Jakarta | Tingginya premi risiko Indonesia dapat membuat investor lebih berhati-hati saat mengikuti lelang surat utang pemerintah. Ketika persepsi terhadap risiko meningkat, sebagian pelaku pasar cenderung mengurangi nilai penawaran atau meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi. Sikap tersebut berpotensi memengaruhi biaya penerbitan surat utang negara, meskipun pemerintah tetap memiliki akses terhadap pembiayaan melalui pasar domestik. Perkembangan premi risiko pun menjadi salah satu indikator yang dicermati investor sebelum menentukan strategi penempatan dana.
Data Refinitiv pada Kamis, 29 Oktober 2026, menunjukkan credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun berada di level 103,48. Angka itu turun dari 106,34 pada sehari sebelumnya, menandakan adanya perbaikan harian dalam pengukuran risiko kredit negara. Namun, level tersebut masih lebih tinggi dibandingkan 91,78 pada 14 Oktober 2026. Dengan demikian, penurunan terbaru belum menghapus kenaikan yang terjadi dalam dua pekan terakhir. Pergerakan ini memberi gambaran bahwa penilaian pasar dapat berubah dari hari ke hari, sementara tekanan risiko secara lebih luas masih perlu diperhatikan.
CDS merupakan instrumen yang digunakan pasar untuk mengukur biaya perlindungan terhadap kemungkinan gagal bayar suatu negara. Kenaikan nilainya umumnya mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor, sedangkan penurunan dapat menunjukkan berkurangnya persepsi risiko. Kepala Ekonom Josua Pardede mengaitkan kenaikan CDS Indonesia dengan meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, investor berpotensi meminta imbalan tambahan sebelum bersedia menempatkan dana pada aset berdenominasi rupiah atau surat utang pemerintah.
Permintaan kompensasi tersebut dapat tercermin dalam tuntutan imbal hasil yang lebih besar, maupun keputusan untuk mengajukan penawaran secara lebih selektif. Karena itu, meski CDS mencatat koreksi dibandingkan hari sebelumnya, posisi yang masih di atas level pertengahan Oktober menjadi sinyal bahwa minat investor belum sepenuhnya pulih. Besarnya premi risiko turut membentuk pertimbangan dalam lelang SUN, bersama faktor lain seperti kondisi likuiditas, arah suku bunga global, dan prospek ekonomi domestik. Pemerintah dan pelaku pasar akan memantau apakah penurunan CDS berlanjut, atau justru kembali bergerak naik seiring perubahan sentimen.Lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 27 Oktober menunjukkan penurunan minat investor dibandingkan lelang 13 Oktober. Total penawaran yang masuk merosot dari Rp64,86 triliun menjadi Rp31,09 triliun. Dengan demikian, nilai penawaran berkurang Rp33,77 triliun, atau sekitar 52% dalam dua pekan. Pelemahan tersebut terlihat pula pada rasio penawaran terhadap target indikatif. Jika pada lelang sebelumnya nilainya mencapai 2,16 kali, pada 27 Oktober rasio itu turun menjadi 1,04 kali. Artinya, jumlah permintaan hanya sedikit lebih besar daripada target penerbitan yang ditetapkan pemerintah.
Di tengah penawaran yang lebih terbatas, pemerintah memenangkan Rp20,65 triliun dari target indikatif Rp30 triliun. Nilai yang diserap itu setara sekitar 66% dari seluruh penawaran yang masuk pada lelang 27 Oktober. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan lelang 13 Oktober, ketika pemerintah menerima sekitar 54% dari penawaran investor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa porsi penawaran yang dimenangkan meningkat, meskipun nilai total permintaan di pasar turun tajam. Pemerintah tetap tidak memenuhi seluruh target indikatif, sementara nilai penawaran yang tersedia hanya sedikit melampaui target tersebut.
Ekonom Josua menjelaskan bahwa penurunan nominal SUN yang dimenangkan lebih mencerminkan melemahnya permintaan investor. Dengan kata lain, angka penerimaan lelang perlu dibaca bersama dengan besarnya penawaran yang masuk, bukan hanya dibandingkan dengan target penerbitan. Namun, keputusan pemerintah dalam menetapkan jumlah yang diterima juga dapat dipengaruhi pertimbangan biaya pendanaan. Pemerintah mungkin memilih membatasi penerimaan atas penawaran yang meminta tingkat bunga terlalu mahal, sehingga tidak seluruh permintaan otomatis diserap. Karena itu, nilai Rp20,65 triliun mencerminkan hasil interaksi minat investor yang melemah dan seleksi pemerintah terhadap biaya bunga yang dianggap layak. Dibandingkan dua pekan sebelumnya, gambaran utamanya tetap berupa penurunan tajam pada total permintaan, sementara proporsi penawaran yang diterima pemerintah justru lebih besar.
Credit default swap (CDS) Indonesia tidak secara langsung menentukan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah. CDS terutama mencerminkan persepsi pasar atas risiko gagal bayar negara, sedangkan penetapan yield obligasi rupiah juga dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan lain. Menurut ekonom Josua, investor menilai risiko pelemahan kurs, kemungkinan kenaikan suku bunga global, prospek inflasi, kondisi likuiditas, serta kebutuhan pembiayaan pemerintah. Gabungan faktor tersebut dapat mengubah tingkat kompensasi yang diminta investor ketika membeli surat utang, bahkan ketika indikator risiko negara bukan satu-satunya acuan dalam keputusan investasi.
Tekanan pasar belakangan semakin terasa di tengah rupiah yang disebut mendekati Rp18.200 per dolar AS dan harga minyak yang berada di atas US$115 per barel. Pelemahan mata uang meningkatkan perhatian investor terhadap potensi kerugian kurs, sementara lonjakan harga minyak dapat menambah tekanan inflasi dan memengaruhi ruang kebijakan suku bunga. Ketidakpastian terkait MSCI turut menambah kehati-hatian pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang dinilai meningkat. Permintaan yield yang lebih besar terutama berlaku pada obligasi bertenor panjang, karena investor menghadapi paparan risiko pasar dan ketidakpastian yang lebih lama.
Kepala Ekonom BCA David Sumual juga berpandangan bahwa CDS yang tinggi mendorong investor meminta yield lebih tinggi. Kenaikan premi risiko dapat menjadi salah satu sinyal yang diperhatikan pasar, meski bukan penentu tunggal bagi harga maupun imbal hasil SUN rupiah. Pergerakan yield turut bergantung pada penawaran dan permintaan, likuiditas perdagangan, serta kebutuhan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,706% pada Rabu. Angka tersebut disebut sebagai level tertinggi sejak 19 Mei 2020. Kenaikan ini menunjukkan besarnya kompensasi yang diminta investor dalam situasi pasar yang penuh tekanan, sekaligus mencerminkan tantangan pemerintah untuk menjaga minat terhadap penerbitan obligasi.Josua menilai pembatasan serapan Surat Utang Negara (SUN) ketika biaya utang meningkat dapat menjadi langkah yang tepat, sepanjang pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan kas negara. Pemerintah tidak harus menerima seluruh penawaran investor apabila tingkat imbal hasil yang diminta dinilai terlalu mahal. Dengan menahan penerbitan pada saat kondisi pasar kurang mendukung, pengelolaan utang dapat lebih disiplin dan tekanan kenaikan biaya bunga dapat dibatasi.
Namun, langkah tersebut bukan berarti risiko pembiayaan telah hilang. Pembatasan lelang pada dasarnya menunda sebagian kebutuhan pendanaan, bukan menghapus kewajiban untuk membiayai belanja dan jatuh tempo utang. Jika tekanan pasar berlanjut, kebutuhan penerbitan dapat kembali muncul ketika biaya pinjaman masih tinggi atau bahkan meningkat. Karena itu, keputusan untuk mengurangi serapan perlu mempertimbangkan proyeksi kas, jadwal pembayaran, serta akses pemerintah terhadap sumber pembiayaan lain.
Untuk menjaga fleksibilitas, Josua menyarankan pemerintah mengoptimalkan pengelolaan kas negara agar kebutuhan penerbitan tidak bertambah hanya karena ketidaktepatan waktu arus kas. Pemerintah juga perlu mengatur komposisi tenor surat utang secara cermat. Penerbitan dengan tenor yang beragam dapat membantu menyeimbangkan biaya pinjaman saat ini dengan risiko pembayaran kembali pada masa mendatang. Pilihan tenor harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan profil jatuh tempo utang, bukan semata-mata mengejar imbal hasil terendah.
Diversifikasi sumber pembiayaan juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu instrumen atau kelompok investor. Meski demikian, diversifikasi perlu dilakukan tanpa meningkatkan risiko pembiayaan ulang secara berlebihan.
