Jakarta | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi dalam penanganan perkara terkait saham DSSA, BREN, dan CUAN telah membayar denda dengan total Rp2,1 triliun. Keterangan tersebut disampaikan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober. Friderica menjelaskan bahwa pembayaran itu telah dilakukan dua hari sebelum pernyataannya disampaikan. Informasi ini menandai bahwa kewajiban pembayaran sanksi dalam rangkaian perkara tersebut telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang dijatuhi sanksi, sebagaimana disampaikan oleh OJK.
Besaran Rp2,1 triliun perlu dipahami sebagai akumulasi pembayaran denda dari sejumlah perkara, bukan sebagai denda yang dikenakan kepada satu perusahaan. Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN, tetapi angka total yang disebutkan mencakup beberapa pihak dan penanganan kasus. Karena itu, penyebutan jumlah tersebut tidak berarti satu emiten harus membayar seluruh nilai denda. Pemisahan total gabungan dan kewajiban masing-masing pihak penting agar informasi mengenai sanksi pasar modal tidak menimbulkan salah tafsir. Rincian pembagian nilai denda untuk tiap perkara atau pihak tidak dapat disimpulkan hanya dari angka agregat yang disampaikan.
Pernyataan OJK juga memberikan gambaran mengenai tindak lanjut atas sanksi yang telah dijatuhkan dalam kasus-kasus tersebut. Dengan menyebut bahwa pembayaran dilakukan sebelum keterangan disampaikan, Friderica menegaskan status pembayaran pada saat ia berbicara kepada publik. Namun, nilai gabungan itu sebaiknya tetap dibaca sesuai konteks: Rp2,1 triliun merupakan total denda yang telah dibayar oleh sejumlah pihak dalam beberapa perkara terkait saham-saham tersebut. Untuk mengetahui besaran yang melekat pada masing-masing kasus, diperlukan rincian resmi tersendiri dari otoritas. Dengan demikian, informasi yang tersedia menegaskan total pembayaran dan waktunya, tanpa menyamakan seluruh nilai tersebut dengan satu perusahaan atau satu perkara saja.
Dalam perkara perdagangan saham DSSA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT SMT berupa denda sebesar Rp1,5 triliun. Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi pasar. Besarnya denda mencerminkan beratnya pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, sekaligus menjadi bagian dari penegakan aturan di pasar modal. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada seorang pihak yang saat ini menjabat sebagai direktur PT SS. Izin pihak tersebut sebagai wakil penjamin emisi efek dibekukan selama satu tahun.
OJK menemukan bahwa manipulasi saham DSSA dilakukan oleh nasabah melalui sejumlah anggota bursa. Pola transaksi tersebut dinilai telah direncanakan dan dijalankan secara terstruktur, bukan terjadi secara kebetulan. Rangkaian tindakan itu berdampak pada pergerakan harga saham DSSA, yang meningkat cukup signifikan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi OJK untuk menilai adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak terkait. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan atas aktivitas transaksi yang melibatkan banyak pelaku, khususnya ketika terdapat pola yang berpotensi memengaruhi pembentukan harga saham.
Dalam perkara penawaran umum saham BREN, OJK menjatuhkan denda Rp500 miliar kepada AH Ltd. Sanksi itu berkaitan dengan pengaburan informasi mengenai pihak yang memesan saham dalam proses penawaran umum. Berdasarkan temuan OJK, pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar, tetapi identitasnya disamarkan. Pengaburan tersebut membuat informasi mengenai pemesan tidak tergambarkan secara semestinya kepada pasar. OJK menilai kondisi ini menyebabkan kepemilikan saham menjadi terkonsentrasi pada pihak tertentu. Pada saat yang sama, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi terbatas. Keadaan tersebut dapat memengaruhi transparansi penawaran umum serta persepsi investor mengenai sebaran kepemilikan saham. Denda terhadap AH Ltd merupakan tindak lanjut atas temuan tersebut dan menegaskan kewajiban keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal. Rincian sanksi pada perkara DSSA dan BREN menunjukkan bahwa OJK menindaklanjuti pelanggaran dengan mempertimbangkan bentuk tindakan serta dampaknya terhadap perdagangan dan informasi bagi investor.
Dalam perkara penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda sebesar Rp100 miliar kepada TC Pte Ltd. Sanksi tersebut berkaitan dengan pengaburan informasi mengenai pihak yang memesan saham dalam proses penawaran umum. Dengan demikian, perkara CUAN berfokus pada keterbukaan informasi dan penyampaian data pemesan saham, bukan pada dugaan manipulasi harga seperti yang menjadi pokok pelanggaran dalam perkara saham DSSA.
OJK menyampaikan bahwa pemeriksaan menemukan adanya pihak-pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan dan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar. Identitas mereka disamarkan dalam informasi pemesanan, sehingga hubungan pihak-pihak tersebut dengan pengendali tidak terlihat secara jelas. Temuan ini menjadi penting karena informasi mengenai pemesan dan alokasi saham dapat membantu investor memahami siapa yang memperoleh bagian dalam penawaran umum serta bagaimana kepemilikan saham terbentuk.
Menurut OJK, pengaburan tersebut berdampak pada struktur kepemilikan dan ketersediaan saham di pasar. Saham menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik menjadi terbatas. Kondisi demikian dapat memengaruhi likuiditas dan kesempatan investor lain untuk memperoleh saham, sehingga keterbukaan mengenai identitas pemesan dan penjatahan merupakan unsur penting dalam proses penawaran umum.
Sanksi terhadap TC Pte Ltd merupakan bagian dari penindakan OJK atas pelanggaran di pasar modal, tetapi karakter kasusnya perlu dibedakan dari perkara lain yang turut disebut dalam rangkaian penegakan hukum. Pada CUAN, perhatian OJK tertuju pada penyamaran pihak pemesan dan penjatahan saham dalam penawaran umum. Sementara itu, dugaan pada DSSA berkaitan dengan manipulasi harga saham. Perbedaan jenis pelanggaran ini menunjukkan bahwa setiap perkara dinilai berdasarkan tindakan dan bukti yang ditemukan, bukan disamakan hanya karena sama-sama melibatkan transaksi saham.
Selain denda utama dalam penanganan perkara saham DSSA, BREN, dan CUAN, OJK menyebut sanksi administratif tambahan terhadap sejumlah anggota bursa dan pihak terkait. Sanksi tersebut ditujukan kepada perusahaan perantara perdagangan efek maupun individu yang berperan dalam penanganan pesanan nasabah atau kegiatan penjaminan emisi. Rincian ini memperluas pihak yang dikenai tindakan, di luar entitas dan orang yang menjadi fokus utama perkara. Bentuk sanksinya tidak seragam: ada denda administratif, peringatan tertulis, dan pembekuan izin. Karena itu, setiap jenis tindakan perlu dibedakan berdasarkan pihak dan perkara yang terkait, tanpa mencampurkannya dengan denda utama yang diberitakan. OJK menguraikan sanksi tersebut sebagai bagian dari penegakan aturan pasar modal, dengan sasaran kepatuhan pelaku dan tanggung jawab dalam aktivitas yang diperiksa.
Dalam perkara DSSA, sembilan anggota bursa dikenai denda atas pelanggaran administratif. Mereka adalah PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TSI, PT BCS, PT WSI, dan PT RSI. OJK juga menjatuhkan peringatan tertulis kepada delapan sales anggota bursa yang menangani pesanan nasabah. Dengan demikian, tindakan dalam perkara ini mencakup perusahaan serta tenaga penjualan yang berkaitan langsung dengan proses pemesanan. Peringatan tertulis berbeda dari denda karena merupakan tindakan administratif terhadap individu, sedangkan denda dikenakan kepada anggota bursa yang disebutkan. Rincian jumlah denda tiap perusahaan maupun identitas delapan sales tidak dicantumkan dalam informasi yang menjadi dasar uraian ini. Daftar nama badan usaha tersebut penting agar sanksi tambahan tidak dianggap hanya menyasar pelaku utama, melainkan juga perantara yang dinilai memiliki pelanggaran administratif.
Untuk perkara CUAN, OJK mengenakan denda administratif kepada PT HPS dan PT BDS.
Baca juga: Kerugian Negara Mencapai Rp 10 Triliun dalam Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis | Peringatan HUT TNI yang Sederhana di Tengah Penanganan Bencana | Penanganan Masalah Kabut Asap di Palembang
