Jakarta | Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf setelah sejumlah jurnalis sempat dilarang meliput demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Hambatan tersebut terjadi ketika wartawan menjalankan tugas peliputan di lokasi aksi. Peristiwa ini menjadi perhatian karena akses jurnalis untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi merupakan bagian penting dari peliputan peristiwa publik. Kepolisian mengakui adanya kejadian yang menghalangi kerja wartawan dan menyampaikan permohonan maaf atas situasi tersebut. Permintaan maaf itu disampaikan sehari setelah demonstrasi berlangsung, saat sejumlah awak media kembali berada di kawasan Bundaran HI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan di Bundaran HI pada Kamis (29/10/2026). Penyampaian tersebut dilakukan langsung kepada para jurnalis di lokasi, bukan hanya melalui keterangan tertulis. Dengan demikian, kepolisian merespons keluhan terkait larangan peliputan yang dialami sejumlah wartawan saat demonstrasi sehari sebelumnya. Inti pernyataan itu adalah pengakuan atas hambatan yang terjadi sekaligus permohonan maaf kepada jurnalis yang terdampak. Budi menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, mewakili institusi kepolisian dalam memberikan keterangan kepada media.
Insiden ini menempatkan hubungan pengamanan demonstrasi dan kelancaran kerja pers sebagai perhatian dalam penanganan aksi di ruang publik. Jurnalis meliput demonstrasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sementara aparat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua kepentingan tersebut perlu dikelola dengan komunikasi yang jelas di lapangan. Permintaan maaf Polda Metro Jaya menjadi respons awal atas kejadian di Bundaran HI, dan menyatakan bahwa persoalan itu telah mendapat perhatian institusi. Namun, pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan secara rinci bagaimana larangan terjadi atau langkah lanjutan apa yang akan diterapkan. Karena itu, keterangan mengenai evaluasi pengamanan dan koordinasi dengan awak media dapat membantu menjelaskan tindak lanjut serta mencegah hambatan serupa saat peliputan demonstrasi berikutnya.
Budi Hermanto menjelaskan bahwa peristiwa jurnalis yang tidak dapat meliput demonstrasi di Bundaran HI berkaitan dengan kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Penjelasan tersebut menempatkan kejadian itu sebagai persoalan komunikasi atau pemahaman di lapangan, bukan sebagai dasar untuk mengubah makna peristiwa yang dialami para jurnalis. Dalam situasi pengamanan demonstrasi, koordinasi petugas dan pihak yang menjalankan tugas peliputan menjadi bagian penting agar masing-masing memahami ruang dan tanggung jawabnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya meminta maaf apabila terjadi ketidakpahaman dalam pelaksanaan pengamanan. Pernyataan itu menunjukkan pengakuan bahwa situasi yang berlangsung dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kemungkinan dampak yang muncul. Pesan tersebut disampaikan tanpa menambahkan alasan lain di luar penjelasan bahwa kejadian berkaitan dengan kesalahpahaman. Dengan demikian, pernyataan Budi berfokus pada penjelasan atas situasi pengamanan dan sikap permintaan maaf dari pihak kepolisian apabila terjadi ketidakpahaman.
Dalam konteks peliputan aksi, kejelasan komunikasi dapat membantu mencegah terulangnya kondisi serupa. Jurnalis perlu memahami arahan petugas, sementara petugas juga perlu mengenali kebutuhan peliputan serta menyampaikan batasan pengamanan secara jelas. Penjelasan mengenai kesalahpahaman dan permintaan maaf tersebut menjadi bagian dari respons kepolisian atas kejadian di Bundaran HI. Pokok pernyataan Budi Hermanto adalah bahwa insiden itu terkait dengan kesalahpahaman saat pengamanan demonstrasi, dan pihaknya meminta maaf apabila ketidakpahaman terjadi dalam pelaksanaannya. Uraian ini tidak mengubah pernyataan tersebut menjadi kesimpulan mengenai tindakan tertentu ataupun menambahkan rincian yang tidak disampaikan dalam penjelasan yang tersedia.
Insiden yang menjadi perhatian terjadi ketika sejumlah jurnalis hendak menuju kawasan Bundaran HI untuk menjalankan tugas peliputan. Berdasarkan keterangan dalam sumber, rombongan tersebut bergerak dari arah Gedung UOB. Namun, sebelum mencapai lokasi yang dituju, mereka sempat dihentikan oleh petugas keamanan. Peristiwa itu berlangsung saat para jurnalis berupaya mendatangi area tempat demonstrasi berlangsung, sehingga akses menuju titik peliputan menjadi bagian penting dari kejadian tersebut.
Dalam unggahan yang beredar, para jurnalis menyampaikan bahwa tujuan mereka berada di kawasan itu adalah untuk melakukan peliputan. Meski telah menjelaskan maksud kedatangan, mereka disebut tetap tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Petugas juga meminta mereka menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Keterangan tersebut menggambarkan adanya pemeriksaan identitas sekaligus pembatasan akses terhadap rombongan jurnalis yang sedang bertugas. Informasi ini berasal dari unggahan yang beredar dan menjadi dasar pemberitaan mengenai insiden tersebut.
Kejadian itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi dan bagaimana akses bagi awak media dikelola. Dalam situasi keramaian atau pengamanan kegiatan massa, petugas dapat melakukan pengaturan di lapangan. Namun, pembatasan terhadap jurnalis yang menyatakan sedang menjalankan tugas peliputan perlu ditangani dengan komunikasi yang jelas, termasuk menjelaskan alasan pemeriksaan dan ketentuan akses yang berlaku. Uraian tersebut tidak dengan sendirinya memastikan alasan petugas menghentikan rombongan, karena keterangan yang tersedia hanya menjelaskan bahwa jurnalis diminta menunjukkan identitas dan dilarang menuju lokasi.
Rombongan jurnalis itu disebut berhenti ketika hendak melanjutkan perjalanan dari arah Gedung UOB ke Bundaran HI. Detail mengenai jumlah jurnalis, identitas petugas, lamanya penghentian, serta apakah mereka akhirnya dapat mencapai lokasi tidak dijelaskan dalam keterangan yang dirujuk. Karena itu, konteks yang dapat dipastikan terbatas pada urutan kejadian yang disampaikan: jurnalis menuju area demonstrasi untuk meliput, dihentikan petugas keamanan, menyatakan tujuan mereka, lalu diminta memperlihatkan KTP dan tetap tidak diizinkan melintas. Peristiwa inilah yang menjadi latar evaluasi pengamanan yang diberitakan.Polda Metro Jaya menjadikan peristiwa jurnalis yang dilarang meliput demonstrasi di Bundaran HI sebagai bahan evaluasi pengamanan aksi. Evaluasi tersebut, sebagaimana disampaikan Budi Hermanto, berkaitan dengan komunikasi dalam pelaksanaan pengamanan. Karena itu, kejadian ini menjadi perhatian bersama dan menjadi pengingat bagi unsur-unsur yang bertugas memberikan pelayanan di lapangan.
Budi menyampaikan bahwa seluruh unsur pelayanan diingatkan agar tidak melakukan hal serupa. Pengingat tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan saat demonstrasi berlangsung. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa persoalan yang muncul berkaitan dengan komunikasi. Dengan demikian, tindak lanjut yang disebutkan kepolisian adalah mengevaluasi pengamanan serta mengingatkan unsur pelayanan, bukan menyampaikan penjelasan di luar hal tersebut.
Evaluasi ini menjadi bagian dari perhatian Polda Metro Jaya terhadap pengamanan demonstrasi berikutnya. Budi Hermanto menyebut persoalan komunikasi sebagai hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia juga menegaskan adanya pengingat agar seluruh unsur pelayanan tidak mengulangi tindakan serupa. Pernyataan itu menjadi tindak lanjut yang disampaikan setelah kejadian di Bundaran HI, dengan fokus pada evaluasi pengamanan dan komunikasi dalam pelayanan. Polda Metro Jaya menempatkan evaluasi tersebut sebagai perhatian bersama bagi unsur yang menjalankan pelayanan pada kegiatan demonstrasi. Budi tidak hanya menyebut evaluasi, tetapi juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak dilakukan kembali. Hal-hal tersebut merupakan tindak lanjut yang disampaikan terkait peristiwa itu.
Baca juga: Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Ganja dengan Jasa Kurir | Demo Buruh Hari Ini: Persiapan Polda dan Dampak Lalu Lintas | Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu Mataram
