KEDIRI — Di tengah meningkatnya kegelisahan sosial, ketimpangan hukum, dan lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tak lagi memiliki ruang untuk didengar, sebuah deklarasi yang tak biasa menggema dari kawasan sejuk Bukit Daun Hotel and Resort, Kediri, Sabtu (9/5/2026).
Nama yang dipilih bahkan memantik tanda tanya sekaligus perhatian publik: Yakuza Maneges.
Namun di balik nama yang identik dengan dunia keras ala Jepang itu, tersimpan narasi berbeda—lebih spiritual, lebih sosial, dan sarat pesan transformasi.
Organisasi yang digagas Gus Thuba atau Thuba Topo Broto Maneges ini justru mengusung gagasan merangkul mereka yang selama ini hidup di pinggiran stigma: para “santri jalur kiri”, istilah yang kerap dilekatkan pada individu dengan masa lalu kelam, keras, atau dianggap jauh dari nilai-nilai religius.
Deklarasi itu dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Walikota Kediri Vinanda Prameswati, tokoh kepolisian AKBP Edy Herwiyanto, hingga Ketua LBH CAKRAM Kediri Raya Dedy Luqman Hakim.
Kehadiran mereka menjadi sinyal bahwa organisasi ini tidak sekadar lahir sebagai komunitas simbolik, tetapi sedang membangun legitimasi sosial dan moral di tengah masyarakat.
Nama Kontroversial, Pesan yang Ingin Mengguncang Kesadaran
Di tengah suasana yang penuh semangat, Gus Thuba tampak sadar bahwa nama “Yakuza” akan memantik tafsir liar. Namun justru di situlah, menurutnya, letak pesan yang ingin dibangun.
Cucu ulama kharismatik KH Hamim Djazuli itu menegaskan bahwa Yakuza Maneges bukan organisasi kriminal, bukan kelompok jalanan, dan bukan pula wadah perlawanan terhadap negara. Ia menyebut nama itu sebagai simbol perlawanan terhadap stigma.
“Orang-orang yang pernah dianggap buruk tidak boleh selamanya dihukum oleh masa lalunya. Mereka harus diberi ruang untuk berubah,” tegas Gus Thuba di hadapan peserta deklarasi.
Di bawah naungan Majelis Sema’at Al-Quran dan Dzikrul Ghofilin, Yakuza Maneges mencoba menawarkan pendekatan yang tidak lazim: memadukan spiritualitas, solidaritas sosial, dan pendekatan restoratif terhadap konflik masyarakat.
Di sinilah organisasi itu mulai menarik perhatian. Sebab di tengah situasi sosial yang sering kali lebih cepat menghakimi daripada memulihkan, Yakuza Maneges justru hadir dengan narasi rehabilitasi moral.
“Gas Tanpa Ampun”, Tetapi Dalam Koridor Hukum.
Slogan mereka terdengar keras: Gas Tanpa Ampun. Namun Gus Thuba menegaskan bahwa militansi yang dimaksud bukanlah tindakan brutal, melainkan keberanian membela masyarakat lemah dan melawan ketidakadilan sosial.
Visi organisasi ini bahkan dirumuskan secara lugas: “Penjaga yang lemah, pembela yang benar, dan pembenah yang salah.”
Sementara misinya menitikberatkan pada kemanusiaan, keadilan sosial, serta merangkul masyarakat lintas latar belakang agama maupun sosial.
Yang menarik, Yakuza Maneges juga secara terbuka mengusung pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik sosial dan hukum di masyarakat. Sebuah pendekatan yang selama ini terus digaungkan dalam sistem hukum modern, namun belum sepenuhnya efektif diterapkan di akar rumput.
“Kami tidak hadir untuk menjadi oposisi negara. Kami ingin berjalan bersama aparat dan masyarakat,” ujar Gus Thuba.
Pernyataan itu penting. Sebab dalam banyak kasus, organisasi massa dengan semangat “militan” kerap terjebak dalam praktik vigilante atau penghakiman jalanan.
Karena itu, publik tentu akan menunggu: apakah Yakuza Maneges benar-benar mampu menjaga idealismenya tetap berada dalam koridor hukum, atau justru terseret romantisme kekuatan massa.
Dukungan Pemerintah dan Pesan Moral Aparat
Walikota Kediri Vinanda Prameswati menyambut positif lahirnya organisasi tersebut. Ia menilai semangat yang dibawa Gus Thuba selaras dengan visi Kota Kediri sebagai kota yang Aman, Agamis, Produktif, dan Nyaman.
Menurut Vinanda, semangat merangkul orang-orang yang selama ini dijauhi masyarakat merupakan warisan nilai perjuangan Gus Miek yang relevan dengan kondisi sosial saat ini.
“Orang yang paling jauh dari kebaikan pun tetap berhak dipeluk, bukan dibuang,” ujarnya.
Sementara itu, AKBP Edy Herwiyanto menyampaikan pesan yang cukup tajam soal integritas dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa kedzaliman tidak boleh dilindungi oleh jabatan ataupun seragam.
“Kalau ada penyalahgunaan wewenang, siapapun pelakunya harus ditindak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian tersendiri. Sebab di tengah derasnya kritik publik terhadap berbagai praktik ketidakadilan, ucapan itu seolah menjadi sinyal bahwa keberpihakan terhadap masyarakat kecil tidak boleh berhenti pada slogan.
Antara Harapan dan Ujian Sosial
Deklarasi Yakuza Maneges ditutup dengan semangat solidaritas dari berbagai daerah seperti Surabaya, Madiun, Sidoarjo, hingga Trenggalek. Mereka datang membawa satu narasi besar: bahwa orang-orang yang pernah berada di “jalan gelap” masih punya hak untuk menemukan cahaya.
Namun perjalanan organisasi ini jelas tidak akan mudah. Nama besar, slogan keras, dan semangat militansi akan menjadi ujian tersendiri di mata publik maupun aparat.
Masyarakat tentu berharap Yakuza Maneges tidak berhenti sebagai simbol heroik atau romantisme “preman tobat”, melainkan benar-benar mampu menjadi jembatan sosial—antara mereka yang pernah tersesat dengan kehidupan yang lebih bermartabat.
Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah gerakan bukan terletak pada seberapa keras slogannya diteriakkan, melainkan seberapa nyata keberpihakannya terhadap keadilan, kemanusiaan, dan perubahan sosial yang sesungguhnya.
(luck)
Test message. Thank you!