah penerimanya.
Acuan yang secara khusus tersedia menyebutkan bahwa dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat disarankan memiliki 47 relawan per hari. Angka tersebut menunjukkan rekomendasi kebutuhan tenaga untuk dapur dalam kategori layanan itu. Penyebutan “per hari” juga penting: acuan tersebut menggambarkan jumlah relawan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian, bukan jumlah kumulatif relawan yang terdaftar atau keseluruhan tenaga yang mungkin terlibat dalam periode tertentu.
Angka 47 sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai batas maksimum jumlah relawan yang boleh bekerja. Rekomendasi kebutuhan dan batas maksimum memiliki makna berbeda. Rekomendasi memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga yang disarankan berdasarkan jumlah penerima manfaat, sedangkan batas maksimum akan menetapkan larangan untuk melampaui angka tertentu. Acuan yang disebutkan di sini hanya menyampaikan rekomendasi kebutuhan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dapur dilarang melibatkan lebih banyak relawan.
Dalam menggunakan acuan tersebut, pembaca perlu menjaga batas informasi yang tersedia. Angka 47 relawan per hari berlaku pada keterangan untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Tidak ada kategori jumlah penerima manfaat lain yang dicantumkan dalam acuan ini, sehingga tidak tepat mengarang angka atau ambang tambahan untuk kelompok layanan yang berbeda. Jika kebutuhan dapur berada di luar keterangan tersebut, angka yang tersedia tidak cukup untuk menetapkan rekomendasi khusus.
Dengan demikian, acuan ini membantu memahami hubungan skala penerima manfaat dan kebutuhan relawan, sekaligus membedakan rekomendasi dari pembatasan. Penggunaan yang cermat menjaga agar angka tersebut tidak digeneralisasi melampaui cakupan yang dinyatakan.
Dalam mengatur relawan dapur MBG, mitra perlu menjadikan batas biaya operasional sebagai acuan utama. Pagu yang ditetapkan adalah maksimal Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat per hari. Batas ini berlaku sebagai ketentuan pengelolaan biaya, sehingga penambahan tenaga tidak dapat dipisahkan dari perhitungan kebutuhan dan kemampuan anggaran operasional. Mitra perlu memastikan seluruh biaya terkait kegiatan dapur tetap berada dalam pagu tersebut.
Angka acuan jumlah relawan bukan berarti jumlah tenaga di setiap dapur harus selalu sama atau tidak boleh bertambah. Dapur dapat memiliki relawan lebih banyak daripada angka acuan apabila kebutuhan layanan memang memerlukannya. Namun, fleksibilitas dalam menentukan jumlah relawan tetap memiliki batas: total biaya operasional tidak boleh melampaui Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Dengan demikian, banyaknya relawan bukan satu-satunya ukuran kepatuhan; pengendalian biaya per penerima manfaat juga harus diperhatikan.
Hubungan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan kebutuhan tenaga perlu dinilai secara bersama. BGN menyampaikan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula kebutuhan relawan. Peningkatan volume layanan dapat menuntut lebih banyak dukungan untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, dan mendistribusikan makanan. Karena itu, penentuan jumlah relawan sebaiknya mengikuti beban kerja nyata dan kapasitas dapur, bukan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan skala layanan.
Mitra dapat menggunakan jumlah penerima manfaat harian sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan tenaga sekaligus menghitung batas biaya operasional. Setelah kebutuhan relawan dipetakan, pengeluaran perlu ditinjau agar tetap sesuai dengan pagu per penerima manfaat. Jika jumlah relawan bertambah, pengelola perlu memeriksa kembali komponen biaya dan memastikan penyesuaian tersebut tidak mengurangi kepatuhan terhadap batas yang berlaku. Pendekatan ini membantu dapur menjaga kelancaran layanan, menyediakan tenaga yang memadai, dan mengelola anggaran secara tertib. Acuan jumlah relawan dan pagu biaya memiliki fungsi berbeda, tetapi keduanya perlu dipakai bersama dalam perencanaan operasional harian.
Pengaturan tenaga relawan di dapur SPPG dapat disesuaikan melalui sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja. Dengan pola ini, mitra membagi waktu tugas ke dalam beberapa giliran, sehingga kegiatan pelayanan tetap berlangsung sesuai kebutuhan tanpa mengharuskan seluruh relawan hadir pada waktu yang sama. Jadwal dapat dirancang berdasarkan alur kerja dapur, jam persiapan dan penyajian makanan, serta kapasitas layanan harian.
Jumlah relawan yang bertugas dalam setiap giliran dapat mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan beban pekerjaan pada hari tersebut. Ketika kebutuhan layanan meningkat, mitra dapat menempatkan lebih banyak relawan pada jam atau tahapan yang memerlukan dukungan tambahan. Sebaliknya, pada waktu dengan aktivitas yang lebih rendah, pembagian giliran dapat diatur agar tenaga tersedia secara proporsional. Penyesuaian semacam ini membantu menjaga kelancaran pekerjaan sekaligus memberikan kejelasan mengenai waktu dan tanggung jawab masing-masing relawan.
Penerapan shifting merupakan salah satu pilihan pengelolaan, bukan ketentuan yang harus diterapkan oleh semua mitra. Mitra dapat menentukan pola jadwal yang paling sesuai dengan kondisi operasional dapur, ketersediaan relawan, dan kebutuhan penerima manfaat. Jika seluruh relawan tetap diperlukan pada waktu yang sama, mitra tidak harus membagi mereka ke dalam giliran berbeda. Yang penting, pelayanan dapat berjalan baik dan pembagian tugas disusun secara terencana.
Karena itu, pergiliran jadwal sebaiknya dipahami sebagai alternatif untuk mengatur kehadiran dan pemanfaatan tenaga, bukan sebagai instruksi untuk mengurangi jumlah relawan.
Baca juga: Hemat Biaya Operasional, Pengguna Mobil Listrik Minta Fasilitas SPKLU 24 Jam Diperluas | Relawan Damkar Terluka Saat Bertugas Memadamkan Kebakaran di Kandangan Barat
275 kunjungan
