Jakarta | Foto Gibran Rakabuming Raka mulai tidak terlihat di sejumlah ruang rapat DPR setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Berdasarkan pantauan pada Jumat, 13 November 2026, foto tersebut tidak tampak di beberapa ruang rapat yang berada di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Kondisi ini terlihat pada sejumlah ruangan yang biasanya menjadi tempat berlangsungnya rapat dan kegiatan para anggota dewan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa foto Gibran sudah tidak terpasang di beberapa lokasi, tetapi tidak serta-merta menggambarkan keadaan seluruh ruang rapat di lingkungan DPR. Pantauan pada hari itu terbatas pada sejumlah ruangan di Gedung Nusantara I. Karena itu, informasi yang tersedia hanya memastikan foto tersebut tidak terlihat di beberapa tempat yang diamati, bukan bahwa seluruh foto di kompleks parlemen telah dicopot.
Perubahan tampilan ruang rapat ini menjadi perhatian setelah posisi wakil presiden dinyatakan kosong. Namun, informasi mengenai keberadaan foto yang tidak lagi terlihat itu tidak disertai keterangan tentang siapa yang mencopotnya maupun alasan tindakan tersebut. Dengan demikian, belum ada dasar dari pantauan tersebut untuk menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atau mengaitkan perubahan itu dengan keputusan administratif tertentu.
Pengamatan pada Jumat tersebut juga tidak menjelaskan kapan tepatnya foto mulai tidak terpasang atau apakah kondisi serupa ditemukan di ruang lain. Untuk saat ini, fakta yang dapat disampaikan terbatas pada foto Gibran yang tidak terlihat di beberapa ruang rapat DPR di Gedung Nusantara I. Perkembangan berikutnya, termasuk penjelasan resmi mengenai kondisi tersebut, belum tercakup dalam informasi pantauan yang tersedia.
Di ruang rapat yang dipantau, ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) menjadi salah satu tempat yang sudah tidak memajang foto Gibran. Kondisi tersebut tercatat sebagai temuan pada ruangan Baleg, sehingga tidak serta-merta menggambarkan keadaan seluruh ruang rapat di lingkungan DPR. Pengamatan ini menunjukkan adanya perubahan pada tampilan ruang tersebut, tetapi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa foto yang sama telah dicopot dari semua ruangan.
Temuan serupa terlihat di ruang rapat Komisi IX. Foto Gibran tidak lagi tampak dipajang di ruangan komisi tersebut berdasarkan pemantauan. Keterangan ini merujuk secara khusus pada ruang rapat Komisi IX, bukan pada setiap ruang milik komisi lain atau seluruh area kerja DPR. Dengan membedakan cakupan pengamatan, pembaca dapat memahami bahwa kondisi di satu ruangan belum tentu sama dengan kondisi di ruangan lainnya.
Ruang rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR juga termasuk dalam daftar ruangan yang tidak lagi memajang foto Gibran. Temuan di BAM melengkapi pengamatan terhadap Baleg dan Komisi IX. Ketiganya merupakan lokasi yang disebut secara terpisah karena masing-masing menunjukkan kondisi serupa, namun informasi tersebut tetap terbatas pada ruang rapat yang dipantau. Belum ada dasar dari temuan ini untuk menyatakan bahwa semua ruangan telah mengalami perubahan yang sama.
Dengan demikian, pencopotan foto sejauh ini terlihat pada sejumlah ruang rapat, yakni Baleg, Komisi IX, dan BAM DPR. Daftar tersebut menjelaskan ruangan yang telah terpantau, bukan keseluruhan ruang rapat di lembaga legislatif. Kondisi ruangan lain perlu dipastikan melalui pengamatan tersendiri, sebab foto Gibran masih mungkin berada di tempat yang belum diperiksa atau belum dilaporkan. Pemisahan temuan yang terkonfirmasi dan kondisi yang belum diketahui penting agar perubahan ini tidak digambarkan sebagai kebijakan atau langkah yang berlaku merata di seluruh DPR.
Di tengah kabar bahwa foto Gibran mulai dicopot dari sejumlah ruang rapat DPR, keberadaannya masih terlihat di beberapa ruangan komisi. Foto tersebut masih tampak di ruang rapat Komisi III, Komisi I, dan Komisi VIII. Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi di setiap ruang tidak seragam, sehingga informasi mengenai pencopotan perlu disampaikan dengan membedakan lokasi yang fotonya sudah tidak terlihat dan lokasi yang fotonya masih ada.
Di ruang rapat Komisi III, foto Gibran masih terlihat. Hal serupa juga teramati di ruang rapat Komisi I. Sementara itu, di ruang rapat Komisi VIII, foto yang sama juga masih tampak. Ketiga lokasi tersebut menjadi contoh bahwa foto Gibran belum hilang dari seluruh ruang rapat komisi yang disebutkan, meskipun ada kabar mengenai pencopotan di sejumlah tempat lain.
Perbedaan kondisi ini penting dicatat secara faktual. Keterangan bahwa foto mulai dicopot dari beberapa ruangan tidak berarti semua ruang rapat DPR telah mengalami perubahan yang sama. Sebaliknya, foto yang masih terlihat di Komisi III, Komisi I, dan Komisi VIII juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tidak ada pencopotan di lokasi lain. Informasi perlu tetap merujuk pada kondisi masing-masing ruangan.
Keberadaan foto di tiga ruang komisi tersebut merupakan gambaran pada saat kondisi itu diamati. Tidak ada keterangan yang dapat memastikan alasan foto masih terpasang, ataupun kapan perubahan akan dilakukan. Karena itu, tidak tepat untuk menyimpulkan penyebab perbedaan tersebut atau memperkirakan bahwa foto akan segera dilepas. Catatan yang dapat disampaikan sebatas bahwa foto Gibran masih terlihat di ruang rapat Komisi III, Komisi I, dan Komisi VIII, sementara kabar pencopotan disebut terjadi di sejumlah ruang lainnya.
Dengan membatasi keterangan pada hal yang teramati, pembaca dapat memahami bahwa perkembangan penempatan foto tidak berlangsung seragam di seluruh ruang. Rincian lokasi menjadi penting agar kabar mengenai foto Gibran tidak digeneralisasi melampaui informasi yang tersedia.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan wakil presiden kosong terhitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Muzani menerima langsung surat itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, pernyataan mengenai kekosongan jabatan dikaitkan langsung dengan waktu penyerahan surat sebagaimana disebutkan oleh Ketua MPR. Informasi tersebut menjadi latar belakang bagi perubahan yang kemudian terlihat di sejumlah ruang rapat DPR, yakni foto Gibran mulai dicopot setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Peristiwa penyerahan surat dan keterangan Muzani menjadi dua hal yang disebut dalam penjelasan mengenai awal kekosongan jabatan itu.
Muzani menyampaikan keterangan tersebut usai menerima surat pengunduran diri secara langsung. Lokasi penerimaan surat berada di Kompleks Parlemen, kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa jabatan wakil presiden kosong terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, tanggal ketika Gibran menyerahkan surat tersebut. Keterangan ini menjelaskan dasar waktu yang digunakan MPR dalam menyebut adanya kekosongan jabatan, tanpa mengubahnya menjadi uraian mengenai langkah atau proses lain. Pernyataan itu juga memberi konteks terhadap pencopotan foto Gibran dari sejumlah ruang rapat DPR. Rangkaian informasi yang disampaikan berpusat pada surat pengunduran diri, penerimaan surat oleh Ketua MPR, serta tanggal yang dinyatakan sebagai awal kekosongan jabatan.
Dalam konteks yang sama, MPR disebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Batas waktu tersebut menjadi informasi lanjutan setelah Muzani menyatakan bahwa jabatan itu kosong sejak surat pengunduran diri diserahkan. Dengan demikian, keterangan yang tersedia memuat tiga pokok utama: tanggal penyerahan surat, pernyataan Ketua MPR setelah menerimanya di Kompleks Parlemen, dan waktu yang dimiliki MPR untuk mengisi jabatan yang kosong. Tidak ada rincian tambahan mengenai prosedur pengisian jabatan dalam keterangan ini. Fokusnya tetap pada penjelasan Muzani mengenai status jabatan serta batas waktu paling lama 60 hari yang disebut bagi MPR untuk mengisi kekosongan tersebut.
Baca juga: Gunung Semeru Erupsi, Status Siaga dan Ancaman Bahaya di Sejumlah Aliran Sungai | Kabut Asap Karhutla Memburuk, Sejumlah Wilayah Sumatra dan Kalimantan Masuk Zona Berbahaya | OTT di Lingkungan BNPB Terjadi Saat Bencana Masih Melanda Sejumlah Wilayah
58 kunjungan
