Jakarta | Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melanjutkan perampingan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak sehat secara keuangan. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 perusahaan pelat merah yang merugi sampai akhir tahun. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di JIExpo Convention Centre, pada 22 Oktober 2026.
Prabowo menyebut proses penataan telah berjalan sebelum acara berlangsung. Menurut angka yang disampaikannya, sekitar 364 BUMN telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan hingga malam sebelum Rakornas. Ia kemudian menyampaikan sasaran yang lebih besar, yakni mencapai 700 penutupan sampai Desember. Angka 364 tersebut merujuk pada gabungan beberapa bentuk penataan, sementara target 700 disebut sebagai sasaran penutupan.
Langkah ini diarahkan pada perusahaan negara yang dinilai merugi atau tidak memiliki kondisi keuangan yang sehat. Pemerintah akan meneruskan upaya merampingkan portofolio BUMN, termasuk melalui konsolidasi dan penutupan perusahaan. Pernyataan Presiden itu menempatkan pembenahan badan usaha negara sebagai agenda yang masih berlangsung, dengan batas waktu target hingga penghujung tahun.
Dalam penyampaiannya, Prabowo tidak merinci daftar perusahaan yang masuk dalam angka 364 maupun perusahaan yang ditargetkan ditutup berikutnya. Ia juga tidak menguraikan secara terpisah berapa perusahaan yang telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan. Karena itu, angka yang disebut mencakup kategori penataan yang berbeda, sedangkan sasaran 700 disampaikan sebagai target penutupan sampai Desember. Kedua angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut dan menunjukkan skala rencana pemerintah, bukan rincian daftar perusahaan atau hasil akhir yang telah diverifikasi. Perkembangan pelaksanaannya akan terlihat seiring keputusan pemerintah mengenai masing-masing perusahaan hingga akhir tahun. Agenda itu juga menjadi bagian dari pembicaraan di forum yang membahas percepatan akses keuangan daerah, meskipun pernyataan Prabowo berfokus pada penataan BUMN yang bermasalah secara finansial. Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan adalah kelanjutan perampingan dan target penutupan perusahaan merugi dalam beberapa bulan mendatang.
Prabowo menyebut tiga kriteria yang menjadi perhatian dalam rencana penutupan perusahaan pelat merah, yakni tidak efisien, terus merugi, dan membuat laporan keuangan palsu. Kriteria tersebut menggambarkan persoalan mendasar dalam kinerja perusahaan, baik pada cara perusahaan menjalankan kegiatan maupun pada kondisi keuangannya. Dengan menyebutkan aspek-aspek itu, pemerintah menandai bahwa perusahaan yang menjadi sasaran bukan semata-mata dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan dan kondisi usahanya. Perusahaan yang tidak efisien dinilai tidak menjalankan kegiatan secara sehat, sementara kerugian yang terus berlangsung menunjukkan masalah pada kinerja keuangan. Adapun laporan keuangan palsu termasuk dalam kriteria yang disebutkan secara tegas. Ketiga hal tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi perusahaan yang dinilai bermasalah.
Perhatian terhadap perusahaan yang terus merugi menempatkan kesehatan keuangan sebagai salah satu ukuran penting. Kerugian yang berulang berbeda dari persoalan yang hanya muncul sesekali, karena menandakan bahwa kinerja perusahaan belum membaik secara berkelanjutan. Dalam pernyataannya, Prabowo juga memasukkan ketidakefisienan sebagai pertimbangan, sehingga penilaian mencakup kondisi operasional secara umum, bukan hanya besaran kerugian. Sementara itu, laporan keuangan palsu disebut sebagai kriteria tersendiri. Penyebutan ini menegaskan bahwa keterbukaan dan keandalan informasi keuangan turut menjadi bagian dari gambaran perusahaan yang dinilai tidak sehat. Ketiga kriteria tersebut disampaikan sebagai karakteristik perusahaan yang menjadi sasaran, tanpa mengubah fokus utama pada perampingan perusahaan pelat merah yang bermasalah.
Rencana menyasar perusahaan dengan ciri-ciri tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merampingkan perusahaan pelat merah. Arah kebijakan itu berkaitan dengan kondisi perusahaan yang kinerja keuangannya tidak sehat, termasuk yang tidak efisien dan terus mencatat kerugian. Dengan demikian, penutupan yang ditargetkan tidak digambarkan sebagai langkah tanpa pertimbangan, melainkan diarahkan pada kelompok perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan Prabowo. Penekanan pada kesehatan keuangan menunjukkan bahwa pemerintah ingin menata kembali jumlah perusahaan pelat merah dengan memperhatikan kinerjanya. Dalam kerangka tersebut, perusahaan yang tidak menunjukkan efisiensi, mengalami kerugian berkelanjutan, atau membuat laporan keuangan palsu menjadi sasaran perhatian. Penjelasan ini merangkum kriteria dan tujuan perampingan yang disampaikan, tanpa menambahkan rincian lain mengenai perusahaan tertentu atau langkah pelaksanaannya.
Prabowo Subianto menilai penataan badan usaha milik negara (BUMN) selama dua tahun pemerintahannya mulai memperlihatkan hasil. Ia menyebut langkah pembenahan diarahkan pada perusahaan yang terus mengalami kerugian, sekaligus mendorong perusahaan lain agar mampu memperbaiki kinerja dan menghasilkan laba. Penilaian tersebut disampaikan Prabowo sebagai gambaran atas perkembangan yang ia klaim terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara.
Menurut Prabowo, BUMN yang terus merugi menjadi sasaran penutupan, sementara sebagian perusahaan yang sebelumnya belum mampu mencetak keuntungan kini telah beralih membukukan laba. Ia menggambarkan perubahan itu sebagai tanda bahwa penataan mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Namun, angka dan penilaian tersebut merupakan klaim Prabowo, bukan hasil yang telah diverifikasi secara independen dalam uraian ini.
Prabowo juga menyebut kenaikan laba pada sejumlah perusahaan dalam skala yang cukup besar. Ia mengklaim ada perusahaan yang peningkatan labanya mencapai hingga 900 persen. Selain itu, ia menyampaikan angka kenaikan sebesar 200 persen dan 300 persen untuk perusahaan lain. Prabowo menggunakan angka-angka tersebut untuk menekankan bahwa perubahan kinerja tidak hanya terjadi pada satu perusahaan, tetapi juga terlihat pada beberapa entitas yang ia sebut dalam penjelasannya.
Meski demikian, persentase kenaikan laba yang disampaikan perlu dipahami sesuai konteks dan atribusinya: angka tersebut berasal dari pernyataan Prabowo. Tanpa rincian mengenai perusahaan yang dimaksud, periode pembanding, nilai laba awal dan akhir, serta metode perhitungannya, klaim itu belum cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh BUMN. Kenaikan persentase yang tinggi, misalnya, dapat berangkat dari nilai awal yang relatif kecil, sehingga penting untuk melihat nilai nominal dan laporan keuangan terkait.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengaitkan penutupan perusahaan yang terus merugi dengan upaya merapikan portofolio BUMN, sedangkan perusahaan yang mulai untung dipandang sebagai indikasi perbaikan. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan arah pembenahan selama dua tahun pemerintahannya. Seberapa luas perubahan itu dan bagaimana capaian tiap perusahaan, tetap memerlukan data kinerja serta informasi resmi yang dapat diperiksa lebih lanjut.
Prabowo menekankan bahwa BUMN perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan keberadaan atau menjalankan kegiatan tanpa hasil yang jelas. Penekanan ini menempatkan kepentingan publik sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai peran perusahaan milik negara. Pengelolaan aset dan kegiatan usaha, menurut pesan tersebut, semestinya memberi nilai bagi rakyat serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Karena itu, evaluasi terhadap BUMN tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan, tetapi juga dengan sejauh mana aktivitasnya memenuhi tujuan yang lebih luas. Perusahaan yang mengelola sumber daya harus mampu menunjukkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, dengan tata kelola dan dasar informasi yang memadai.
Sebagai contoh pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya, Prabowo menyampaikan adanya lima izin usaha pertambangan (IUP). Penyebutan lima izin tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap bagaimana izin dan potensi yang berkaitan dengan sumber daya nasional dapat dikelola. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci komoditas, lokasi, maupun pihak yang terlibat, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan dari pernyataannya. Prabowo juga menyebut masih ada puluhan IUP lain yang sedang dikejar.
Baca juga: Puan Sarankan Evaluasi APBN untuk Pendidikan Gratis yang Diminta Prabowo | Mahasiswa UINSA Lakukan Penutupan Gerbang Utama Kampus | Aksi Mahasiswa UINSA: Penutupan Kampus untuk Menuntut Pengunduran Rektor
