Jakarta | Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte, meninggal dunia pada Minggu, 18 Oktober 2026. Kabar wafat tersebut dikonfirmasi oleh pengacaranya, Putri Maya Rumanti. Dalam keterangan yang disampaikan pihak pengacara, Napoleon disebut meninggal pada pukul 10.32 WIB. Informasi waktu itu merupakan bagian dari keterangan sumber yang mengonfirmasi kabar tersebut. Dengan demikian, kabar meninggalnya Napoleon dan waktu kematiannya merujuk pada informasi yang disampaikan oleh pihak terdekat melalui kuasa hukumnya.
Konfirmasi dari Putri Maya Rumanti menjadi sumber keterangan mengenai wafatnya Napoleon Bonaparte. Informasi yang tersedia menyebutkan hari dan tanggal kematian, yaitu Minggu, 18 Oktober 2026, serta waktu pukul 10.32 WIB. Tidak ada keterangan lain yang disertakan dalam informasi tersebut mengenai penyebab wafat maupun keadaan yang mengiringinya. Karena itu, rincian yang dapat disampaikan pada tahap ini terbatas pada kabar kematian dan konfirmasi dari pengacaranya. Penyebutan waktu mengikuti keterangan sumber, tanpa menambahkan tafsir atau detail yang belum dikonfirmasi.
Berita wafat ini menandai kabar duka mengenai Napoleon, yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada informasi tambahan yang dapat dipastikan mengenai hal-hal lain terkait peristiwa tersebut. Untuk menjaga ketepatan pemberitaan, keterangan yang disampaikan di sini berpegang pada konfirmasi Putri Maya Rumanti dan informasi waktu kematian yang ia sampaikan. Pembaruan mengenai rencana pemakaman atau perkembangan lainnya tidak tercantum dalam keterangan yang menjadi dasar kabar ini. Dengan demikian, informasi pokok yang dapat dipastikan saat ini adalah Napoleon Bonaparte meninggal pada Minggu, 18 Oktober 2026, pukul 10.32 WIB, sebagaimana dikonfirmasi pengacaranya.
Kabar duka atas wafatnya Napoleon Bonaparte juga disampaikan melalui unggahan mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Unggahan tersebut memuat ungkapan belasungkawa sekaligus doa bagi almarhum. Penyampaian kabar melalui media sosial itu menambah informasi mengenai kepergian Napoleon, yang telah lebih dahulu menjadi perhatian publik. Doa dan ungkapan duka disampaikan dengan harapan agar almarhum memperoleh rahmat serta tempat yang baik di sisi Allah SWT.
Dalam unggahannya, Chryshnanda memohon agar Allah SWT mengampuni segala kesalahan almarhum. Ia juga mendoakan supaya amal ibadah Napoleon diterima. Doa tersebut mencerminkan harapan agar segala kebaikan yang dilakukan semasa hidup menjadi bekal bagi almarhum. Selain itu, disampaikan pula permohonan agar Allah memberikan kelapangan di dalam kubur dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya. Ungkapan doa itu menjadi bagian dari penghormatan dan rasa kehilangan atas wafatnya Napoleon.
Selain menyampaikan doa, informasi yang menjadi bahan pemberitaan turut mencantumkan rencana pemakaman Napoleon. Pemakaman disebut akan dilaksanakan pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB. Lokasi yang disebutkan adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPBN) Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Keterangan waktu dan tempat tersebut memberi gambaran mengenai agenda pemakaman yang direncanakan, termasuk bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lokasi penghormatan terakhir bagi almarhum.
Jadwal dan lokasi itu perlu dipahami sebagai rencana pemakaman sebagaimana disebutkan dalam bahan sumber, bukan sebagai keterangan lain di luar informasi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pada waktu dan tempat yang dicantumkan merujuk pada rencana yang telah disampaikan dalam sumber. Kabar duka dari Chryshnanda beserta doa yang dipanjatkan melengkapi informasi mengenai wafatnya Napoleon, sementara rincian pemakaman memberikan keterangan mengenai rencana penghormatan terakhir bagi almarhum di Cikeas.
Pada 2021, nama Napoleon Bonaparte menjadi sorotan dalam perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra. Perkara tersebut berkaitan dengan status Djoko Tjandra sebagai buronan dalam kasus hak tagih atau cessie Bank Bali. Sorotan terhadap Napoleon muncul karena ia disebut menerima sejumlah uang dalam perkara itu. Dengan demikian, pembahasan mengenai dirinya pada tahun tersebut berpusat pada dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan penghapusan red notice, bukan pada urusan lain.
Dalam perkara tersebut, Napoleon disebut menerima Sin$200 ribu, atau sekitar Rp2,1 miliar. Ia juga disebut menerima US$370 ribu, yang nilainya sekitar Rp5,1 miliar. Kedua nominal itu merupakan jumlah yang disebut dalam perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra. Penyebutan nilai dalam mata uang asing beserta perkiraan nilai rupiahnya memberi gambaran mengenai jumlah uang yang menjadi bagian dari perkara. Informasi ini perlu dipaparkan sesuai dengan angka yang disebut, tanpa menambahkan rincian lain mengenai transaksi atau pihak yang terlibat.
Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat banding. Dalam putusan banding, Napoleon dinyatakan bersalah atas perkara penghapusan red notice itu. Pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepadanya. Selain pidana penjara, putusan tersebut juga menetapkan denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda itu tidak dibayar, ketentuan putusan menyatakan adanya hukuman subsidair berupa enam bulan kurungan. Dengan demikian, putusan tingkat banding mencakup pidana badan sekaligus denda dengan ketentuan pengganti yang telah ditetapkan.
Catatan mengenai perkara ini memuat tiga hal utama: kaitan red notice dengan Djoko Tjandra yang saat itu menjadi buronan dalam kasus cessie Bank Bali, uang yang disebut diterima Napoleon, serta hasil putusan di tingkat banding. Rinciannya mencakup Sin$200 ribu atau sekitar Rp2,1 miliar dan US$370 ribu atau sekitar Rp5,1 miliar, disertai vonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta. Ketentuan subsidairnya adalah enam bulan kurungan. Paparan tersebut membatasi uraian pada informasi perkara dan putusan yang disebutkan.
Dalam masa menjalani hukuman penjara, Napoleon Bonaparte juga menghadapi perkara pidana lain, yakni kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kace. Kace merupakan terdakwa dalam perkara penistaan agama dan saat itu ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan Napoleon terhadap Kace ketika keduanya berada di rumah tahanan itu pada 2021. Proses pemeriksaan kemudian berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat majelis hakim menilai keterangan para pihak serta bukti yang diajukan dalam perkara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman lima bulan 15 hari penjara kepada Napoleon dalam perkara penganiayaan tersebut. Vonis itu didasarkan pada penilaian bahwa Napoleon terbukti melakukan tindakan terhadap Kace selama berada di Rutan Bareskrim Polri. Dalam pertimbangan yang menjadi dasar putusan, hakim menyatakan Napoleon melumuri Muhammad Kace dengan tinja pada 2021. Perbuatan itulah yang menjadi pokok perkara dan dipertimbangkan dalam proses hukum, bukan semata-mata status Kace sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.
Putusan tersebut mencatat konsekuensi hukum atas tindakan yang dinilai terbukti dilakukan di dalam rumah tahanan. Hukuman lima bulan 15 hari merupakan vonis majelis hakim untuk perkara penganiayaan terhadap Kace; informasi mengenai putusan ini perlu dibedakan dari perkara lain yang mungkin melibatkan Napoleon. Penjelasan tentang vonis dan dasar faktualnya juga tidak dengan sendirinya menerangkan seluruh perjalanan hukum Napoleon, yang dapat mencakup perkara berbeda dengan proses dan putusan masing-masing. Karena itu, rincian kasus ini sebaiknya dipahami dalam batas peristiwa yang diperiksa pengadilan: dugaan penganiayaan di Rutan Bareskrim pada 2021, keterangan bahwa Kace dilumuri tinja, serta hukuman yang dijatuhkan. Fakta-fakta tersebut menjelaskan isi putusan pengadilan tanpa menarik kesimpulan mengenai kabar lain tentang Napoleon atau mengaitkan perkara penganiayaan ini dengan informasi di luar proses hukumnya.
Baca juga: Rencana Penempatan Manajer Koperasi Dipastikan Segera Berlangsung
31 kunjungan
