Jakarta | Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa demonstrasi atau pertemuan yang diajukan oleh pihak tanpa dasar hukum akan dilarang dalam beberapa hari mendatang. Keputusan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi keamanan, saat gelombang protes di Prancis terus meningkat. Macron mengatakan bahwa permohonan semacam itu akan dilarang oleh prefektur. Pernyataan itu menempatkan perhatian pada cara otoritas menangani permohonan aksi di tengah situasi yang berkembang, sekaligus menegaskan bahwa larangan yang diumumkan berkaitan dengan pengajuan yang tidak memiliki dasar hukum. Dalam keterangannya, Macron tidak menyebut bahwa seluruh demonstrasi atau semua pertemuan akan dilarang.
Pengumuman tersebut muncul dalam konteks meningkatnya aksi protes, ketika pemerintah membahas koordinasi keamanan. Rapat itu menjadi kesempatan bagi Macron untuk menyampaikan pendekatan terhadap permohonan demonstrasi atau pertemuan yang diajukan pihak tanpa dasar hukum. Menurut pernyataannya, prefektur akan melarang pengajuan tersebut dalam beberapa hari mendatang. Dengan demikian, keterangan yang tersedia mengacu pada permohonan tertentu, bukan larangan menyeluruh atas kegiatan berkumpul. Batas cakupan ini penting untuk memahami keputusan secara tepat: yang disebut adalah aksi atau pertemuan yang diajukan tanpa dasar hukum, sementara tidak ada rincian lebih lanjut mengenai kategori lain dalam pengumuman itu.
Langkah yang diumumkan Macron juga perlu dibaca sesuai dengan batas penjelasan tersebut. Ia mengaitkan larangan oleh prefektur dengan permohonan dari pihak yang tidak memiliki dasar hukum, dan menyampaikannya setelah rapat koordinasi keamanan. Tidak ada keterangan dalam pernyataan yang dirangkum di sini bahwa setiap permohonan demonstrasi akan otomatis ditolak, ataupun bahwa semua pertemuan publik dilarang selama gelombang protes berlangsung. Fokus pengumuman tetap pada permohonan yang disebut tidak memiliki dasar hukum dan jangka waktu beberapa hari mendatang. Sementara itu, peningkatan protes menjadi latar situasi saat keputusan tersebut disampaikan, tanpa mengubah batas larangan sebagaimana dijelaskan oleh Macron.
Pernyataan Emmanuel Macron mengenai pembatasan demonstrasi tanpa dasar hukum tidak berarti bahwa seluruh aksi yang direncanakan serikat pekerja otomatis dilarang. Permohonan yang diajukan tetap dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku, tetapi pelaksanaannya harus terlebih dahulu ditinjau oleh otoritas setempat. Di Prancis, prefektur berperan menilai pemberitahuan demonstrasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, kondisi keamanan, serta keadaan di wilayah yang bersangkutan.
Peninjauan tersebut memungkinkan pemerintah membedakan kegiatan yang dapat berlangsung sesuai aturan dan rencana aksi yang menimbulkan persoalan hukum atau risiko terhadap ketertiban umum. Karena itu, pengajuan permohonan bukanlah jaminan bahwa lokasi, waktu, dan rute yang diminta akan disetujui persis seperti yang diusulkan. Prefektur dapat meminta penyesuaian atau mengambil keputusan berdasarkan kewenangannya, dengan tetap mengikuti prosedur dan dasar hukum yang relevan. Pendekatan ini menempatkan penilaian pada otoritas lokal, bukan pada anggapan bahwa semua aksi serikat pekerja harus dihentikan.
Macron juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengusulkan lokasi atau rute alternatif bagi demonstrasi serikat pekerja apabila rencana awal tidak dapat diterima. Tawaran tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang bagi penyampaian tuntutan secara tertib, sekaligus memungkinkan aparat mengelola dampak aksi terhadap keamanan dan aktivitas masyarakat. Namun, usulan alternatif tidak sama dengan persetujuan otomatis atas setiap permohonan. Serikat pekerja tetap perlu mengikuti proses peninjauan, dan pelaksanaan demonstrasi bergantung pada hasil keputusan otoritas setempat. Dengan demikian, pemerintah menyatakan kesediaan mencari pilihan lain, sementara aturan mengenai pemberitahuan dan pengendalian demonstrasi tetap berlaku. Bagi penyelenggara, komunikasi dengan prefektur menjadi bagian penting untuk memperjelas persyaratan, membahas kemungkinan perubahan rute, dan memperoleh kepastian mengenai ketentuan yang harus dipenuhi sebelum aksi berlangsung. Proses tersebut menjaga agar hak berkumpul dan menyampaikan pendapat dapat dipertimbangkan bersama tanggung jawab negara untuk menerapkan hukum secara konsisten. Ruang untuk berdialog, termasuk mengenai titik kumpul dan jalur yang dapat digunakan, tidak menghapus kewajiban hukum maupun menggantikan keputusan resmi. Setiap rencana harus dinilai sesuai keadaan khususnya, bukan dianggap sah hanya karena telah diajukan oleh serikat pekerja.Pembatasan demonstrasi diumumkan pemerintah Prancis menjelang rencana aksi lanjutan yang diperkirakan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Langkah tersebut hadir ketika ketegangan terkait gelombang protes masih menjadi perhatian aparat dan pemerintah. Pengumuman itu menandai persiapan menghadapi kemungkinan demonstrasi berikutnya, sementara seruan untuk turun ke jalan terus beredar. Pemerintah menyatakan bahwa pembatasan yang diberlakukan harus memiliki dasar hukum, sejalan dengan kewajiban menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak masyarakat untuk berkumpul. Menjelang tanggal aksi, perhatian tertuju pada besarnya jumlah peserta, perkembangan situasi keamanan, serta cara aparat mengelola kerumunan tanpa memperburuk ketegangan yang telah berlangsung.
Koordinator gerakan Rompi Kuning menyerukan masyarakat Prancis untuk turun ke jalan pada 24 Oktober. Seruan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong aparat menyiapkan langkah antisipasi, meskipun jumlah orang yang akan hadir belum dapat dipastikan. Kepolisian Paris memanggil personel cadangan guna bersiap menghadapi kemungkinan bertambahnya jumlah demonstran. Pemanggilan itu merupakan bagian dari persiapan keamanan menjelang aksi, bukan kepastian bahwa demonstrasi akan berkembang menjadi kerusuhan. Kehadiran personel tambahan dapat membantu aparat merespons perubahan situasi, mengatur arus massa, serta menjaga ketertiban di lokasi-lokasi yang berpotensi dipadati peserta. Namun, cara pengamanan dan pelaksanaan pembatasan tetap menjadi sorotan publik.
Presiden Emmanuel Macron juga merencanakan rapat Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Jumat, 23 Oktober 2026, sehari sebelum aksi yang diperkirakan berlangsung. Pertemuan itu dijadwalkan membahas perkembangan keamanan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi potensi protes berikutnya. Dengan rapat tersebut, pemerintah berupaya menilai situasi terbaru sebelum menentukan respons. Macron menyebut bahwa keputusan tambahan akan dibuat, tanpa merinci pada tahap ini bentuk maupun cakupannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan lebih lanjut masih bergantung pada pembahasan dan perkembangan menjelang demonstrasi. Menjelang 24 Oktober, pemerintah dan kepolisian perlu menyeimbangkan persiapan keamanan dengan penghormatan terhadap hak berunjuk rasa, sembari memantau apakah seruan koordinator Rompi Kuning akan menarik lebih banyak peserta.
Gelombang protes yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Prancis bermula pada pertengahan September. Aksi awal melibatkan siswa sekolah menengah di kawasan pinggiran Paris. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah dan menuntut perbaikan fasilitas serta lingkungan belajar. Persoalan pendidikan menjadi pemicu awal, tetapi dalam waktu singkat demonstrasi mulai menarik perhatian kelompok masyarakat yang lebih luas.
Warga yang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kemudian bergabung dalam aksi. Keluhan mengenai biaya hidup, termasuk meningkatnya pengeluaran sehari-hari, menambah lapisan baru pada tuntutan para demonstran. Aksi yang sebelumnya terpusat di sekitar ibu kota berangsur meluas ke wilayah lain. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan respons pemerintah.
Ketegangan mencapai puncaknya pada 17 Oktober, ketika demonstrasi terbesar berlangsung. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang ikut serta dalam aksi di berbagai lokasi. Jumlah tersebut menggambarkan skala mobilisasi yang besar, sekaligus tantangan bagi aparat untuk menjaga ketertiban di tengah kerumunan. Sebagian demonstrasi berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan, dan sejumlah titik kemudian mengalami kerusuhan serta vandalisme.
Dalam menghadapi perusuh dan membubarkan kerumunan, polisi menggunakan gas air mata, granat kejut, serta meriam air. Penggunaan perlengkapan pengendalian massa itu menandai meningkatnya respons aparat seiring aksi berubah dari demonstrasi menjadi bentrokan di beberapa tempat.
