Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan penyimpangan dalam penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat melakukan inspeksi mendadak di Toko Beras Sri Mulyo, Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam sidak tersebut, Amran menyampaikan bahwa beras yang semestinya dijual dengan harga terjangkau diduga diolah dan dikemas ulang, lalu dipasarkan sebagai beras premium.
Beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan serta membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terkendali. Berdasarkan keterangan Amran, harga beras bersubsidi tersebut seharusnya berada di sekitar Rp12.500 per kilogram. Namun, beras yang diduga berasal dari program itu disebut dijual dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram setelah mengalami pengemasan ulang.
Selisih harga tersebut menjadi perhatian karena beras SPHP ditujukan untuk mendukung keterjangkauan pangan, bukan untuk dialihkan ke segmen premium. Jika dugaan itu terbukti, perubahan kemasan dan label dapat membuat pembeli tidak mengetahui asal maupun kategori beras yang mereka beli. Konsumen pun berpotensi membayar lebih mahal untuk produk yang sejatinya merupakan beras bersubsidi.
Meski demikian, temuan yang disampaikan dalam sidak tersebut masih berupa dugaan. Pernyataan Amran mengenai pengolahan dan penjualan kembali beras SPHP belum dengan sendirinya menjadi putusan bahwa pihak toko telah melakukan pelanggaran. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menelusuri asal barang, proses pengemasan, penetapan harga, serta pihak-pihak yang terlibat dalam distribusinya.
Pengawasan di pasar dan rantai pasok menjadi penting agar penyaluran beras SPHP sesuai sasaran. Pemerintah perlu memastikan stok bersubsidi tersedia bagi masyarakat dan tidak berubah menjadi produk berharga lebih tinggi melalui praktik pengemasan ulang. Hasil tindak lanjut atas dugaan di Toko Beras Sri Mulyo diharapkan dapat memberikan kejelasan, sekaligus menjadi dasar bagi langkah pengawasan berikutnya di Pasar Induk Beras Cipinang maupun lokasi distribusi lainnya.
Beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mempertahankan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Melalui program ini, beras disalurkan dengan dukungan subsidi pemerintah agar dapat dijual pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan harga beras premium di pasaran. Karena itu, dugaan bahwa beras SPHP dijual sebagai beras premium menjadi perhatian, terutama jika praktik tersebut membuat konsumen membayar lebih tinggi daripada harga yang semestinya.
Dalam keterangannya, Amran membandingkan harga sekitar Rp12.500 per kilogram sebagai harga yang seharusnya dengan harga jual yang diduga diterapkan, yakni sekitar Rp17.000 per kilogram. Berdasarkan angka tersebut, terdapat selisih Rp4.500 untuk setiap kilogram. Perbedaan ini menjadi penting untuk ditelusuri karena beras yang memperoleh dukungan program pemerintah semestinya disalurkan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen yang menjadi sasaran. Namun, angka harga yang disebutkan tetap perlu dipahami sebagai keterangan dalam dugaan yang sedang dibahas, bukan sebagai hasil akhir pemeriksaan menyeluruh.
Amran juga memperkirakan subsidi pemerintah untuk beras tersebut mencapai sekitar Rp6.000 per kilogram. Ia menyatakan angka itu masih perlu diperiksa kembali, sehingga nilai subsidi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai angka pasti yang telah terverifikasi. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan dasar perhitungan, jenis biaya yang diperhitungkan, serta kaitannya dengan harga jual yang berlaku. Dengan demikian, publik dapat membedakan perkiraan awal dan angka yang sudah dikonfirmasi melalui pemeriksaan resmi. Penelusuran juga dapat membantu menjelaskan apakah selisih harga yang disebutkan berkaitan dengan penyimpangan penyaluran, unsur biaya lain, atau faktor berbeda yang harus dibuktikan. Kejelasan tersebut penting agar tujuan SPHP—menjaga pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau—tidak kabur di tengah proses klarifikasi dugaan penjualan beras subsidi sebagai produk premium.
Amran menduga praktik pengoplosan beras yang terungkap dalam sidak di Cipinang tidak berdiri sendiri. Menurut penilaiannya, ada kemungkinan kegiatan tersebut melibatkan jaringan atau sindikat yang juga berkaitan dengan kasus serupa di Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Dugaan itu menjadi alasan agar penelusuran tidak hanya berhenti pada lokasi yang diperiksa, tetapi juga mengarah pada pihak-pihak yang mungkin mengatur, memasok, atau mendistribusikan beras tersebut.
Keterkaitan dua kasus itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dipastikan. Amran menyampaikan dugaan, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaku, pola kerja, sumber barang, maupun jalur distribusinya memang terhubung. Penelusuran yang cermat dapat membantu membedakan kemungkinan adanya jaringan terorganisasi dari kasus-kasus yang tidak saling berkaitan. Karena itu, keterangan dari hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan menjadi penting sebelum kesimpulan ditetapkan.
Amran juga menilai penyimpangan semacam ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama kelompok yang semestinya memperoleh manfaat dari subsidi pangan. Jika beras bersubsidi dialihkan atau dijual dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, sasaran bantuan dapat terganggu. Warga yang membutuhkan mungkin tidak menerima akses sebagaimana mestinya, sementara konsumen lain berisiko membayar harga yang tidak sepadan dengan mutu atau jenis beras yang ditawarkan. Namun, besaran kerugian dan pihak yang terdampak masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan.
Atas dasar itu, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti secara terbuka dan terukur. Pemeriksaan terhadap asal-usul beras, dokumen distribusi, pelaku usaha, serta hubungan antarpihak dapat membantu memastikan apakah penyimpangan benar terjadi dan apakah ada keterkaitan dengan kasus di Kayumanis. Langkah ini juga diperlukan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban secara tepat, tanpa mendahului hasil penyelidikan. Bagi masyarakat, kejelasan proses penting agar pengawasan terhadap beras subsidi berjalan efektif dan manfaat program tetap sampai kepada penerima yang dituju.
Amran meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan beras subsidi yang dijual sebagai beras premium dengan penyelidikan menyeluruh. Menurutnya, penanganan perkara perlu menelusuri rangkaian proses yang memungkinkan dugaan tersebut terjadi, mulai dari asal dan penyaluran beras hingga pengemasan serta pemasaran. Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pihak yang terlihat di lapangan, tetapi juga mengungkap siapa saja yang berperan dalam setiap tahap. Langkah ini penting agar persoalan dapat dinilai berdasarkan bukti, bukan semata-mata dugaan yang berkembang setelah sidak.
Ia juga meminta penyidik memeriksa kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam. Permintaan itu bukan penetapan bahwa pihak tertentu telah terlibat, melainkan dorongan agar seluruh kemungkinan diperiksa secara objektif. Aparat, kata Amran, perlu mengumpulkan keterangan dan bukti yang relevan, menguji alur distribusi, serta menelusuri tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Dengan proses yang terbuka dan profesional, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan kasus tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Penetapan pihak yang bertanggung jawab, apabila ada, tetap merupakan kewenangan aparat berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Amran menyatakan bahwa apabila dugaan pelanggaran terbukti, pelakunya patut menerima hukuman paling berat sesuai aturan. Ia bahkan menyebut hukuman mati sebagai kemungkinan, apabila hukuman tersebut dimungkinkan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku. Pernyataan itu merupakan desakan agar perkara ditangani dengan serius, bukan pengumuman bahwa penyelidikan telah menetapkan pelaku ataupun bahwa suatu hukuman sudah dijatuhkan. Keputusan mengenai unsur pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab, dan sanksi yang dapat dikenakan harus mengikuti proses hukum serta mempertimbangkan bukti dan aturan yang relevan. Karena itu, tindak lanjut aparat menjadi penting untuk memastikan dugaan tersebut diuji secara cermat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak internal, dan hasilnya disampaikan melalui mekanisme yang sah.
Baca juga: Geng Pencurian Sepeda Motor Terungkap di Tangerang | Transformasi Subsidi Pangan DKI Jakarta Menuju Sistem Digital | Dukungan Pemerintah Terhadap Rumah Subsidi di Sulawesi Selatan
