Tuban – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wangun, Kabupaten Tuban, menuai kritik pedas dari masyarakat. Seorang warga, Rindhowati Tri Wulaningsih, menyuarakan keluhannya lewat akun Media Informasi Orang Tuban, meminta pemerintah turun tangan mengevaluasi penyelenggaraan program tersebut.
Dalam unggahannya, Rindhowati menulis tegas:
“Tolong pemerintah, dievaluasi kembali MBG yang beroperasi di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi dari segi dana dan karyawannya.”
Ungkapan itu menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap pelaksanaan program yang seharusnya menjamin asupan gizi anak-anak sekolah. Alih-alih bergizi, menu yang disajikan justru disebut “semakin ngawur”, menimbulkan tanda tanya besar tentang pengawasan dan transparansi penggunaan dana MBG.
Sejumlah warga lain juga menyuarakan keluhan serupa di media sosial. Mereka menilai, ada indikasi lemahnya kontrol pemerintah daerah terhadap pelaksana program di tingkat desa. Pertanyaan publik kini mengarah pada: siapa yang sebenarnya mengawasi kualitas menu dan bagaimana pengelolaan anggarannya dilakukan?
Program MBG sejatinya menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, kritik ini memperlihatkan adanya celah serius dalam implementasi. Bila benar dana tersalurkan tanpa kontrol ketat, maka program bergizi bisa berubah menjadi proyek formalitas yang tak berpihak pada anak-anak.
Masyarakat mendesak Pemkab Tuban dan instansi terkait segera melakukan audit lapangan terhadap penyedia MBG di Desa Wangun. Evaluasi menyeluruh terhadap menu, tenaga kerja, serta penyaluran dana dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kalau anak-anak sampai enggan makan, berarti ada yang salah. Ini bukan sekadar soal rasa, tapi soal tanggung jawab moral dan anggaran publik,” kata salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Sorotan publik ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah: program rakyat tak boleh dijalankan setengah hati. Pengawasan yang lemah hanya akan merugikan pihak yang paling rentan — anak-anak penerus bangsa.