JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Partai Golkar telah menetapkan sikap politik untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan diusung dalam kontestasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dikutip pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Doli, keputusan tersebut menunjukkan bahwa posisi Golkar mengenai sosok calon presiden sudah jelas. Partai berlambang pohon beringin itu telah memiliki arah utama dalam menyusun strategi politik menuju Pilpres 2029, meskipun proses pembahasan mengenai konfigurasi koalisi masih dapat berkembang. Dukungan terhadap Prabowo menjadi dasar bagi Golkar untuk membangun komunikasi lebih lanjut dengan partai politik lain.
Namun, Golkar belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Doli menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pasangan pendamping masih menunggu keputusan dan perkembangan politik berikutnya. Dengan demikian, sikap partai saat ini baru mencakup penetapan calon presiden, sedangkan nama calon wakil presiden belum diputuskan secara resmi.
Pemisahan keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Golkar memberikan ruang bagi dinamika politik menjelang tahapan Pilpres 2029. Penentuan pendamping dapat dipengaruhi oleh komunikasi antarpartai, pertimbangan elektoral, serta kebutuhan untuk membangun kekuatan politik yang lebih luas. Karena itu, keputusan mengenai calon wakil presiden kemungkinan baru akan dibahas secara lebih mendalam setelah peta koalisi dan perkembangan politik nasional semakin terbentuk.
Pernyataan Doli sekaligus menegaskan bahwa dukungan Golkar kepada Prabowo merupakan sikap awal yang telah ditetapkan partai. Sementara itu, pencarian sosok pendamping masih menjadi agenda lanjutan yang menunggu pembahasan internal dan koordinasi dengan mitra politik. Golkar kini memiliki posisi yang lebih tegas terkait calon presiden, tetapi belum memberikan kepastian mengenai pasangan yang akan diusulkan untuk Pilpres 2029.
Golkar belum menetapkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam menghadapi Pilpres 2029. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai pasangan calon tidak harus dibuat bersamaan dengan penetapan calon presiden. Partai masih memiliki waktu untuk mengikuti berbagai tahapan politik sebelum menentukan komposisi pasangan secara resmi.
Menurut Doli, penentuan calon wakil presiden pada umumnya dilakukan mendekati masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pola tersebut memungkinkan partai politik memantau perkembangan situasi nasional, dinamika koalisi, serta proses komunikasi politik yang berlangsung di berbagai kekuatan. Dengan demikian, belum adanya keputusan saat ini bukan berarti proses penjajakan tidak berjalan, melainkan menjadi bagian dari strategi politik yang disesuaikan dengan tahapan yang tersedia.
Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden juga memiliki pertimbangan yang berbeda. Calon presiden dapat ditetapkan lebih awal sebagai arah utama partai, sementara penentuan pendamping membutuhkan pembahasan lebih luas agar sesuai dengan kebutuhan koalisi dan peta politik menjelang pemilu. Karena pendaftaran pasangan calon masih belum berlangsung, Golkar menilai tidak ada urgensi untuk mengambil keputusan secara terburu-buru.
Selain menjaga ruang komunikasi, penundaan keputusan tersebut memberi kesempatan bagi partai untuk menilai perkembangan dukungan publik, hubungan antarpartai, serta berbagai agenda politik yang akan berlangsung sebelum masa pendaftaran. Setiap tahapan dapat memengaruhi arah pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keputusan mengenai calon wakil presiden akan ditetapkan setelah proses politik berjalan lebih dekat dengan jadwal resmi pendaftaran, bukan secara otomatis pada saat calon presiden diumumkan.
Langkah ini menegaskan bahwa pencalonan pasangan dalam Pilpres 2029 masih berada dalam proses. Golkar telah menyampaikan arah dukungannya terhadap calon presiden, tetapi tetap membuka waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembahasan mengenai calon wakil presiden. Keputusan akhir akan mengikuti pertimbangan politik dan tahapan pendaftaran yang berlaku.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 belum memasuki tahap penentuan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menyampaikan bahwa proses tersebut nantinya perlu dibicarakan bersama partai-partai yang memberikan dukungan kepada Prabowo. Dengan demikian, keputusan mengenai sosok pendamping tidak hanya menjadi kewenangan satu partai, melainkan menjadi bagian dari komunikasi politik di seluruh kekuatan yang tergabung dalam koalisi pendukung.
Menurut Doli, hingga saat ini belum diketahui secara pasti partai-partai mana saja yang akan menjadi pengusung Prabowo pada kontestasi nasional tersebut. Golkar menjadi partai yang telah menyatakan dukungan secara resmi. Dukungan itu ditetapkan melalui rapat pimpinan nasional, yang menghasilkan keputusan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai kandidat dalam Pilpres 2029. Namun, kemungkinan adanya dukungan dari partai lain masih belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Ketidakpastian mengenai susunan partai pengusung membuat pembicaraan tentang calon wakil presiden masih bersifat terbuka. Setiap partai yang nantinya menyatakan dukungan dapat membawa pertimbangan politik, elektoral, maupun organisatoris yang berbeda. Komposisi koalisi juga berpotensi memengaruhi kriteria sosok yang dianggap tepat untuk mendampingi Prabowo, termasuk latar belakang politik, tingkat penerimaan publik, serta kemampuan membangun keseimbangan di para pendukung. Oleh karena itu, pembahasan cawapres kemungkinan baru dapat dilakukan secara lebih terarah setelah peta dukungan partai mulai terbentuk. Golkar dapat menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam proses tersebut, tetapi keputusan akhir tetap akan bergantung pada hasil komunikasi dan kesepakatan bersama dengan partai-partai pengusung lainnya. Sampai sekarang, belum ada nama pendamping yang dipastikan secara resmi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menjelaskan bahwa keputusan mengenai sosok calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029 pada akhirnya berada di tangan calon presiden yang akan diusung. Dalam konteks keputusan Golkar yang menetapkan Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden, kewenangan untuk menentukan pasangan pendamping dinilai menjadi bagian dari pertimbangan Prabowo. Partai dapat menyampaikan pandangan, melakukan penjajakan, serta membangun komunikasi politik, tetapi keputusan final tetap melekat pada calon presiden.
Doli menyampaikan bahwa pembahasan mengenai calon wakil presiden belum dapat diarahkan pada keputusan yang konkret. Prabowo saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga belum tepat apabila keputusan mengenai pasangan untuk Pilpres 2029 ditanyakan secara langsung kepadanya. Selain mempertimbangkan waktu politik, proses tersebut juga perlu memperhatikan perkembangan pemerintahan, dinamika partai politik, serta aspirasi masyarakat yang akan terbentuk menjelang pemilu.
Dengan demikian, penetapan Prabowo sebagai kandidat calon presiden belum secara otomatis disertai penentuan nama calon wakil presiden. Mekanisme pencarian pendamping masih terbuka dan dapat berkembang seiring evaluasi terhadap situasi nasional. Golkar bersama partai politik lain yang memiliki kemungkinan membangun kerja sama akan menunggu momentum yang lebih tepat untuk membicarakan komposisi pasangan tersebut secara lebih terukur.
Doli juga menyebut bahwa keberlanjutan pasangan Prabowo-Gibran dapat menjadi salah satu pilihan apabila kinerja pemerintahan mereka dinilai berhasil. Penilaian atas keberhasilan pemerintahan, termasuk pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat, dapat menjadi dasar pertimbangan politik menjelang 2029. Namun, kemungkinan untuk kembali mengusung pasangan tersebut bukan keputusan yang sudah ditetapkan sejak sekarang. Pilihan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo tetap menjadi kewenangan Prabowo sebagai calon presiden, setelah mempertimbangkan berbagai faktor politik dan kepentingan nasional.
