Kabupaten Polewali Mandar | Anggota Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa, 3 November. Kegiatan tersebut menyasar ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi dana Polman.
Di ruang Kesra, petugas melakukan pemeriksaan terhadap area kerja dan dokumen yang berada di kantor tersebut. Pemeriksaan serupa berlangsung di BPKAD, yang memiliki tugas terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kedua lokasi itu menjadi sasaran kegiatan pada hari yang sama. Petugas bekerja di lingkungan kantor pemerintahan kabupaten, dengan penggeledahan berlangsung sekitar satu jam.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik mencari dan memeriksa dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Sejumlah dokumen dari dua kantor itu disita untuk kepentingan penyidikan. Penyitaan menjadi bagian dari upaya mengumpulkan bahan dan keterangan yang dapat membantu menelusuri dugaan tindak pidana. Namun, rincian mengenai jenis dokumen maupun isi yang diperiksa tidak dijelaskan dalam informasi kegiatan tersebut.
Penggeledahan di Kesra dan BPKAD menunjukkan bahwa penyidik menelusuri dokumen pada lebih dari satu unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten. Meski berlangsung singkat, pemeriksaan dilakukan di dua ruang yang berbeda dan melibatkan personel dari Subdit III Tipidkor Polda Sulawesi Barat. Informasi mengenai kegiatan ini terbatas pada lokasi, waktu, durasi, serta penyitaan dokumen. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu atau memastikan hasil pemeriksaan di masing-masing kantor.
Proses penyidikan masih menjadi ranah aparat kepolisian. Dokumen yang telah diamankan dapat ditelaah lebih lanjut untuk melihat keterkaitannya dengan perkara, sementara keterangan resmi lanjutan diperlukan untuk menjelaskan perkembangan penanganan. Penggeledahan tersebut merupakan langkah penyidik dalam mengumpulkan bukti, bukan penetapan kesalahan pihak mana pun. Penjelasan mengenai perkara dan hasil analisis atas dokumen dapat disampaikan setelah proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Penyidikan dugaan korupsi dana insentif kerohanian senilai Rp4,2 miliar berfokus pada kemungkinan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran tersebut. Aparat penegak hukum menelusuri bagaimana dana direncanakan, dicairkan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengetahui apakah setiap tahapan telah mengikuti ketentuan dan tujuan pemberian insentif, atau justru terdapat tindakan yang merugikan keuangan negara.
Dalam proses tersebut, penyidik Polda Sulawesi Barat menggeledah dua kantor dan menyita sejumlah dokumen. Barang-barang yang diamankan dapat membantu menguji alur administrasi dan transaksi, termasuk membandingkan catatan pengelolaan dana dengan keterangan pihak-pihak terkait. Dokumen juga berpotensi menjadi bahan untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana keputusan dibuat, serta apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pertanggungjawaban yang tercatat. Penyitaan dokumen belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana; isinya tetap harus dianalisis dan dikaitkan dengan alat bukti lain.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, Komisaris Besar Abdul Aziz, menerangkan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Keterangan tersebut menempatkan kegiatan penggeledahan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti, bukan sebagai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Informasi mengenai tujuan tindakan itu penting agar publik memahami bahwa penyidik sedang menelusuri dugaan penyimpangan berdasarkan bukti yang tersedia.
Nilai anggaran yang diselidiki, yakni Rp4,2 miliar, menjadi salah satu aspek yang akan dicocokkan dengan bukti administrasi dan penggunaan dana. Penyidik perlu memastikan apakah dana insentif kerohanian diterima oleh pihak yang berhak, disalurkan sesuai peruntukan, dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyidik dapat mendalami penyebabnya, termasuk kemungkinan penggelapan atau penggunaan kewenangan yang tidak semestinya. Namun, penetapan unsur pidana dan pertanggungjawaban individu bergantung pada hasil pemeriksaan serta pembuktian menurut hukum. Karena itu, perkembangan perkara perlu dipahami sebagai proses penyidikan yang masih berjalan, sementara seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum.Penggeledahan yang dilakukan polisi di dua kantor dalam penyidikan dugaan korupsi dana di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) juga berkaitan dengan penelusuran dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dana yang menjadi perhatian dalam penelusuran tersebut berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Polman. Pemeriksaan mencakup tahun anggaran 2023 dan 2024. Dengan demikian, kegiatan penyidik tidak hanya menyasar perkara dana insentif kerohanian, tetapi juga mencakup penyidikan mengenai penggunaan dana Jamkesda pada periode tersebut.
Jamkesda merupakan perkara yang perlu dibedakan dari dugaan korupsi dana insentif kerohanian. Keduanya disebut sebagai bagian dari agenda penyidikan yang berkaitan dengan penggeledahan, tetapi informasi yang tersedia tidak menyatakan bahwa kedua perkara itu saling berhubungan. Karena itu, penelusuran dana Jamkesda pada Bagian Kesra Setda Polman untuk anggaran 2023 dan 2024 tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari perkara insentif kerohanian. Pemisahan ini penting agar ruang lingkup masing-masing penyidikan dipahami secara cermat dan tidak menimbulkan kesimpulan yang belum didukung keterangan resmi.
Dalam perkara Jamkesda, fokus yang dapat dipastikan dari informasi tersebut terbatas pada dana yang dikelola atau berada pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Polman serta rentang tahun anggarannya. Belum ada rincian yang dapat disimpulkan mengenai nilai dana, bentuk dugaan penyimpangan, pihak yang diperiksa, ataupun hasil pemeriksaan dokumen. Hal-hal tersebut perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari penyidik atau keterangan resmi lain. Untuk saat ini, penyebutan Jamkesda menunjukkan adanya jalur penyidikan tersendiri yang turut ditelusuri, sementara dugaan korupsi dana insentif kerohanian tetap merupakan perkara berbeda. Pemisahan tersebut menjaga pemberitaan tetap akurat, tidak mencampurkan fokus penyidikan, dan tidak mengaitkan dua perkara tanpa dasar informasi yang dinyatakan.
Dalam penyidikan dugaan korupsi dana Polman, polisi mencari dan menyita sejumlah dokumen dari dua kantor. Langkah tersebut berkaitan dengan dua perkara yang saat ini sedang ditangani penyidik. Dokumen yang diamankan dipandang diperlukan untuk membantu menelusuri rangkaian penggunaan dana serta melengkapi berkas perkara. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti, sehingga keterangan yang telah diperoleh dapat diperiksa bersama dokumen pendukung. Penyidik belum menyampaikan bahwa tindakan tersebut menunjukkan pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran; penilaian atas bukti tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
Abdul Aziz menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan untuk mengungkap fakta hukum berhasil ditemukan dan disita. Menurutnya, dokumen-dokumen itu akan ditelaah dan dicocokkan dengan informasi lain yang telah dihimpun penyidik dalam penanganan kedua perkara. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fakta yang relevan, sekaligus mendukung penyusunan berkas secara cermat. Penyitaan dilakukan terhadap bahan yang dinilai berkaitan dengan perkara, bukan sebagai penetapan kesalahan. Selanjutnya, penyidik akan meneliti isi, keaslian, serta keterkaitan setiap dokumen dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Dokumen yang telah diamankan akan menjadi bagian dari bahan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara sebelum proses berikutnya dilaksanakan. Polisi masih perlu menguji keseluruhan alat bukti dan keterangan yang tersedia, termasuk memastikan hubungan dokumen yang disita dan pokok perkara. Abdul Aziz juga menegaskan komitmen agar penyidikan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa proses hukum akan dilanjutkan hingga tuntas apabila ditemukan pelanggaran.
Baca juga: Polisi Tahan Guru Sekolah Internasional di Serpong dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual
44 kunjungan
