Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk membawa polemik ijazah SMA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bantahan tersebut disampaikan Syahganda kepada wartawan pada Selasa (10/11). Ia menilai Prabowo tidak mungkin menganjurkan Gibran menempuh langkah hukum tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa, menurut Syahganda, saran agar persoalan ijazah diselesaikan melalui PTUN bukan berasal dari Presiden.
Polemik mengenai ijazah SMA Gibran menjadi konteks dari kabar tentang kemungkinan jalur hukum itu. Namun, Syahganda menolak penggambaran bahwa Prabowo mengarahkan Wakil Presiden untuk mengajukan perkara ke PTUN. Dalam keterangannya, ia menyampaikan penilaian bahwa anjuran semacam itu tidak mungkin diberikan oleh Prabowo. Dengan demikian, inti bantahan yang disampaikan adalah soal atribusi saran tersebut kepada Presiden, bukan uraian mengenai proses atau perkembangan perkara di pengadilan.
Keterangan Syahganda juga membedakan kabar mengenai pilihan penyelesaian polemik dengan sikap yang ia yakini berasal dari Prabowo. Ia tidak membenarkan bahwa Presiden meminta Gibran menempuh jalur peradilan tata usaha negara. Karena itu, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai penolakan terhadap narasi bahwa Prabowo menyarankan penggunaan PTUN untuk memperjuangkan persoalan ijazah SMA. Syahganda menyampaikan pandangannya secara langsung kepada wartawan, sementara pokok informasi yang dapat dipastikan dari keterangannya adalah bantahan atas saran yang dikaitkan dengan Presiden. Ia menilai langkah itu bukan sesuatu yang mungkin dianjurkan Prabowo kepada Gibran.
Syahganda Nainggolan menjelaskan bahwa penilaiannya mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto berangkat dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Syahganda, Yusril telah menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Dengan demikian, perkara tersebut telah memperoleh kepastian melalui proses peradilan yang berlaku dan tidak tersedia jalur hukum lain untuk ditempuh dalam persoalan yang sama.
Syahganda tidak menyatakan bahwa Prabowo secara langsung mengucapkan saran agar Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia justru merujuk pada keterangan Yusril sebagai dasar untuk membantah anggapan bahwa Presiden mendorong langkah hukum tersebut. Dalam penafsirannya, penjelasan mengenai finalitas putusan dan tertutupnya upaya hukum lanjutan menunjukkan bahwa perkara ijazah Gibran tidak dapat kembali diproses melalui jalur lain, termasuk dengan membawa persoalan itu ke PTUN.
Alasan Syahganda menghubungkan pernyataan Yusril dengan sikap hukum Prabowo adalah kedudukan Yusril sebagai menteri yang membidangi urusan hukum. Karena portofolio kementeriannya mencakup bidang tersebut, Syahganda memandang penjelasan Yusril relevan untuk memahami posisi pemerintah terhadap persoalan yang sedang dibicarakan. Dalam kerangka itu, ia menafsirkan keterangan sang menteri sebagai cerminan pandangan hukum Presiden, bukan sebagai pernyataan langsung Prabowo tentang langkah yang harus diambil Gibran. Penekanan ini penting agar perbedaan ucapan presiden dan interpretasi Syahganda tidak tercampur. Pokok argumennya tetap bertumpu pada rujukan terhadap putusan MK dan MA yang disebut telah final serta keterangan Yusril bahwa tidak ada jalur hukum lain. Dengan demikian, bantahan Syahganda berfokus pada makna pernyataan pejabat bidang hukum tersebut dan implikasinya bagi dugaan saran untuk menempuh PTUN, tanpa menambahkan kutipan langsung atau mengubah substansi keterangan yang menjadi acuannya.
Sebelum Syahganda Nainggolan membantah bahwa Prabowo Subianto menyarankan Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur PTUN, Gibran telah menyampaikan rencana untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang pernah digunakannya. Gibran menyebut langkah hukum itu belum selesai dan ia ingin menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam keterangannya, Gibran juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi itu, menurutnya, diperlukan untuk membahas kemungkinan mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung. Putusan MA yang menjadi perhatian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tersebut tidak sah dan batal. Dengan demikian, pernyataan Gibran mencakup dua hal: upaya melalui PTUN dan pembahasan mengenai langkah hukum lanjutan terhadap putusan yang telah dikeluarkan.
Gibran menyatakan bahwa saran untuk mengambil langkah tersebut berasal dari Prabowo. Ia juga menyampaikan bahwa dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan sarjana atau S-1 akan dihadirkan. Pernyataan itu muncul di tengah perhatian publik terhadap riwayat pendidikan dan keabsahan dokumen yang dipersoalkan. Penyebutan dokumen dari berbagai jenjang dimaksudkan sebagai bagian dari penjelasan mengenai bukti yang akan disiapkan, bukan sebagai perubahan terhadap isi putusan MA.
Rencana tersebut menjadi latar bagi bantahan Syahganda terhadap klaim bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh PTUN. Perbedaan yang disorot terletak pada siapa yang menyampaikan saran dan bagaimana pernyataan itu dipahami. Sementara Gibran mengaitkan saran tersebut dengan Prabowo, Syahganda membantah keterangan itu. Karena itu, informasi mengenai rencana Gibran perlu dibedakan dari tanggapan Syahganda: yang pertama merupakan penjelasan Gibran tentang upaya yang hendak ditempuh, sedangkan yang kedua adalah sanggahan atas atribusi saran kepada Prabowo. Perkembangan selanjutnya bergantung pada langkah resmi yang diajukan dan proses hukum yang berjalan.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11), Yusril menjelaskan status hukum dua putusan yang berkaitan dengan perkara ijazah Gibran. Ia membedakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA), tetapi menegaskan bahwa keduanya telah berkekuatan hukum final. Penjelasan itu disampaikan untuk menerangkan apakah masih tersedia upaya hukum terhadap putusan-putusan tersebut, serta siapa yang dapat menempuhnya.
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan itu tidak dapat diajukan banding dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan untuk mengubahnya. Ia juga menyebut putusan MA dalam perkara terkait ijazah Gibran telah final. Dengan demikian, kedua putusan tersebut berada pada tahap akhir dalam proses peradilan yang dimaksud. Yusril menyatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kedua putusan itu.
Yusril turut menjelaskan mengapa Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA. Dalam perkara tersebut, Gibran bukan pihak tergugat intervensi. Pihak yang menjadi tergugat, menurut keterangannya, adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Karena posisi para pihak dalam perkara itu demikian, Yusril menerangkan bahwa Gibran tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Penjelasan ini berfokus pada status Gibran di dalam proses perkara, bukan pada penilaian terhadap isi ijazah.
Keterangan mengenai finalitas putusan dan posisi para pihak itu menjadi konteks bagi pernyataan Syahganda. Ia membantah anggapan bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait perkara ijazah. Penjelasan Yusril menyebut bahwa putusan MK dan MA telah final serta tidak dapat dimohonkan PK, sementara Gibran bukan tergugat intervensi dalam perkara di MA. Dalam konteks itulah Syahganda menolak pengaitan Prabowo dengan saran agar Gibran membawa persoalan tersebut ke PTUN, sebagaimana diberitakan.
Baca juga: Dorongan Hak Angket Ijazah Gibran dan Rencana Kedatangan Masyarakat Sipil ke Golkar | Samakan dengan Gibran, Politisi PSI Sebut BJ Habibie Tidak Punya Ijazah | Bandingkan Pernyataan Dian Sandi dan Andi Azwan soal Ijazah SMA Gibran, Chusnul Chotimah: Ini yang Benar yang Mana?
335 kunjungan
