Jakarta | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan kajian mengenai definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut pernyataan Luhut, Prabowo menyetujui kajian yang disusun oleh tim DEN. Persetujuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kajian, bukan keputusan untuk mengubah ketentuan hukum yang berlaku.
Usulan itu menempatkan definisi korupsi sebagai pokok yang perlu ditelaah secara cermat. Dalam pembahasan kebijakan hukum, rumusan tindak pidana dapat memengaruhi cara suatu perbuatan dinilai, proses penegakan hukum, serta kepastian bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Karena itu, kajian diperlukan untuk menyediakan dasar analisis sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah lebih lanjut. Sampai ada keputusan resmi, definisi yang berlaku tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan saat ini.
Luhut menyampaikan bahwa tim DEN akan menyusun kajian tersebut setelah memperoleh persetujuan Presiden. Tahap ini memberi ruang untuk mengumpulkan informasi dan menilai persoalan secara terstruktur, tanpa menganggap hasilnya telah ditetapkan sebelumnya. Hasil kajian dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk memahami berbagai pertimbangan yang terkait dengan rumusan hukum korupsi. Namun, usulan untuk mengkaji suatu definisi tidak dengan sendirinya mengubah aturan maupun mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum.
Perlu dibedakan persetujuan terhadap proses kajian dan persetujuan terhadap perubahan kebijakan. Pernyataan Luhut menjelaskan bahwa Prabowo menyetujui tim DEN melakukan penelaahan, sementara belum ada keterangan bahwa Presiden telah menyetujui perubahan definisi tindak pidana korupsi. Apabila kelak muncul rekomendasi, pembahasannya tetap memerlukan proses dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perkembangan yang disampaikan saat ini adalah adanya usulan kajian dari Luhut dan persetujuan Presiden atas kajian tersebut, bukan perubahan hukum yang sudah berlaku.Luhut bersama anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam keterangannya mengenai pertemuan tersebut, Luhut menyebut salah satu hal yang dibahas adalah kajian tim DEN tentang definisi korupsi. Informasi itu menempatkan pembahasan definisi korupsi sebagai bagian dari materi yang disampaikan dalam pertemuan, tanpa merinci lebih jauh isi kajian ataupun bentuk usulan yang dibicarakan.
Konteks pertemuan ini penting untuk memahami jalur penyampaian kajian tersebut. Kajian disiapkan oleh tim DEN dan dibahas ketika Luhut beserta anggota dewan bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Keterangan Luhut menghubungkan kerja tim DEN dengan pembicaraan bersama Presiden, tetapi tidak menjabarkan kesimpulan kajian, rumusan definisi yang diajukan, maupun tanggapan Prabowo. Karena itu, hal yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah adanya pembahasan mengenai kajian definisi korupsi, bukan keputusan atau perubahan kebijakan tertentu.
Waktu dan tempat yang disebutkan juga memberi batas yang jelas pada konteks pelaporan: pertemuan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Luhut menyampaikan keterangan bahwa materi terkait kajian tim DEN mencakup definisi korupsi. Tidak ada rincian lain yang perlu diasumsikan mengenai suasana pertemuan, siapa saja yang hadir di luar Luhut dan anggota DEN, atau agenda tambahan. Dengan demikian, inti konteksnya adalah penyampaian dan pembahasan kajian tersebut dalam pertemuan Luhut bersama anggota DEN dengan Prabowo. Rincian mengenai isi kajian atau tindak lanjutnya tidak disebutkan dalam keterangan yang menjadi dasar informasi ini.
Dalam menjelaskan kajian yang disampaikannya kepada Prabowo, Luhut merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Rujukan tersebut menjadi salah satu dasar yang ia gunakan untuk membahas kembali bagaimana korupsi didefinisikan. Dengan mengaitkan usulannya pada perjanjian internasional yang telah diterima Indonesia, Luhut menempatkan pembahasan definisi dalam kerangka komitmen yang lebih luas, bukan hanya sebagai perubahan istilah atau rumusan di dalam negeri.
Menurut penjelasan Luhut, konvensi yang diratifikasi sekitar dua puluh tahun sebelumnya berfokus pada bribery atau penyuapan. Ia menyatakan bahwa rumusan dalam UNCAC tersebut tidak membahas kerugian negara sebagai unsur definisi korupsi. Pernyataan ini merupakan cara Luhut membaca dan menjadikan konvensi itu sebagai rujukan bagi kajiannya. Karena itu, pandangan tersebut perlu dipahami sebagai alasan yang dikemukakan dalam usulan, bukan sebagai penetapan bahwa setiap perkara korupsi harus selalu memenuhi satu kriteria tertentu.
Rujukan kepada UNCAC juga memberi konteks pada perbedaan tindakan penyuapan dan persoalan kerugian keuangan negara yang kerap muncul dalam perdebatan hukum. Luhut mengangkat konvensi tersebut untuk menunjukkan bahwa kedua hal itu dapat dipertimbangkan secara terpisah dalam pembahasan definisi. Namun, paparan mengenai fokus konvensi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh ketentuan hukum Indonesia, proses penerapannya, ataupun praktik di setiap negara yang menjadi pihak. Penilaian atas hal-hal tersebut membutuhkan pembacaan terhadap teks konvensi, peraturan nasional, dan konteks perkara secara menyeluruh.
Dengan demikian, dasar yang disampaikan Luhut adalah rujukan pada konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia, serta pemahamannya bahwa perhatian konvensi tersebut tertuju pada penyuapan dan tidak memasukkan kerugian negara dalam definisi yang ia bahas. Penyebutan rujukan ini membantu menjelaskan asal argumentasinya kepada Prabowo. Pada saat yang sama, uraian tersebut sebaiknya tetap dibedakan dari kesimpulan hukum independen tentang isi lengkap UNCAC atau keseragaman penerapan korupsi di berbagai negara. Konvensi menjadi landasan diskusi yang ia ajukan, sementara rincian penafsiran dan konsekuensi kebijakannya memerlukan kajian lebih lanjut.
Dalam menjelaskan alasan praktis di balik kajian definisi korupsi, Luhut menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memasukkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Pernyataan tersebut menjadi dasar kekhawatirannya terhadap cara ketentuan itu diterapkan pada kegiatan usaha. Menurut Luhut, ukuran kerugian negara dapat menimbulkan persoalan ketika dipakai untuk menilai keputusan bisnis yang diambil dalam kondisi penuh ketidakpastian. Dengan demikian, pembahasannya tidak hanya menyangkut rumusan hukum, tetapi juga dampaknya terhadap ruang gerak perusahaan milik negara dalam menjalankan kegiatan operasional dan mengambil keputusan korporasi.
Luhut menilai penerapan ketentuan tersebut dapat memberatkan operasional bisnis perusahaan pelat merah. Aktivitas usaha, pada dasarnya, melibatkan risiko dan tidak setiap keputusan menghasilkan hasil sesuai harapan. Jika risiko bisnis kemudian berhadapan dengan penilaian kerugian negara dalam konteks korupsi, pengelola perusahaan dapat menghadapi tekanan dalam menjalankan kewenangannya. Kekhawatiran yang disampaikan itu berkaitan dengan kemungkinan keputusan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan menjadi sulit dibedakan dari tindakan yang dianggap merugikan negara. Hal ini, menurut pandangan yang ia paparkan, dapat membatasi keberanian perusahaan negara untuk mengambil langkah bisnis yang diperlukan.
Luhut mengaitkan persoalan tersebut dengan tantangan yang dihadapi Danantara ketika hendak melakukan aksi korporasi. Ia menekankan bahwa kegiatan bisnis mengandung risiko, sehingga keputusan korporasi tidak selalu dapat dinilai hanya dari hasil akhirnya. Dalam konteks itu, penerapan definisi korupsi yang memasukkan kerugian negara dikhawatirkan membuat proses aksi korporasi menjadi lebih rumit. Para pengelola dapat menghadapi kehati-hatian berlebih ketika mempertimbangkan suatu langkah, karena hasil yang tidak sesuai rencana berpotensi memunculkan persoalan terkait kerugian. Contoh Danantara yang disampaikan Luhut memperlihatkan bagaimana kekhawatiran mengenai definisi dan penerapan hukum dapat bersinggungan dengan kebutuhan praktis dalam mengelola bisnis negara. Ia memandang penting adanya pemahaman yang mempertimbangkan karakter risiko usaha, tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum.
Baca juga: Profil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Kasus Korupsi | Prabowo Nyatakan Pendidikan Gratis untuk Semua Jenjang | Reshuffle Menteri Keuangan: Langkah Strategis Prabowo untuk Pemerintahan
