KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kebijakan transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami pergeseran mendasar. Program ini tidak lagi dipahami terutama sebagai upaya memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, apalagi diukur hanya berdasarkan jumlah warga yang ditempatkan. Kementerian Transmigrasi menempatkan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan kewilayahan yang dirancang untuk memperkuat potensi ekonomi, membuka akses terhadap kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Perubahan paradigma tersebut menempatkan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi sebagai fokus utama. Wilayah transmigrasi diarahkan agar tidak berhenti sebagai kawasan permukiman, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Pengolahan komoditas lokal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keterhubungan dengan rantai pasok nasional diharapkan mampu menciptakan nilai tambah di daerah. Dengan demikian, masyarakat setempat dan para transmigran dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui pekerjaan, kemitraan usaha, serta peluang pengembangan industri.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan arah kebijakan tersebut di kawasan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis malam, 8 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa gagasan transmigrasi baru tidak berorientasi pada pemindahan manusia semata, melainkan pada pembangunan kawasan yang mampu menarik investasi dan menghasilkan lapangan kerja. Menurut Iftitah, transmigrasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian wilayah.
Orientasi baru ini juga berkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan. Investasi dan hilirisasi di kawasan tujuan diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan perlindungan warga lokal melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan, penghormatan terhadap hak atas tanah, serta pembagian manfaat yang adil. Pendekatan tersebut menjadi dasar agar pembangunan kawasan berlangsung inklusif, mencegah konflik sosial, dan membentuk pusat pertumbuhan baru yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Paradigma transmigrasi baru tidak semata-mata berfokus pada pembukaan kawasan bagi penduduk dari luar daerah. Salah satu agenda utamanya adalah merevitalisasi kawasan transmigrasi lama agar kembali produktif, memiliki infrastruktur yang memadai, serta mampu menciptakan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Revitalisasi dapat mencakup perbaikan akses jalan, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan terhadap usaha pertanian, penguatan industri pengolahan, hingga penyediaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, kawasan lama tidak dipandang sebagai proyek yang telah selesai, melainkan sebagai aset pembangunan yang perlu dikembangkan secara bertahap dan inklusif.
Agenda lainnya adalah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat setempat ketika investasi baru masuk ke suatu wilayah. Pemerintah ingin mencegah warga lokal tersisih akibat perubahan tata ruang, kenaikan harga lahan, atau persaingan ekonomi dengan pendatang dan perusahaan besar. Perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui kepastian hak atas tanah, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, akses terhadap pelatihan, serta kebijakan yang membuka peluang kerja dan kemitraan bagi penduduk setempat. Investasi diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup komunitas yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan tersebut.
Kawasan Batam, Rempang, dan Galang, yang dikenal sebagai Barelang, dapat menjadi contoh penerapan skema transmigrasi lokal dalam kerangka ini. Pengembangan kawasan diarahkan agar masyarakat setempat tetap menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, maupun mitra dalam rantai pasok industri dan jasa. Pendekatan tersebut menuntut dialog yang terbuka, pemetaan kebutuhan warga, serta pembagian manfaat yang transparan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah investasi atau penduduk yang datang, tetapi juga dari kemampuan kawasan mempertahankan identitas sosial, menyediakan kesempatan yang adil, dan memastikan warga lokal memperoleh ruang untuk berkembang bersama perubahan.
Dukungan pemerintah bagi transmigran sejak awal penempatan diarahkan untuk membangun kepastian hidup, bukan hanya memindahkan penduduk ke wilayah baru. Salah satu bentuk dukungan utama ialah kepastian atas lahan yang ditempati. Melalui program Trans Tuntas, pemerintah memberikan sertifikat tanah kepada transmigran. Dokumen tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi warga dalam menempati dan mengelola lahan, sekaligus memperjelas hak mereka sejak awal berada di kawasan transmigrasi.
Kepastian lahan perlu berjalan bersama penyediaan fasilitas dasar. Karena itu, dukungan penempatan juga mencakup sekolah, sarana kesehatan, dan tempat ibadah. Kehadiran fasilitas tersebut dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari warga serta membentuk lingkungan permukiman yang lebih layak bagi transmigran. Penyediaan fasilitas dasar menunjukkan bahwa program transmigrasi tidak berhenti pada pemberian lokasi, tetapi turut memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Kementerian Transmigrasi menempatkan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian penting dari arah kebijakan tersebut. Status lahan yang jelas diperlukan agar penempatan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi transmigran maupun masyarakat di sekitar kawasan. Pada saat yang sama, kebijakan transmigrasi ditekankan untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari bertambahnya jumlah transmigran, melainkan dari terbentuknya kesempatan ekonomi yang dapat mendukung kehidupan warga.
Penekanan itu juga berkaitan dengan perlindungan dan keterlibatan penduduk lokal. Iftitah menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mendatangkan masyarakat dari luar, sementara penduduk setempat tidak memperoleh pekerjaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penempatan transmigran harus disertai perhatian terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dukungan berupa sertifikat tanah dan fasilitas dasar bagi transmigran perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas: menciptakan kepastian, memenuhi kebutuhan dasar, menyelesaikan persoalan pertanahan, serta membuka peluang kerja secara adil bagi warga pendatang dan penduduk setempat.
Kementerian Transmigrasi sedang menyiapkan usulan pembaruan undang-undang ketransmigrasian agar dapat diajukan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Langkah kelembagaan ini dipandang penting untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan konsep baru transmigrasi yang tidak lagi semata-mata menempatkan pemindahan penduduk dan penyediaan tanah sebagai pusat kebijakan. Pembaruan aturan diharapkan memberikan dasar hukum yang lebih sesuai bagi pengembangan kawasan, pengelolaan sumber daya, serta pelibatan berbagai pihak dalam pembangunan wilayah transmigrasi.
Salah satu tujuan utama perubahan tersebut adalah menggeser rezim pengelolaan dari berbasis tanah menjadi berbasis aset. Dalam pendekatan berbasis aset, lahan transmigrasi tidak hanya dipandang sebagai ruang penempatan, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan dan potensi ekonomi yang perlu dikelola secara produktif, tertib, dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat. Perubahan perspektif ini dapat mencakup penataan pemanfaatan lahan, penguatan kelembagaan pengelola, dan penegasan hubungan kegiatan investasi dengan kepentingan pembangunan kawasan.
Melalui perubahan regulasi, negara diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak dari puluhan perusahaan yang memanfaatkan lahan transmigrasi. Pengaturan tersebut diperlukan agar pemanfaatan aset negara berlangsung secara transparan, memiliki kepastian hukum, dan disertai mekanisme kewajiban yang jelas. Pada saat yang sama, tata kelola baru perlu tetap memperhatikan kepentingan warga transmigran dan masyarakat lokal, termasuk perlindungan atas hak serta akses mereka terhadap manfaat pembangunan.
Dengan demikian, pembaruan undang-undang diposisikan sebagai instrumen pendukung perubahan orientasi transmigrasi menuju pembangunan wilayah. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu menghubungkan pengelolaan aset, investasi, penerimaan negara, dan pengembangan kawasan dalam satu kerangka kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.
