Kabupaten Majalengka | Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026. Seusai pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan laporan mengenai peningkatan target program bedah rumah pada 2026. Menurut keterangan yang disampaikan kepada wartawan setelah bertemu Presiden, jumlah yang ditargetkan tahun ini mencapai 400.000 rumah.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan target atau jumlah yang disebut untuk tahun sebelumnya, yakni 45.000 rumah. Dengan demikian, laporan Maruarar menunjukkan adanya kenaikan skala program yang besar dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbandingan itu menjadi pokok utama dari informasi yang ia sampaikan seusai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Dalam keterangannya, Maruarar mengaitkan angka 400.000 rumah dengan program bedah rumah pada 2026. Sementara itu, angka 45.000 rumah merujuk pada tahun sebelumnya. Perbedaan kedua angka tersebut memberi gambaran tentang perubahan target program, tanpa mengubah pokok informasi yang dilaporkan menteri kepada Presiden. Kenaikan yang disampaikan ini menempatkan agenda perbaikan rumah sebagai salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Laporan itu disampaikan Maruarar setelah ia bertemu Prabowo, bukan sebagai rincian teknis mengenai pelaksanaan program. Informasi yang tersedia dalam keterangan tersebut berpusat pada besaran angka dan perbandingan antartahun. Karena itu, target 400.000 rumah dapat dipahami sebagai jumlah yang dilaporkan untuk 2026, sedangkan 45.000 rumah menjadi pembanding dari tahun sebelumnya.
Pertemuan di Jakarta itu menjadi kesempatan bagi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan perkembangan program kepada Presiden. Namun, keterangan mengenai kenaikan target tersebut tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang cara pelaksanaan, tahapan pekerjaan, ataupun siapa yang akan menerima manfaat. Fokus laporan Maruarar tetap pada peningkatan jumlah rumah yang masuk dalam target bedah rumah tahun ini.
Dengan selisih yang besar 45.000 dan 400.000 rumah, laporan tersebut menandai peningkatan target yang disampaikan pemerintah untuk 2026. Rincian lebih jauh tidak dapat disimpulkan dari pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan. Yang dapat dipastikan dari keterangan Maruarar ialah target bedah rumah tahun ini disebut mencapai 400.000 rumah, dibandingkan 45.000 rumah pada tahun sebelumnya.
Selain menyampaikan laporan mengenai program bedah rumah, Maruarar juga memaparkan upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Salah satu langkah yang disampaikan adalah program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyediaan hunian yang dapat dijangkau lebih banyak warga. Dengan menyebut skema tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa upaya di bidang perumahan tidak hanya mencakup perbaikan rumah yang telah ada, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Kedua hal itu disampaikan dalam konteks upaya memperkuat akses terhadap hunian yang layak.
FLPP disebut sebagai skema pembiayaan yang digunakan dalam program rumah subsidi. Tujuan yang disampaikan adalah mendorong agar lebih banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui pembiayaan yang terjangkau. Dengan demikian, perhatian program diarahkan pada kemudahan akses kepemilikan, sehingga biaya pembiayaan tidak menjadi hambatan yang tidak teratasi bagi calon pemilik rumah. Penjelasan mengenai FLPP dalam laporan Maruarar menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dalam memperluas kesempatan memiliki hunian. Fokusnya adalah membuka akses lebih luas, bukan sekadar menambah pembahasan mengenai pembangunan atau perbaikan rumah.
Penyampaian mengenai program rumah subsidi melengkapi laporan tentang bedah rumah dengan gambaran upaya pemerintah pada sisi kepemilikan. Sementara perbaikan rumah menyasar kondisi hunian yang sudah ada, skema FLPP dikaitkan dengan kesempatan masyarakat untuk memperoleh rumah melalui pembiayaan terjangkau. Tujuan yang disebutkan tetap berpusat pada perluasan akses agar lebih banyak warga dapat memiliki rumah. Informasi yang disampaikan tidak merinci jumlah unit, sasaran penerima, besaran subsidi, ataupun ketentuan pembiayaan. Karena itu, poin utama yang dapat dicatat adalah penggunaan FLPP dalam program rumah subsidi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kepemilikan rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Maruarar menyampaikan perkembangan industri genteng tanah liat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Inisiatif ini mengarahkan potensi usaha lokal untuk mendukung kebutuhan pembangunan rumah, sekaligus memberi ruang bagi produsen daerah meningkatkan kemampuan produksi. Pengembangan tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah genteng yang dapat dihasilkan, tetapi juga pada mutu dan keandalan produk agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Program pendampingan ditujukan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar mutu. Salah satu langkah yang disiapkan ialah pendampingan menuju sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga kualitas produk dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut keterangan Maruarar, sebanyak 34 UMKM telah lolos kriteria keandalan yang disampaikan dalam laporan tersebut. Para pelaku usaha itu menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat. Angka tersebut menunjukkan kesiapan produksi yang dapat menjadi salah satu dukungan bagi pembangunan rumah, dengan tetap mengutamakan mutu produk.
Upaya ini sejalan dengan dorongan pemerintah agar kebutuhan pembangunan rumah dapat dipenuhi dengan memanfaatkan produk lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Pemanfaatan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi pelaku usaha setempat sekaligus memperkuat keterhubungan kebutuhan pembangunan dan kapasitas produksi daerah. Maruarar menyampaikan harapan agar produk Jawa Barat digunakan di Jawa Barat, sebagaimana produk Jawa Tengah digunakan di wilayahnya. Prinsip itu menempatkan produksi lokal sebagai pilihan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah, tanpa mengabaikan standar mutu. Pemerintah juga merencanakan perluasan upaya serupa ke tempat lain. Dengan pendampingan dan sertifikasi, penguatan kapasitas UMKM Majalengka diharapkan dapat mendukung tersedianya genteng bermutu untuk pembangunan rumah serta mendorong pemanfaatan produk lokal secara lebih luas.
Maruarar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI. Program ini mengedepankan upaya mewujudkan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, dan sehat, sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perhatian tersebut menempatkan kualitas lingkungan permukiman dan keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari pembahasan mengenai pembangunan perumahan.
Program ASRI saat ini masih dalam tahap persiapan. Karena itu, pengembangannya diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat partisipasi pelaku usaha lokal, tanpa mengabaikan kebutuhan perencanaan yang matang. Persiapan tersebut mencerminkan upaya menghubungkan agenda perumahan dengan lingkungan tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang nyaman, indah, dan sehat menjadi gagasan utama yang disampaikan, sementara pemberdayaan UMKM turut dipertimbangkan dalam arah program.
Dalam konteks tersebut, penguatan UMKM lokal dipandang sebagai bagian penting dari program perumahan nasional. Kebutuhan pembangunan rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Pelibatan usaha lokal dapat menempatkan pembangunan perumahan dalam kaitan yang lebih luas dengan aktivitas ekonomi setempat, sekaligus memberi perhatian pada kapasitas pelaku usaha di berbagai wilayah. Maruarar menekankan hubungan kebutuhan pembangunan rumah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah sebagai alasan pentingnya penguatan UMKM lokal. Dengan demikian, persiapan program ASRI membawa perhatian pada dua hal yang saling berkaitan: peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan partisipasi pelaku usaha lokal. Arah tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan perumahan nasional dapat mendukung lingkungan yang lebih baik sambil memperhatikan peran ekonomi masyarakat daerah, tanpa mendahului rincian pelaksanaan yang masih dalam tahap persiapan.
Baca juga: Pertemuan Admiral Italia Dengan Prabowo dan Serah Terima Kapal Induk | Penguatan Alutsista Korps Marinir Indonesia
