KEDIRI – Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia hidup dengan keyakinan bahwa hubungan antara dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka merupakan urusan privat yang tidak dapat disentuh hukum pidana. Kalimat, “selama sama-sama mau dan tidak merugikan orang lain, negara tidak boleh ikut campur,” seolah menjadi tameng yang dianggap ampuh.
Namun, benarkah anggapan tersebut masih berlaku?
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa paradigma itu telah berubah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Regulasi tersebut menghadirkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang memperluas perlindungan terhadap institusi perkawinan, keluarga, serta nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Artinya, hubungan koabitasi atau “kumpul kebo” tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan moral atau etika. Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut dapat berubah menjadi perkara pidana.
Dari Wilayah Privat Menuju Meja Hijau
Pada masa berlakunya KUHP lama peninggalan kolonial Belanda, pasangan dewasa yang sama-sama belum menikah dan hidup bersama tidak dapat dipidana. Pasal 284 KUHP lama hanya mengatur mengenai perzinaan apabila salah satu atau kedua pelaku masih terikat perkawinan dengan orang lain.
Kini kondisinya berbeda.
Pasal 412 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II.
Perubahan tersebut menandai bergesernya kebijakan hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi pada kebebasan individual menuju sistem yang juga mempertimbangkan nilai ketuhanan, adat, serta perlindungan terhadap keluarga.
Jangan Salah Paham, Polisi Tidak Bisa Asal Menggerebek
Di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial, muncul anggapan bahwa aparat kini bebas menggerebek kamar kos, apartemen maupun rumah kontrakan yang dihuni pasangan belum menikah.
Fakta hukumnya tidak demikian.
Dedy Luqman Hakim, S.H., Praktisi Hukum dan Ketua LBH Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya, menegaskan bahwa Pasal 412 bukan merupakan delik umum, melainkan delik aduan absolut.
«”Pasal ini justru memiliki pagar hukum yang sangat ketat. Polisi tidak dapat bergerak hanya karena laporan masyarakat, viral di media sosial, atau adanya tekanan kelompok tertentu. Harus ada pengaduan dari pihak yang secara hukum diberikan hak oleh undang-undang,” tegas Dedy.»
Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), hanya pihak-pihak tertentu yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu:
– suami atau istri apabila salah satu pelaku masih terikat perkawinan;
– orang tua atau anak apabila kedua pelaku sama-sama belum menikah.
Dengan demikian, tetangga, ketua RT, pemilik kos, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum tidak memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan kumpul kebo.
Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak, perkara tersebut tidak dapat diproses secara pidana.
Satu Aduan Orang Tua Dapat Mengubah Segalanya
Bayangkan sebuah kasus yang sangat mungkin terjadi di Kota Kediri.
Sepasang kekasih berusia 23 dan 24 tahun memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kos tanpa ikatan perkawinan. Hubungan mereka tidak direstui keluarga, terutama orang tua pihak perempuan.
Di masa KUHP lama, kondisi tersebut hampir tidak memiliki konsekuensi pidana.
Namun di bawah KUHP Baru, situasinya berubah total.
Apabila orang tua mengajukan pengaduan resmi kepada kepolisian berdasarkan Pasal 412, pasangan tersebut dapat diproses secara hukum dan menghadapi ancaman pidana penjara paling lama enam bulan.
Inilah perubahan mendasar yang masih belum banyak dipahami masyarakat.
Tantangan Besar Penegak Hukum
Meski demikian, penegakan Pasal 412 bukan perkara sederhana.
Jaksa Penuntut Umum tetap harus mampu membuktikan unsur “hidup bersama sebagai suami istri”.
Pembuktian itu tidak cukup hanya karena seseorang berada dalam satu kamar atau menginap selama beberapa hari.
Harus terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya kehidupan bersama secara berkelanjutan, pembagian kehidupan rumah tangga, serta adanya kehendak untuk hidup layaknya pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
“Pembuktian unsur tersebut membutuhkan kecermatan tinggi. Tidak setiap laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu tempat tinggal otomatis memenuhi unsur Pasal 412,” jelas Dedy.
Perzinaan Juga Berubah
Selain mengatur mengenai koabitasi, KUHP Baru juga memperbarui ketentuan mengenai perzinaan melalui Pasal 411.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.
Namun sama seperti Pasal 412, ketentuan tersebut juga merupakan delik aduan absolut, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari suami, istri, orang tua atau anak.
Konsep ini dipilih pembentuk undang-undang sebagai jalan tengah agar perlindungan terhadap keluarga tetap berjalan tanpa membuka ruang bagi tindakan persekusi oleh masyarakat.
Waspadai Aksi Main Hakim Sendiri
Dedy Luqman Hakim juga mengingatkan bahwa keberadaan Pasal 412 bukan legitimasi bagi siapa pun untuk melakukan penggerebekan, pengusiran paksa maupun persekusi.
Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat berbalik menjadi tindak pidana apabila dilakukan tanpa dasar hukum.
“Jangan sampai masyarakat merasa menjadi penegak hukum. KUHP Baru justru memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara. Penggerebekan tanpa kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya,” tegasnya.
Edukasi Hukum Lebih Penting Daripada Kepanikan
Menurut Dedy, terdapat tiga hal yang wajib dipahami masyarakat.
Pertama, hubungan suka sama suka tidak lagi sepenuhnya bebas dari risiko hukum apabila memenuhi unsur Pasal 412 dan ada pengaduan dari pihak yang berhak.
Kedua, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri dengan alasan menegakkan moral.
Ketiga, karena merupakan delik aduan, pengaduan masih dapat dicabut sebelum pemeriksaan perkara dimulai di persidangan sehingga tetap tersedia ruang penyelesaian secara kekeluargaan.
Pesan untuk Masyarakat
Perubahan KUHP Nasional menunjukkan bahwa ruang privat tidak selalu berada di luar jangkauan hukum pidana. Ketika suatu perbuatan bersinggungan dengan perlindungan institusi keluarga dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, negara dapat melakukan intervensi melalui mekanisme hukum.
Bagi masyarakat, memahami perubahan tersebut jauh lebih penting daripada menyebarkan informasi yang tidak utuh.
Sementara bagi aparat penegak hukum, tantangan terbesarnya bukan sekadar menegakkan pasal, melainkan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai asas due process of law, menghormati hak privasi warga negara, serta mencegah praktik persekusi yang bertentangan dengan hukum.
“Masyarakat harus menjadi cerdas hukum. Jangan menganggap semua urusan privat kebal hukum, tetapi jangan pula menjadikan hukum sebagai alat untuk melakukan persekusi. KUHP Baru telah memberikan batas yang jelas. Kebebasan selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab hukum,” tutup Dedy Luqman Hakim, S.H., Praktisi Hukum, Wakabid Hukum GRIB Jaya DPC Kota Kediri, sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya.
Respon (1)