SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan program perlindungan sosial digital sebagai bagian dari upaya memperkuat pendataan kondisi warga. Program ini membuka proses pengumpulan informasi sosial ekonomi yang lebih terarah, sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai keadaan masyarakat di berbagai wilayah kota. Pendataan tersebut tidak hanya menempatkan warga sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai sumber utama untuk memahami kebutuhan sosial yang ada di lingkungan masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, agen pendataan menyisir kondisi warga secara langsung. Mereka mengumpulkan informasi mengenai keadaan keluarga dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun basis data yang mencerminkan kondisi warga secara lebih menyeluruh. Pendekatan tersebut penting karena keadaan sosial ekonomi setiap keluarga dapat berbeda, meskipun berada dalam wilayah administratif yang sama.
Hingga tahap yang telah dicapai, pendataan tersebut mencakup 1.004.298 kepala keluarga di Kota Surabaya. Jumlah itu menunjukkan luasnya cakupan informasi yang sedang dihimpun Pemerintah Kota Surabaya melalui program perlindungan sosial digital. Dengan menjangkau lebih dari satu juta keluarga, pendataan diarahkan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih objektif mengenai keadaan masyarakat di tingkat keluarga.
Tujuan utama pengumpulan data ini adalah memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi sosial ekonomi warga. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga kebijakan perlindungan sosial dapat disusun berdasarkan keadaan warga yang terdata. Pendataan menjadi tahap penting untuk membantu pemerintah melihat kebutuhan masyarakat secara lebih faktual, sekaligus menjadi landasan dalam menentukan arah pemberian bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.
Anomali data kepemilikan kendaraan ditemukan di kawasan Manyar, Surabaya. Seorang warga yang kondisi rumah dan keadaan sosial ekonominya memprihatinkan tidak tercantum sebagai penerima bantuan sosial. Dalam sistem, warga tersebut tercatat memiliki sebuah mobil mewah Toyota Alphard. Informasi kepemilikan kendaraan itu kemudian menjadi salah satu data yang memengaruhi penilaian kelayakan penerima bantuan.
Padahal, warga yang bersangkutan diketahui bekerja sebagai sopir. Ia tidak memiliki mobil mewah tersebut dan tidak berada dalam kondisi ekonomi yang mencerminkan kepemilikan kendaraan dengan nilai tinggi. Persoalan muncul karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Alphard itu tercatat atas nama warga tersebut. Data administratif itu membuat sistem membaca adanya aset bernilai besar, meskipun keadaan sebenarnya tidak demikian.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencocokan data kepemilikan kendaraan dapat menghasilkan anomali ketika nama yang tercantum dalam dokumen tidak menggambarkan pemilik atau pengguna sebenarnya. Dalam kasus ini, status warga sebagai sopir serta kondisi kehidupannya perlu dilihat bersama dengan catatan administrasi kendaraan agar penilaian penerima bantuan tidak hanya bergantung pada satu sumber data.
Eddy Christijanto menjelaskan bahwa penggunaan nama warga dalam STNK tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghindari pajak progresif. Dugaan itu menerangkan kemungkinan alasan nama warga tercatat sebagai pemilik kendaraan, tanpa berarti ia benar-benar mempunyai atau menguasai Toyota Alphard tersebut. Kasus di Manyar ini menjadi gambaran bahwa data kendaraan perlu diverifikasi secara lebih cermat sebelum digunakan untuk mencoret warga dari daftar penerima bantuan sosial.
Kepemilikan kendaraan yang tercatat atas nama seorang warga tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi pemilik atau pengguna sebenarnya. Dalam praktik administrasi, sebuah kendaraan dapat dibeli, digunakan, atau didaftarkan dengan skema pinjam nama untuk membantu kerabat, teman, maupun pihak lain. Namun, ketika informasi tersebut masuk ke dalam basis data pemerintah, sistem dapat membacanya sebagai indikator kemampuan ekonomi pemilik nama. Ketidaksesuaian catatan administratif dan keadaan faktual inilah yang berpotensi memengaruhi penyaluran bantuan sosial.
Data aset, termasuk kepemilikan kendaraan, menjadi salah satu unsur yang dapat digunakan dalam pemeringkatan desil warga miskin. Warga prasejahtera yang namanya dipakai untuk mendaftarkan kendaraan berisiko ditempatkan pada kelompok ekonomi yang lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, sistem dapat menilai bahwa warga tersebut telah memiliki kemampuan finansial memadai, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Dampaknya bukan sekadar kesalahan pencatatan, melainkan juga tertundanya atau terhentinya akses terhadap program perlindungan sosial yang dibutuhkan.
Persoalan tersebut perlu dipahami sebagai masalah ketidaksesuaian administrasi, bukan sebagai bukti bahwa kondisi ekonomi warga telah berubah menjadi lebih baik. Warga yang tetap berpenghasilan rendah dapat kehilangan hak layanan sosial hanya karena terdapat aset yang tercatat atas namanya, meskipun aset itu bukan miliknya secara ekonomi dan tidak memberikan manfaat finansial. Karena itu, proses verifikasi perlu mempertimbangkan konteks kepemilikan, penggunaan kendaraan, serta kemampuan nyata rumah tangga.
Eddy menegaskan bahwa data kepemilikan kendaraan juga berkaitan dengan penerapan pajak progresif dan validitas data perlindungan sosial. Ketepatan pencatatan diperlukan agar kewajiban perpajakan tidak dibebankan secara keliru sekaligus agar pemeringkatan penerima bantuan mencerminkan keadaan warga yang sebenarnya. Sinkronisasi data antarlembaga, pembaruan informasi, dan mekanisme sanggah yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk memperbaiki penilaian. Dengan demikian, administrasi aset dapat berfungsi sebagai informasi pendukung, bukan menjadi satu-satunya dasar yang menghalangi warga prasejahtera memperoleh bantuan.
Pemerintah Kota Surabaya mendorong warga untuk segera menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan, terutama masyarakat yang STNK kendaraannya masih atas nama orang lain. Proses balik nama dinilai penting agar informasi kendaraan dalam berbagai basis data mencerminkan kondisi pemilik yang sebenarnya. Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial, sehingga kepemilikan kendaraan tidak keliru dibaca sebagai indikator kondisi ekonomi seseorang hanya karena data administrasinya belum diperbarui.
Eddy berpandangan bahwa ketertiban administrasi merupakan dasar penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran. Prinsip tersebut semakin relevan ketika perlindungan sosial digital diterapkan dengan menggunakan data yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Karena itu, warga diharapkan aktif memperbarui informasi kepemilikan kendaraan serta menyampaikan keadaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaruan data tidak hanya membantu pemerintah melakukan pemadanan informasi, tetapi juga mengurangi potensi warga yang berhak kehilangan akses akibat ketidaksesuaian pencatatan.
Untuk memperkuat proses pemeriksaan, Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan 14 ribu agen yang terdiri atas camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT/RW, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka melakukan verifikasi dari pintu ke pintu dengan memeriksa serta mencocokkan kondisi warga dan informasi administrasi yang tersedia. Kegiatan pendataan tersebut berlangsung pada 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Melalui keterlibatan petugas di tingkat wilayah, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keluarga dan kepemilikan aset sebelum penyaluran bantuan sosial ditetapkan.
