Jakarta | Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kedatangannya berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi perhatian organisasinya. Dalam kunjungan tersebut, Hercules menyampaikan bahwa ia ingin menagih respons Menteri ATR, Nusron Wahid, mengenai persoalan yang dibawanya ke kementerian.
Hercules menyatakan tidak mengetahui keberadaan Nusron saat ia tiba di kantor ATR/BPN. Pernyataan itu menggambarkan bahwa ia belum mengetahui apakah menteri berada di lokasi pada waktu tersebut. Informasi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Nusron menghindari pertemuan. Setelah datang, Hercules diterima oleh perwakilan kementerian, sehingga komunikasi mengenai kedatangannya tetap berlangsung meskipun ia tidak bertemu langsung dengan menteri.
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya Hercules untuk memperoleh tanggapan pemerintah atas sengketa lahan yang disorot GRIB Jaya. Ia membawa harapan agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak yang berwenang di bidang pertanahan. Karena itu, kedatangannya ke kantor kementerian tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga dengan upaya meminta kejelasan mengenai respons pemerintah atas perkara tersebut.
Dalam konteks ini, pertemuan dengan perwakilan ATR/BPN menjadi jalur awal bagi penyampaian kepentingan Hercules dan organisasinya. Penerimaan oleh pihak kementerian menandai adanya komunikasi di tingkat perwakilan, sementara permintaan untuk memperoleh respons dari Nusron tetap menjadi tujuan yang ia sampaikan. Rincian mengenai tindak lanjut atau hasil pembicaraan tidak dapat diasumsikan hanya dari informasi tentang kedatangan tersebut. Yang diketahui, Hercules datang untuk menagih tanggapan terkait sengketa lahan, menyebut tidak mengetahui keberadaan menteri, dan kemudian diterima oleh perwakilan kementerian. Situasi itu memberi konteks pada langkah GRIB Jaya membawa persoalan pertanahan ke ATR/BPN, tanpa menyimpulkan lebih jauh mengenai sikap ataupun alasan pihak-pihak yang terlibat.
Dalam penyampaian tuntutannya kepada Kementerian ATR/BPN, Hercules meminta agar dua perkara lahan ditindaklanjuti. Tuntutan pertama berkaitan dengan dokumen yang ia sebut sebagai HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Ia meminta dokumen tersebut dibatalkan. Permintaan itu merupakan bagian dari klaim yang disampaikan Hercules dalam sengketa lahan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai penetapan mengenai keabsahan dokumen atau hak atas tanah. Tindak lanjut dari kementerian menjadi hal yang ia minta untuk menjawab persoalan tersebut melalui proses yang berlaku.
Tuntutan kedua menyangkut lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Menurut perkataan Hercules, status tanah yang semula berupa hak milik telah berubah menjadi hak guna bangunan (HGB). Ia menyebut terdapat 12 HGB dalam perubahan status yang dipersoalkannya. Atas dasar itu, Hercules meminta agar status hak atas lahan tersebut dikembalikan menjadi sertifikat hak milik. Uraian ini menjelaskan isi permintaannya, bukan memastikan pihak yang memiliki hak yang sah atau menilai apakah perubahan status tersebut sesuai ketentuan.
Kedua tuntutan tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Untuk perkara yang disebut sebagai HD Arjuna Bowling, permintaan yang disampaikan adalah pembatalan dokumen. Sementara itu, untuk lahan 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon, permintaannya berfokus pada perubahan kembali status hak, dari HGB menjadi hak milik, termasuk penyebutan 12 HGB. Dengan demikian, inti yang perlu dicermati adalah tindakan yang diminta Hercules kepada ATR/BPN pada masing-masing perkara. Penjelasan mengenai proses, dokumen pendukung, dan keputusan atas klaim tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi serta pemeriksaan pihak berwenang. Sampai ada penjelasan atau keputusan yang dapat diverifikasi, klaim mengenai status dan kepemilikan lahan tetap perlu disampaikan sebagai keterangan Hercules, tanpa menarik kesimpulan lebih jauh tentang keabsahan dokumen ataupun hak para pihak terkait.
Hercules menyatakan GRIB Jaya memiliki legalitas dan bukti yang menjadi dasar organisasi itu mengajukan tuntutan terkait sengketa lahan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurut dia, dokumen tersebut menunjukkan bahwa pihaknya mempunyai landasan untuk menyampaikan keberatan dan meminta persoalan diperiksa. Pernyataan itu merupakan klaim Hercules; keberadaan, isi, serta kekuatan hukum dokumen yang dimaksud tidak dapat dipastikan hanya dari keterangannya. Ia menekankan bahwa tuntutan yang dibawa GRIB Jaya, dalam pandangannya, bukan disampaikan tanpa dasar, melainkan bertumpu pada legalitas yang mereka yakini relevan dengan perkara.
Hercules juga menilai para petinggi di lingkungan Kementerian ATR selama ini mengabaikan legalitas yang dimiliki GRIB Jaya. Ia mengkritik respons kementerian yang, menurutnya, belum memberi perhatian sebagaimana mestinya terhadap dokumen dan tuntutan organisasi tersebut. Penilaian itu mencerminkan pandangan Hercules atas penanganan sengketa dan komunikasi dengan pihak kementerian, bukan kesimpulan independen mengenai tindakan atau pertimbangan para pejabat. Ia berharap legalitas yang diajukan dapat diperiksa secara serius dan dijadikan bagian dari proses penyelesaian, sehingga keberatan yang disampaikan tidak berhenti tanpa kejelasan.
Kritik Hercules turut menyasar mutu pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan orang yang datang membawa dokumen legalitas tidak selalu memperoleh pelayanan yang baik. Sebagai perbandingan, Hercules melontarkan sindiran bahwa orang yang datang membawa uang haram justru seolah-olah dapat diperlakukan lebih baik. Pernyataan tersebut adalah tudingan dan penilaian yang disampaikan Hercules, bukan fakta yang telah diverifikasi mengenai praktik pelayanan di kementerian. Dengan kritik itu, ia mempertanyakan apakah warga yang mengajukan dokumen resmi memperoleh perhatian yang setara dan proses yang layak. Kementerian, pada akhirnya, perlu menanggapi klaim tentang legalitas serta kritik pelayanan melalui penjelasan dan pemeriksaan yang transparan, sementara publik tetap perlu membedakan pernyataan pihak bersengketa dari hasil verifikasi resmi.
Hercules menjelaskan bahwa kehadirannya secara langsung berkaitan dengan pandangannya mengenai masyarakat yang sudah bosan. Ia menyebut kejenuhan itu sebagai salah satu alasan dirinya datang sendiri untuk menyampaikan persoalan yang dipersoalkan. Dalam penjelasannya, ia tidak menempatkan kehadiran tersebut sebagai sesuatu yang perlu diwakilkan. Ia memilih hadir secara langsung karena, menurutnya, kondisi masyarakat yang ia gambarkan perlu diperhatikan dalam pembicaraan mengenai sengketa lahan. Pernyataan itu merupakan alasan yang ia sampaikan sendiri, sekaligus cara Hercules menerangkan mengapa dirinya berada di tengah urusan tersebut. Ia mengaitkan kedatangannya dengan penilaian bahwa masyarakat telah cukup lama merasa bosan, tanpa merinci lebih jauh dalam penjelasan itu apa saja yang membuat mereka merasa demikian.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya bukan sosok yang asing bagi publik Indonesia. Dengan menyebut hal tersebut, Hercules menjelaskan bahwa masyarakat sudah mengenal dirinya, sehingga kehadirannya secara langsung bukan sesuatu yang tidak diketahui publik. Pernyataan mengenai pengenalan publik itu menjadi bagian dari alasan yang ia kemukakan, bukan keterangan mengenai tanggapan pihak lain. Ia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang dikenal masyarakat Indonesia dan menghubungkan pengenalan tersebut dengan keputusannya untuk datang sendiri. Dalam konteks penjelasannya, ia menyampaikan alasan itu sebagai pandangan pribadi mengenai posisinya di hadapan publik. Ia tidak menyebut bahwa pengenalan tersebut dengan sendirinya menyelesaikan persoalan atau menentukan bagaimana sengketa lahan akan dibahas.
Alasan lain yang dikemukakan Hercules adalah penilaiannya bahwa persoalan yang dipersoalkan sudah terang. Karena menganggap masalah tersebut jelas, ia menyatakan memilih datang secara langsung. Kata terang dalam penjelasannya mencerminkan penilaian Hercules atas persoalan yang sedang dibicarakan, bukan kesimpulan dari pihak lain. Dengan demikian, dasar yang ia sampaikan mencakup masyarakat yang menurutnya sudah bosan, anggapannya bahwa dirinya dikenal publik Indonesia, serta keyakinannya bahwa pokok persoalan sudah jelas.
Baca juga: Inisiatif Gentengisasi untuk Rumah Layak dari Kementerian PKP | Langkah KPK: Geledah Rumah Dirjen Kementerian ATR/BPN | Kasus Suap di Kementerian Agraria Menyeret Nama Menteri
