Sukapura, Probolinggo – Menjelang perhelatan Yadnya Kasada yang akan berlangsung pada 11-12 Juni 2025, masyarakat Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, bersama Kepala Desa Sunaryono menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keselamatan para pengunjung di kawasan Gunung Bromo. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat rem blong sepeda motor matic di jalur wisata yang menanjak dan berliku.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Camat Sukapura menyampaikan bahwa keberadaan petugas di pos penyekatan Bromo saat ini memang belum maksimal. “Ini hanya himbauan yang dipasang di titik-titik tertentu, tidak ada dinas terkait yang bertugas penuh saat ini, hanya memantau dan memberikan himbauan saja. Namun pada tanggal 11-12 Juni nanti, seluruh dinas terkait akan hadir untuk mengawal jalannya Yadnya Kasada,” ujar Camat Sukapura.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa papan himbauan yang dipasang di beberapa titik jalur Bromo merupakan inisiatif Jasa Raharja. “Kami hanya menjalankan tugas memasang himbauan terkait keselamatan setelah ada insiden kecelakaan yang melibatkan motor matic. Namun kami tidak memiliki dasar hukum untuk melarang motor matic naik ke kawasan Bromo,” kata perwakilan Dinas Perhubungan.
Di tengah minimnya regulasi tegas dari pemerintah daerah, Kepala Desa Ngadisari, Sunaryono, bersama masyarakat dan berbagai elemen seperti pemuda, karang taruna, serta pramuka, telah mengambil inisiatif dengan membentuk gerakan kolaboratif sebagai garda terdepan keselamatan di jalur wisata tersebut.
“Kami sudah sering melihat kecelakaan rem blong motor matic, dan kami sebagai tuan rumah merasa berkewajiban melindungi tamu yang datang ke Bromo. Kami lakukan himbauan masif baik secara lisan, tertulis, hingga di pos penyekatan sekitar Pendopo Desa Ngadisari,” terang Sunaryono, Minggu (8/6/2025).
Di pos penyekatan, wisatawan dari arah Probolinggo dihentikan dan diberi edukasi tentang risiko penggunaan motor matic di jalur tanjakan dan turunan curam. Bahkan pengendara yang tetap memaksa diminta menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab atas risiko yang mereka ambil.
Sunaryono juga menjelaskan bahwa pihak desa menyediakan transportasi alternatif yang lebih aman untuk pengunjung, seperti sewa mobil Jeep dengan tarif antara Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu, tergantung tujuan, serta sepeda kayuh. “Ini bukan soal bisnis, tapi demi keselamatan semua,” tegasnya.
Namun, masyarakat masih menghadapi kendala karena wisatawan yang datang dari arah Pasuruan atau Malang dan keluar melalui jalur Probolinggo sering lolos dari penyekatan. Meski begitu, masyarakat tetap melakukan teguran persuasif sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Sunaryono menegaskan perlunya dukungan regulasi dan aparat dari pemerintah daerah. “Kami di tingkat desa sudah bergerak semampu kami, tapi untuk langkah besar perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan instansi terkait agar himbauan bisa diterapkan lebih efektif,” tambahnya.
Di tengah padatnya kunjungan untuk ritual keagamaan Yadnya Kasada, edukasi terhadap pengunjung dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih. Penerapan surat pernyataan bagi pengendara motor matic adalah upaya konkret memastikan bahwa pengunjung memahami risiko yang mereka ambil.
Langkah kolaboratif masyarakat Desa Ngadisari ini menjadi contoh pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang patut diapresiasi. Dengan keterbatasan fasilitas dan payung hukum, mereka tetap aktif menjaga keselamatan serta citra Gunung Bromo sebagai destinasi wisata unggulan nasional.
“Bromo adalah kebanggaan kami. Kami akan terus menjaga dan mengingatkan demi keselamatan bersama,” pungkas Sunaryono. (Tim Media/**)