Kabupaten Bima | Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menyusun peta jalan untuk menangani kerusakan infrastruktur sekolah sekaligus memperkuat perencanaan perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Langkah ini diarahkan agar kondisi bangunan dan sarana sekolah dapat ditangani melalui tahapan yang jelas, dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Peta jalan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan perbaikan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan, bukan hanya merespons kerusakan secara terpisah.
Pembahasan mengenai penyusunan arah penanganan itu berlangsung dalam sebuah lokakarya di Kota Bima pada Senin. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Yappika ActionAid, Yisa Ambalawi, serta akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Dr. Ihlas Hasan, yang hadir sebagai pembicara utama. Pertemuan ini menjadi ruang untuk berbagi pandangan dan menelaah kebutuhan infrastruktur pendidikan dasar, sekaligus membahas bagaimana informasi mengenai kondisi sekolah dapat mendukung penentuan langkah perbaikan yang lebih tepat.
Penyusunan peta jalan memerlukan koordinasi antarpihak agar data, kebijakan, dan pelaksanaan dapat saling mendukung. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menetapkan arah perencanaan, sedangkan organisasi masyarakat dan mitra lainnya dapat berkontribusi melalui pengalaman serta dukungan dalam mendorong sekolah yang aman. Keterlibatan akademisi juga memberi ruang bagi penggunaan analisis ilmiah dalam memahami persoalan dan merumuskan pilihan penanganan. Dengan demikian, keputusan perbaikan dapat disusun secara lebih sistematis dan mempertimbangkan keberlanjutan fasilitas pendidikan.
Partisipasi Dr. Ihlas Hasan sebagai pembicara utama merupakan bagian dari upaya memperkuat Program Sekolah Aman melalui pendekatan ilmiah dan kerja lintas sektor. Kolaborasi tersebut penting karena persoalan kerusakan sekolah tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga dengan proses pengumpulan data, penetapan prioritas, serta koordinasi dalam pelaksanaan. Melalui pembahasan bersama, para pihak diharapkan dapat membangun landasan perencanaan yang lebih kuat, sehingga kebutuhan sekolah dasar di Kabupaten Bima dapat dipetakan dan ditindaklanjuti secara konsisten sesuai arah yang disepakati.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, berpandangan bahwa penanganan kerusakan sekolah tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan yang hanya menyasar satu bangunan atau satu jenis kerusakan tanpa melihat kondisi keseluruhan berisiko tidak menjawab kebutuhan utama. Karena itu, pemerintah perlu bertolak dari data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi fisik sekolah, tingkat kerusakan, kebutuhan ruang belajar, serta fasilitas pendukung. Data tersebut menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan, menentukan urgensi, dan membandingkan kondisi antarsekolah secara objektif. Dengan gambaran yang menyeluruh, penyusunan program dapat menghindari tumpang tindih, memperjelas persoalan yang harus ditangani, serta memastikan keputusan didasarkan pada bukti, bukan perkiraan semata.
Peta jalan diperlukan untuk menerjemahkan hasil pemetaan menjadi rencana strategis yang terarah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tahapan pelaksanaan, prioritas penanganan, dan target pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur sekolah. Tahapan yang jelas membantu pemerintah mengatur pekerjaan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan, termasuk menyusun urutan penanganan untuk sekolah dengan kerusakan paling mendesak. Target yang terukur juga memudahkan pemantauan kemajuan serta evaluasi atas penggunaan sumber daya. Peta jalan bukan sekadar daftar proyek, melainkan kerangka yang menghubungkan kebutuhan lapangan dengan program dan anggaran. Integrasi antarkegiatan penting agar pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berjalan selaras, berkelanjutan, serta memiliki pembagian peran yang tegas.
Perencanaan tersebut akan lebih kuat jika disusun melalui kolaborasi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan komunitas sekolah. Setiap pihak dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman berbeda, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Komunitas sekolah, misalnya, dapat membantu menyampaikan kebutuhan dan perubahan kondisi bangunan, sementara organisasi masyarakat sipil dapat mendukung keterlibatan publik. Perguruan tinggi berperan sebagai mitra pemikir sekaligus fasilitator dalam kajian, evaluasi kebutuhan, dan perumusan rekomendasi. Dukungan akademisi dapat membantu memastikan analisis dilakukan secara sistematis dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas, seluruh pihak dapat mengawal pelaksanaan, memperbarui informasi, serta memastikan prioritas perbaikan mencerminkan kebutuhan sekolah.
Koordinator Lapangan Yisa Ambalawi Mbojo, Hersan Hadi, berharap lokakarya penanganan sekolah rusak dapat menjadi ruang kerja bersama untuk memperbarui data dasar kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bima. Data yang akurat dan mutakhir dinilai penting agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada gambaran umum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan sekolah berdasarkan kondisi yang tercatat. Pemutakhiran tersebut diharapkan membantu peserta memahami sebaran kerusakan, mengenali persoalan yang memerlukan perhatian, serta menyediakan dasar yang lebih kuat bagi perencanaan tindak lanjut.
Selain memperbarui informasi, lokakarya diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan di tiap sekolah dan menyepakati prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan prioritas perbaikan. Kesepahaman mengenai prioritas diperlukan karena kebutuhan yang terdata dapat berbeda-beda, sementara perencanaan program perlu mempertimbangkan kondisi dan urgensi secara terukur. Melalui pembahasan bersama, para pihak diharapkan dapat menyusun pertimbangan yang transparan dan konsisten, sehingga penentuan prioritas memiliki landasan yang dapat dipahami oleh pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hersan menyampaikan bahwa hasil pembahasan lokakarya akan diarahkan untuk memfinalisasi rancangan peta jalan perbaikan infrastruktur sekolah tingkat Kabupaten Bima. Rancangan ini diharapkan merangkum data, kebutuhan, dan prinsip prioritas yang telah dibahas, sekaligus memberi gambaran arah penanganan yang dapat digunakan dalam perencanaan daerah. Dengan demikian, peta jalan yang dirancang diharapkan menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah ketika menetapkan kebijakan dan menyusun program penanganan sekolah rusak. Harapan tersebut menempatkan lokakarya sebagai bagian dari proses penyusunan dasar perencanaan, bukan sebagai penanda bahwa rancangan telah disahkan atau perbaikan fisik tertentu telah dilaksanakan. Kejelasan data dan kesepakatan prinsip menjadi unsur penting agar kebijakan berikutnya dapat disusun secara terarah, sesuai kebutuhan yang teridentifikasi, serta mendukung koordinasi lintas pihak dalam menangani infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bima.
Kolaborasi untuk menangani persoalan sekolah rusak melalui Program Sekolah Aman telah berjalan sejak 2025. Yappika ActionAid bersama Yisa Ambalawi Mbojo mendampingi sekolah-sekolah di Kecamatan Soromandi dan Wera dengan pendekatan yang menghubungkan perbaikan fasilitas, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan kemampuan dasar siswa. Pendampingan ini menempatkan komunitas sekolah sebagai bagian penting dalam mengenali kebutuhan dan mendorong perubahan.
Program tersebut menyasar delapan sekolah dasar. Di Soromandi, sekolah yang termasuk dalam pendampingan lain SDN Inpres Lewintana, SDN Teh, SDN Sowa, dan SDN Inpres Sai. Upaya program tidak hanya berfokus pada kondisi bangunan, tetapi juga pada pengalaman belajar sehari-hari. Fasilitas yang mengalami kerusakan berat menjadi perhatian untuk didorong perbaikannya, sementara kebutuhan pembelajaran ditangani melalui kegiatan yang melibatkan guru, siswa, dan komunitas sekolah.
Penguatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui pelatihan guru dan pelatihan berbasis komunitas sekolah, termasuk kegiatan untuk mendukung literasi dan numerasi. Keterlibatan komunitas diharapkan membantu sekolah membangun lingkungan belajar yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Program ini juga mendistribusikan ribuan buku cerita dan alat peraga pendidikan agar kegiatan belajar lebih kaya, menarik, dan ditunjang sumber belajar yang memadai.
Menurut data pelaksana program, capaian literasi di delapan sekolah dampingan meningkat hingga 68 persen, atau sekitar 295 siswa. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya menggabungkan dukungan terhadap fasilitas fisik dengan peningkatan kapasitas pendidik dan ketersediaan bahan belajar. Perubahan pada kemampuan siswa tetap memerlukan pendampingan berkelanjutan, pemantauan, dan kerja sama berbagai pihak agar manfaat program dapat dipertahankan.
Peta jalan penanganan sekolah rusak dapat memperkuat dasar perencanaan perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap dengan kebutuhan dan kondisi tiap sekolah menjadi.
Baca juga: Batam dan Kepri Kedatangan Sumber Informasi Berbasis Data | Kolaborasi Industri Energi di Indonesia untuk Masa Depan | Kisah Inspiratif Habibi: Dari Sekolah ke Penjual Siomay di Bintaro
