Jakarta | Pemerintah mengaktifkan rumah oksigen dan posko kesehatan darurat sebagai bagian dari respons terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini ditujukan untuk membantu warga yang terdampak asap serta memastikan mereka dapat memperoleh layanan kesehatan ketika mengalami keluhan. Keterangan mengenai pengaktifan layanan tersebut disampaikan Menko PMK Sugiono di Jakarta pada Kamis.
Rumah oksigen dan posko kesehatan menjadi fasilitas yang disiapkan untuk menangani gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap karhutla. Salah satu masalah yang menjadi perhatian ialah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang dapat dialami masyarakat ketika kualitas udara memburuk. Melalui layanan darurat ini, warga terdampak diharapkan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan dan penanganan sesuai keluhan yang dirasakan.
Pengaktifan fasilitas kesehatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah merespons kebutuhan masyarakat selama bencana berlangsung. Rumah oksigen menyediakan dukungan bagi warga yang memerlukan bantuan terkait pernapasan, sedangkan posko kesehatan darurat berfungsi sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Keduanya diarahkan untuk mendukung penanganan awal dan membantu warga memperoleh perhatian medis di tengah kondisi darurat.
Penanganan kesehatan menjadi bagian penting dalam respons karhutla karena dampak asap dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak. Gangguan pernapasan, termasuk ISPA, perlu diperhatikan agar warga yang mengalami gejala dapat mencari bantuan. Keberadaan posko juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat layanan yang tersedia, sementara rumah oksigen menyediakan dukungan sesuai kebutuhan pernapasan. Pemerintah menyampaikan langkah ini sebagai upaya membantu warga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Informasi yang disampaikan Sugiono di Jakarta pada Kamis menegaskan bahwa layanan tersebut telah diaktifkan untuk mendukung warga terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat situasi karhutla dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Pengaktifan rumah oksigen dan posko kesehatan darurat diharapkan membantu memastikan kebutuhan penanganan kesehatan menjadi bagian dari respons terhadap bencana, khususnya bagi warga yang terdampak asap dan berisiko mengalami ISPA.
Rumah oksigen disiapkan sebagai tempat bagi warga yang membutuhkan bantuan ketika asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu pernapasan atau aktivitas sehari-hari. Fasilitas ini memanfaatkan bangunan yang diatur agar lebih terlindung dari masuknya asap, sehingga warga dapat beristirahat dan memperoleh layanan kesehatan dalam lingkungan yang lebih aman. Pengaturan tersebut dapat mencakup upaya membatasi paparan asap dari luar serta menyediakan dukungan oksigen sesuai kebutuhan dan hasil penilaian petugas.
Keberadaan rumah oksigen menjadi bagian dari respons kesehatan darurat, terutama saat kualitas udara memburuk dan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan penyakit pernapasan, menghadapi risiko lebih tinggi. Warga yang merasa sesak atau mengalami keluhan lain dapat mendatangi fasilitas kesehatan atau posko yang ditetapkan untuk memperoleh pemeriksaan dan arahan. Rumah oksigen bukan pengganti penanganan medis lanjutan; apabila gejala berat, warga perlu segera mengikuti rujukan petugas menuju fasilitas kesehatan yang mampu memberikan perawatan lebih lengkap.
Dalam menyediakan bantuan, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah lembaga filantropi. Dukungan yang diberikan meliputi pembagian masker untuk membantu mengurangi paparan partikel, penyediaan oksigen portabel bagi kebutuhan di lapangan, serta dukungan untuk menyiapkan rumah oksigen. Ketersediaan bantuan dapat berbeda menurut lokasi dan kondisi setempat, sehingga masyarakat sebaiknya memperoleh informasi mengenai titik layanan dan persediaan melalui pemerintah daerah, puskesmas, atau posko resmi. Masker dan oksigen portabel tetap digunakan sesuai petunjuk, terutama karena tidak semua masker cocok untuk setiap kebutuhan dan oksigen harus diberikan dengan pengawasan yang tepat.
Kementerian Kesehatan menyebut terdapat 477 rumah oksigen yang berada di puskesmas, rumah sakit, dan tempat lainnya. Sebaran ini memperluas pilihan akses bagi warga terdampak, meskipun kapasitas dan jenis layanan di setiap lokasi dapat bervariasi. Karena itu, petugas kesehatan berperan memastikan warga mendapat pemeriksaan, menentukan apakah dukungan oksigen diperlukan, dan mengarahkan pasien ke tingkat perawatan yang sesuai. Informasi yang jelas tentang lokasi fasilitas, jam operasional, dan prosedur penerimaan penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara cepat dan tertib selama kondisi darurat karhutla berlangsung.
Posko kesehatan darurat kembali diaktifkan untuk memastikan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memperoleh pemeriksaan serta penanganan yang diperlukan. BNPB bersama dinas kesehatan menjalankan layanan tersebut di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kehadiran posko diharapkan memudahkan warga mengakses bantuan, terutama ketika paparan asap mengganggu aktivitas dan kesehatan sehari-hari.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk balita dan warga yang berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kelompok ini dapat membutuhkan pemantauan lebih dekat, karena paparan asap berpotensi memicu atau memperburuk keluhan pernapasan. Petugas di posko dapat membantu mengenali gejala, memberikan konsultasi awal, serta mengarahkan pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan. Warga dianjurkan segera mencari pertolongan apabila mengalami sesak napas, batuk yang memburuk, atau keluhan lain yang mengkhawatirkan.
Penentuan dukungan layanan dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenkes dan mempertimbangkan masukan dari puskesmas serta fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Informasi lapangan tersebut membantu petugas mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak, mulai dari ketersediaan alat pemeriksaan hingga obat untuk menangani keluhan yang umum muncul. Dengan demikian, bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi warga dan kemampuan layanan kesehatan setempat, bukan hanya berdasarkan perkiraan dari luar wilayah.
Sugiono menyampaikan bahwa peralatan, obat-obatan, dan vitamin dikirim sehari setelah masukan kebutuhan diterima. Pengiriman tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan di posko dan membantu fasilitas kesehatan merespons peningkatan kebutuhan akibat karhutla. Ketersediaan perlengkapan dan pasokan yang sesuai dapat memperkuat kesiapan petugas dalam memeriksa warga serta memberikan penanganan awal. Pemantauan kebutuhan secara berkala juga penting agar dukungan dapat diperbarui apabila kondisi berubah atau persediaan mulai menipis.
Pengaktifan posko dan penyaluran dukungan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses layanan kesehatan selama kondisi darurat. Warga, khususnya keluarga dengan balita dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan, dapat memanfaatkan informasi dari petugas setempat untuk mengetahui lokasi layanan dan langkah penanganan yang tersedia. Kolaborasi antarlembaga serta komunikasi dengan fasilitas kesehatan di daerah terdampak membantu memastikan respons lebih terarah dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Kementerian Kesehatan mengaktifkan 477 rumah oksigen sebagai bagian dari respons kesehatan bagi warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan rincian sebaran fasilitas tersebut di Jakarta pada Rabu. Rumah oksigen disiapkan di sejumlah wilayah yang menghadapi dampak kabut asap, sehingga warga dapat mengakses dukungan kesehatan sesuai kebutuhan. Jumlah keseluruhan yang disampaikan menjadi gambaran cakupan fasilitas yang telah diaktifkan di berbagai provinsi.
Berdasarkan pemaparan Aji, sebanyak 295 rumah oksigen berada di Kalimantan Tengah, sementara 127 fasilitas tercatat di Kalimantan Selatan. Sebaran berikutnya meliputi 35 rumah oksigen di Kalimantan Barat dan 8 di Kalimantan Selatan. Selain itu, terdapat 5 rumah oksigen di Jambi, 4 di Riau, serta 3 di Sumatera Selatan. Rincian tersebut dicantumkan sebagaimana disampaikan, termasuk penyebutan Kalimantan Selatan pada dua kelompok jumlah yang berbeda. Data sebaran ini memberikan informasi mengenai lokasi fasilitas, tetapi tidak merinci kapasitas atau tingkat pemanfaatannya.
Di samping informasi fasilitas, data Pusat Krisis Kesehatan (PHEOC) Kemenkes menunjukkan besarnya beban gangguan pernapasan di daerah terdampak. Tujuh provinsi dan 65 kabupaten/kota tercatat terdampak, dengan 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako untuk Warga | Respons Kemenkes terhadap Penyebaran Hoaks Kesehatan | Pentingnya Respons Terhadap Pengaduan Kasus Kerusakan Lingkungan
