Kualitas WiFi Desa di Tuban Dipertanyakan, Masyarakat Minta BPK Turun Tangan

Tuban, 11 Mei 2026 — Program WiFi gratis yang digadang-gadang menjadi penopang Desa Digital di Kabupaten Tuban justru memunculkan keluhan di berbagai wilayah. Layanan internet yang seharusnya membantu aktivitas masyarakat dan mendukung pembelajaran daring dinilai jauh dari harapan.

Di beberapa kantor desa, koneksi internet yang diklaim memiliki kapasitas 50 Mbps ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya saat diuji langsung di lapangan. Hasil pengecekan menggunakan aplikasi pengukur kecepatan menunjukkan angka yang berubah-ubah dan cenderung rendah ketika jam operasional kantor berlangsung.

Pada pagi hingga siang hari, kecepatan internet disebut hanya berkisar antara 8 sampai 10 Mbps. Kondisi itu berbeda saat malam hari, terutama setelah pukul 19.00 WIB, ketika jaringan mulai bergerak di angka sekitar 12 hingga 18 Mbps.

Padahal dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/6888/414.106/2020 dijelaskan bahwa pembangunan WiFi gratis tersebut menggunakan metode jaringan radio wireless dengan sistem Point To Point (PTP). Jaringan itu dipusatkan di kantor desa dan memanfaatkan koneksi internet berbasis fiber optic berkapasitas 50 Mbps yang telah terpasang di masing-masing pemerintahan desa.

Perbedaan antara spesifikasi di dokumen dengan kondisi nyata di lapangan mulai menjadi perbincangan masyarakat. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan kualitas layanan internet desa tersebut, terlebih anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta setiap bulan.

“Kalau dipakai ramai saat jam kerja sering lambat. Kadang buka halaman saja lama,” ungkap salah satu warga yang ditemui saat pengecekan jaringan berlangsung.

Keluhan serupa juga muncul dari sejumlah pengguna lain yang mengaku akses internet desa belum stabil untuk menunjang aktivitas digital masyarakat. Beberapa warga menyebut jaringan lebih sering optimal ketika penggunaan mulai berkurang pada malam hari.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebut layanan internet desa digital di sejumlah wilayah menggunakan jaringan dari provider Iconnet. Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kualitas layanan dengan kebutuhan program desa digital yang sebelumnya dipromosikan pemerintah daerah.

Program ini awalnya dirancang untuk memperluas akses internet masyarakat desa sekaligus mendukung kegiatan pendidikan daring. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian warga menilai manfaat yang diterima belum sesuai dengan harapan awal.

Masyarakat kini berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan internet desa di Kabupaten Tuban agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi kebutuhan publik.