PALEMBANG, SUMATERA SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai M Qodari, sebagai sekretaris sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pengangkatan ini menjadi pelantikan keempat Qodari selama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pelantikan terbaru itu, Qodari dipercaya mengemban dua posisi di lingkungan Wantimpres. Ia dilantik sebagai sekretaris dan pada saat yang sama menjadi anggota lembaga tersebut. Penempatan Qodari dalam dua kapasitas tersebut menandai peran barunya setelah kembali menerima mandat melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan di Istana Negara menjadi peristiwa terbaru dalam rangkaian pengangkatan Qodari di pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan pelantikan pada 2 Oktober 2026, jumlah pelantikan yang telah dijalaninya pada era pemerintahan tersebut mencapai empat kali. Rangkaian itu mencakup pelantikan terbarunya sebagai sekretaris sekaligus anggota Wantimpres.
Nama Muhammad Qodari disebut dalam agenda pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara di Jakarta tersebut menempatkan pengangkatan Qodari sebagai salah satu inti peristiwa. Jabatan sekretaris dan anggota Wantimpres kini menjadi posisi yang disandangnya setelah pelantikan berlangsung di Istana Negara.
Dengan demikian, pelantikan pada Jumat, 2 Oktober 2026, menjadi catatan keempat bagi Qodari dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa itu sekaligus menegaskan penugasan terbarunya di Wantimpres, baik sebagai sekretaris maupun sebagai anggota. Seluruh pengangkatan tersebut tercatat dalam perjalanan pelantikan Qodari pada era pemerintahan Presiden Prabowo.
Perjalanan Muhammad Qodari dalam pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan rangkaian perpindahan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Penugasan pertamanya pada era tersebut berlangsung pada 2024, ketika ia dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini menempatkannya dalam struktur yang berkaitan langsung dengan lingkungan kerja kepresidenan.
Pada 2025, Qodari kembali dilantik, kali ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Perubahan dari posisi wakil menjadi kepala menandai tahap berikutnya dalam perjalanan jabatannya di pemerintahan Prabowo. Berdasarkan rangkaian waktu yang tersedia, pelantikan tersebut berlangsung tidak lama setelah penugasan pertamanya pada 2024. Dengan demikian, dua jabatan awal Qodari berada dalam lingkup Kantor Staf Kepresidenan.
Perpindahan berikutnya terjadi pada April 2026. Pada bulan tersebut, Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom. Jabatan ini menjadi penugasan ketiganya dalam pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya menjalankan peran sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan dan kemudian Kepala Staf Kepresidenan. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab yang diembannya berpindah dari lingkungan staf kepresidenan ke badan yang menangani komunikasi pemerintah.
Pada Oktober 2026, Qodari kembali mendapat jabatan baru sebagai sekretaris merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan ini menjadi pelantikan keempatnya pada era pemerintahan Prabowo. Rangkaian tersebut tersusun sebagai berikut: Wakil Kepala Staf Kepresidenan pada 2024, Kepala Staf Kepresidenan pada 2025, Kepala Bakom pada April 2026, serta sekretaris merangkap anggota Wantimpres pada Oktober 2026. Urutan tanggal dan jabatan itu menunjukkan cepatnya perpindahan tanggung jawab Qodari berdasarkan fakta yang tersedia, tanpa memuat keterangan tambahan mengenai alasan perpindahan ataupun masa jabatan masing-masing posisi.
Muhammad Qodari dikenal sebagai pengamat politik, konsultan politik, dan peneliti yang aktif mengkaji perilaku pemilih serta dinamika politik Indonesia. Pengalamannya dalam membaca kecenderungan masyarakat dan proses elektoral menjadikannya salah satu figur yang kerap dirujuk dalam pembahasan mengenai pemilu, partai politik, dan pemerintahan. Di samping menyampaikan analisis kepada publik, Qodari juga memiliki latar akademik yang kuat dalam bidang psikologi sosial dan ilmu politik.
Qodari lahir pada 15 Oktober 1973 di Palembang, Sumatra Selatan. Perjalanan pendidikannya dimulai di Universitas Indonesia. Pada 1997, ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang Psikologi Sosial. Bidang studi tersebut memberikan dasar penting untuk memahami perilaku individu dan kelompok, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik dalam masyarakat.
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Qodari melanjutkan studi ke Inggris. Ia menempuh program magister dengan bidang kajian political behavior di University of Essex. Pendidikan magister tersebut diselesaikannya sekitar 2002. Kajian mengenai perilaku politik memperluas pemahamannya tentang hubungan preferensi pemilih, identitas sosial, informasi politik, dan keputusan elektoral.
Pada 2016, Qodari meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada. Disertasinya berjudul “Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014”. Penelitian itu membahas fenomena pemilih yang menentukan pilihan berbeda dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, sekaligus menelaah faktor-faktor yang menjelaskan pola tersebut. Qodari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rangkaian pendidikan dari psikologi sosial, political behavior, hingga ilmu politik membentuk landasan keilmuan yang mendukung kiprahnya sebagai pengamat, konsultan politik, dan peneliti.
Sebelum masuk ke pemerintahan, Muhammad Qodari membangun pengalaman profesional melalui pekerjaan riset, editorial, dan pengelolaan lembaga survei. Kariernya dimulai sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada Mei 1999. Ia menjalankan peran tersebut hingga September 2001. Pengalaman ini menjadi bagian awal dari lintasan profesionalnya di bidang penelitian dan analisis informasi.
Setelah menyelesaikan masa tugasnya di ISAI, Qodari melanjutkan kiprah sebagai peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS). Posisi tersebut dijalaninya hingga Juli 2003. Pada periode 2003–2004, ia juga menjabat chief editor majalah Kandidat serta Campaign and Election Magazine. Peran editorial tersebut berlangsung beriringan dengan keterlibatannya dalam kegiatan riset dan isu-isu yang berkaitan dengan pemilu.
Pada rentang 2003–2005, Qodari menduduki posisi Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI). Setelah itu, ia melanjutkan tanggung jawabnya di lembaga yang sama sebagai Wakil Direktur Eksekutif hingga Oktober 2006. Rangkaian posisi tersebut memperlihatkan kesinambungan pengalamannya dalam penelitian dan lembaga survei, sekaligus memperluas tanggung jawab profesional yang diembannya.
Peralihan berikutnya terjadi pada November 2006, ketika Qodari mendirikan Indo Barometer. Lembaga independen tersebut kemudian dipimpinnya dalam kapasitas sebagai direktur eksekutif. Pendirian Indo Barometer menandai perubahan dari peran profesional di sejumlah lembaga riset dan survei menuju pengelolaan lembaga independen. Dengan demikian, sebelum bergabung ke pemerintahan, perjalanan Qodari mencakup pengalaman sebagai peneliti di ISAI dan CSIS, chief editor, Direktur Riset LSI, Wakil Direktur Eksekutif LSI, serta pendiri sekaligus direktur eksekutif Indo Barometer.
