Kota Padang | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan penanganan sungai yang terdampak sedimentasi di wilayah pascabencana Sumatra. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir susulan, terutama ketika hujan kembali turun dan kondisi sungai belum pulih. Sebagai pemimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatra, Tito menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga penanganan faktor lingkungan yang dapat memperbesar ancaman bencana.
Dorongan itu disampaikan saat Tito membuka rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (26/10). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam koordinasi itu, penanganan sungai menjadi perhatian karena sedimentasi dapat menghambat aliran air dan meningkatkan potensi luapan ke kawasan permukiman maupun lahan warga.
Pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di tiga provinsi tersebut masih berlangsung. Pemerintah melanjutkan berbagai pekerjaan untuk memulihkan akses, fasilitas publik, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Namun, kondisi sungai yang belum tertangani berisiko mengganggu proses pemulihan apabila banjir kembali terjadi. Karena itu, percepatan penanganan sedimentasi dipandang perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi sarana dan prasarana lainnya.
Penekanan Tito menempatkan kesiapsiagaan terhadap bencana susulan sebagai bagian penting dari agenda pemulihan. Upaya membersihkan atau menata sungai terdampak diharapkan membantu menjaga aliran air tetap berfungsi dan mengurangi tekanan terhadap wilayah yang masih dalam tahap perbaikan. Koordinasi lintas pihak juga diperlukan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak terpisah dari pekerjaan pemulihan lain. Dengan demikian, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga untuk menekan risiko yang dapat menghambat pemulihan masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025 menimbulkan dampak luas di berbagai wilayah. Bencana tersebut tercatat memengaruhi 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan. Skala dampak ini menunjukkan besarnya kebutuhan penanganan, mulai dari pemulihan kehidupan warga hingga perbaikan infrastruktur dan layanan dasar. Kerusakan serta gangguan yang terjadi tidak hanya dirasakan di satu kawasan, sehingga koordinasi lintas daerah menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
Perpindahan warga dari lokasi pengungsian menjadi salah satu perkembangan penting setelah masa tanggap darurat. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 26 Oktober 2026, para pengungsi yang sebelumnya berjumlah lebih dari 2 juta jiwa telah kembali ke rumah masing-masing atau menempati tempat tinggal lain. Dengan demikian, tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kondisi ini menandai perubahan dalam penanganan pascabencana, tetapi tidak serta-merta berarti seluruh dampak telah tertangani. Kebutuhan warga yang kembali, termasuk dukungan terhadap hunian dan pemulihan lingkungan sekitar, tetap perlu diperhatikan.
Pemerintah menyusun rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, yakni dari 2026 hingga 2028, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian dan lembaga, dengan rencana induk sebagai pedoman bersama. Dokumen tersebut memuat 11.520 kegiatan yang menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam menjalankan pemulihan. Kerangka multi-tahun ini memungkinkan pekerjaan disusun berurutan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta dipantau melalui koordinasi antarinstansi. Cakupan kegiatan yang besar juga menuntut pembagian peran dan pelaksanaan yang terarah agar upaya pemulihan menjangkau wilayah terdampak secara merata. Dengan dasar tersebut, pemerintah dapat menghubungkan penanganan kebutuhan warga dengan pembangunan kembali kawasan yang terdampak, sekaligus menjaga kesinambungan pekerjaan hingga akhir periode 2028.
Pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatra terus menunjukkan kemajuan. Secara umum, jalan dan jembatan yang sempat mengalami kerusakan atau terputus kini telah kembali fungsional sehingga mobilitas warga dan distribusi kebutuhan dapat berlangsung lebih baik. Perbaikan dilakukan melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut mencakup penanganan akses yang rusak, pembukaan jalur, dan upaya mengembalikan konektivitas antardaerah. Dengan pulihnya sebagian besar ruas, aktivitas masyarakat perlahan dapat berjalan kembali, termasuk perjalanan menuju fasilitas umum dan pengiriman bantuan ke kawasan terdampak.
Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya tuntas. Tito menyampaikan bahwa beberapa jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kondisi di lapangan tidak selalu stabil karena sebagian infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak bencana susulan. Situasi ini membuat petugas perlu menilai ulang tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang sesuai, sambil tetap menjaga akses bagi warga. Perbaikan lanjutan diperlukan agar jembatan dapat digunakan dengan aman dan mampu mendukung mobilitas dalam jangka lebih panjang. Pemerintah bersama unsur terkait terus memantau titik-titik tersebut, sehingga kebutuhan penanganan dapat diprioritaskan berdasarkan dampak terhadap masyarakat dan keterhubungan wilayah.
Di samping infrastruktur fisik, layanan masyarakat juga berangsur pulih. Kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang, yang sebelumnya sempat terganggu akibat timbunan lumpur, kini kembali berjalan. Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, membantu warga memperoleh informasi dan berkoordinasi dengan keluarga maupun petugas. Sebagian besar layanan kesehatan kembali beroperasi, sehingga masyarakat dapat mengakses pemeriksaan dan perawatan di fasilitas yang telah aktif. Namun, pemulihan layanan kesehatan masih memerlukan perhatian di sejumlah lokasi. Enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara secara khusus masih membutuhkan penanganan lanjutan. Kondisi fasilitas tersebut perlu ditangani agar pelayanan dasar dapat tersedia lebih merata, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Pemulihan akses, komunikasi, pemerintahan, dan kesehatan berjalan seiring, tetapi titik yang belum pulih tetap memerlukan pendampingan dan pemantauan hingga dapat berfungsi kembali secara memadai.
Tito menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra masih menghadapi tantangan cuaca. Curah hujan di wilayah utara dan barat Sumatra masih tinggi, sehingga risiko banjir belum sepenuhnya mereda. Sejumlah daerah kembali mengalami banjir susulan, lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Kejadian berulang ini menambah beban penanganan di lapangan, ketika proses pemulihan infrastruktur dan layanan bagi warga terdampak masih berjalan. Pemerintah perlu memperhitungkan kondisi hujan yang terus berlangsung dalam menentukan prioritas penanganan, terutama pada wilayah yang kembali dilanda genangan.
Banjir susulan tersebut kembali merusak sejumlah ruas jalan dan jembatan. Kerusakan pada akses transportasi dapat menghambat mobilitas masyarakat serta kegiatan pemulihan di daerah terdampak. Tito juga mengaitkan risiko luapan dengan sedimentasi pada sungai. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi, endapan sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan menghambat aliran air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kondisi sungai yang kapasitasnya telah berkurang membuat air lebih mudah meluap ke kawasan sekitar. Karena itu, penanganan sungai menjadi bagian penting dari upaya mengurangi dampak banjir susulan, di samping pemulihan jalan dan jembatan yang rusak.
Dalam menghadapi keadaan tersebut, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai-sungai yang terdampak sedimentasi. Percepatan diperlukan agar kapasitas tampung dan kelancaran aliran sungai dapat ditangani, terutama pada titik-titik yang berisiko saat hujan deras. Penanganan ini perlu berjalan seiring dengan upaya pemulihan infrastruktur yang kembali rusak akibat banjir. Tito juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk mengawal proses pemulihan.
Baca juga: Inisiatif Pasar Murah Pemerintah Kota Banjarmasin | Pemerintah Kabupaten Tangerang Tanggapi Kasus Pelecehan Seksual Tanpa Toleransi | Kapal KN Kunyit Dikerahkan untuk Penanganan Jenazah Korban Insiden KM Virgo 8
