Jakarta | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa OJK akan melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Komitmen tersebut disampaikannya setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam keterangan mengenai peristiwa itu, Friderica juga disebut dengan sapaan Kiky.
Pernyataan tersebut menempatkan agenda pembenahan pasar modal sebagai salah satu hal yang tetap menjadi perhatian OJK. Reformasi yang berlanjut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pasar yang lebih baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan investasi dan perdagangan efek. Namun, keterangan mengenai komitmen tersebut belum merinci tahapan, kebijakan, ataupun jadwal pelaksanaan reformasi yang akan ditempuh. Karena itu, perkembangan berikutnya akan menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan publik.
Rapat terbatas di Istana Merdeka menjadi konteks bagi penyampaian sikap OJK tersebut. Kehadiran Friderica dalam pertemuan bersama Presiden menunjukkan bahwa isu pasar modal dibahas dalam agenda tingkat pemerintahan, meski rincian pembahasan rapat tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. OJK sendiri berperan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, termasuk mengawasi kegiatan pasar modal dan pihak-pihak yang menjalankannya.
Komitmen untuk meneruskan reformasi juga berkaitan dengan pentingnya menjaga keteraturan dan integritas pasar. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pembenahan perlu memberi kepastian bagi investor, perusahaan tercatat, perantara perdagangan, serta lembaga pendukung lainnya. Penegakan aturan terhadap pelanggaran perdagangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga pasar berjalan secara tertib dan adil. Meski demikian, pernyataan Friderica dalam kesempatan ini menegaskan kelanjutan reformasi secara umum, bukan mengumumkan langkah penindakan tertentu.
Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan Kiky seusai rapat adalah bahwa OJK tidak menghentikan agenda reformasi pasar modal Indonesia. Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pembaruan yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengawasannya dilakukan. Informasi rinci mengenai kebijakan lanjutan akan membantu masyarakat memahami arah reformasi serta dampaknya bagi pelaku pasar.
Friderica menyampaikan kepada Presiden bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meneruskan reformasi pasar modal. Dalam rencana tersebut, peningkatan transparansi dan likuiditas menjadi dua fokus yang ditegaskan. Penyampaian ini menunjukkan bahwa reformasi bukan agenda yang berhenti pada tahap sebelumnya, melainkan akan tetap dilanjutkan oleh OJK. Transparansi dan likuiditas disebut sebagai bagian dari arah reformasi yang akan diteruskan, tanpa uraian mengenai kebijakan atau langkah teknis tertentu. Dengan demikian, pokok pesannya terletak pada keberlanjutan agenda dan penekanan terhadap dua aspek tersebut.
Transparansi dan likuiditas sama-sama ditempatkan dalam kerangka reformasi pasar modal. Keduanya menjadi perhatian dalam rencana yang disampaikan Friderica kepada Presiden, sehingga agenda OJK mencakup upaya melanjutkan pembenahan dengan fokus yang telah disebutkan. Pernyataan ini tidak merinci bentuk pelaksanaan ataupun ukuran yang akan digunakan. Karena itu, fokus tersebut dapat dipahami sebagai penegasan arah umum reformasi, bukan pengumuman tentang ketentuan baru, target tertentu, atau jadwal penerapan. Informasi yang disampaikan terbatas pada komitmen untuk melanjutkan reformasi serta fokus pada transparansi dan likuiditas.
Penegasan mengenai agenda lanjutan ini memberi gambaran tentang prioritas OJK dalam meneruskan reformasi pasar modal. Friderica menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden, dengan transparansi dan likuiditas sebagai bagian dari agenda yang akan dilanjutkan. Kedua aspek itu disebut secara jelas sebagai fokus, sementara rincian lebih jauh tidak disampaikan dalam keterangan yang tersedia. Oleh sebab itu, uraian mengenai reformasi ini perlu tetap berpijak pada informasi tersebut: OJK akan meneruskan agenda reformasi pasar modal dan memberi perhatian pada peningkatan transparansi serta likuiditas. Pernyataan itu menegaskan kesinambungan agenda, tanpa menetapkan rincian pelaksanaan tambahan.
Dalam rapat tersebut, pesan yang disampaikan menekankan bahwa penegakan aturan merupakan bagian penting dari upaya menjaga pasar modal yang tertib dan dapat dipercaya. Setiap pelaku pasar diharapkan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara dugaan pelanggaran perlu ditangani melalui proses pengawasan dan penegakan yang semestinya. Sikap ini berlaku bagi seluruh pihak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Perhatian khusus turut diberikan pada coordinated trading, yakni perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan. Penanganan terhadap aktivitas semacam itu penting agar mekanisme pembentukan harga dan kegiatan perdagangan berlangsung secara wajar. Pesan tersebut juga mencakup pelanggaran lain yang berpotensi mengganggu keteraturan pasar, sehingga kepatuhan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai unsur utama dalam menjaga keadilan bagi para pelaku pasar.
Friderica menegaskan bahwa OJK akan terus menjalankan enforcement sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan diperlukan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan tidak berhenti sebagai pedoman, melainkan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, pengawasan dan tindak lanjut atas pelanggaran dapat mendukung kepastian bagi investor serta mendorong seluruh pihak untuk bertindak secara bertanggung jawab. Pernyataan ini menegaskan arah pengawasan, bukan pengumuman mengenai pihak tertentu ataupun hasil penanganan kasus tertentu.
Ketegasan dalam enforcement juga berkaitan erat dengan kredibilitas dan integritas pasar modal. Kepercayaan publik dapat terjaga ketika aturan diterapkan secara konsisten dan setiap indikasi pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang semestinya. Karena itu, OJK menempatkan penegakan sebagai bagian dari reformasi pasar modal yang lebih luas, berdampingan dengan penguatan pengawasan dan kepatuhan. Pesan rapat tersebut menggarisbawahi bahwa pasar yang berintegritas membutuhkan komitmen bersama: regulator menjalankan tugas pengawasan, sedangkan pelaku pasar mematuhi ketentuan dan menjaga praktik perdagangan yang sehat. Upaya ini diharapkan menopang lingkungan investasi yang tertib, transparan, dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.Friderica berharap penegakan aturan di pasar modal tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mampu menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Tindakan yang tegas dan konsisten dapat menunjukkan bahwa setiap pelaku wajib mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab atas dampak tindakannya. Kepastian penindakan juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar. Ketika aturan diterapkan secara adil, investor memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai risiko dan mengambil keputusan secara rasional, sementara pelaku pasar terdorong menjalankan kegiatan dengan lebih tertib.
Menurut Friderica, pasar modal yang sehat perlu didukung oleh keterbukaan informasi dan aktivitas perdagangan yang wajar. Penegakan aturan diharapkan membantu menciptakan pasar yang lebih transparan, sehingga investor dapat memperoleh informasi yang memadai dan memahami kondisi instrumen yang diperdagangkan. Pada saat yang sama, pasar yang likuid memungkinkan transaksi berlangsung dengan lebih baik karena terdapat aktivitas jual beli yang memadai. Transparansi dan likuiditas saling mendukung: informasi yang jelas dapat memperkuat partisipasi, sedangkan partisipasi yang luas dapat membuat pasar semakin dinamis. Upaya membangun kedua hal tersebut menjadi bagian penting dari reformasi pasar modal.
Friderica juga menyoroti perkembangan investor ritel domestik yang telah mencapai 32,7 juta SID. Capaian ini menunjukkan semakin besarnya keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pasar modal, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan investor dan edukasi yang berkelanjutan. Ia berharap pasar modal dapat menjadi pilihan investasi jangka panjang yang baik bagi masyarakat, bukan sekadar tempat mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Dengan memahami tujuan, risiko, dan karakteristik produk, investor dapat menyusun keputusan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan masing-masing. Pasar yang transparan, likuid, dan memiliki penegakan aturan yang kredibel diharapkan mampu menarik serta menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.
Baca juga: Pelanggaran Umum pada Merek Beras Fortifikasi di Indonesia | Strategi Perdagangan untuk Peningkatan Ekspor Indonesia | Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum
