Jakarta | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Respons tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Mardani menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memunculkan fakta hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Mardani, putusan MK menunjukkan bahwa tidak ditemukan dokumen yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Fakta hukum tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden. PKS mencermati perkembangan itu berdasarkan keterangan dan dokumen yang muncul dalam proses hukum, tanpa menyampaikan tambahan tafsir di luar substansi putusan serta pernyataan yang telah disampaikan.
Mardani menyampaikan bahwa PKS memahami adanya perhatian publik terhadap isu tersebut. Namun, pembahasan mengenai posisi Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada fakta hukum yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan PKS itu menjadi respons atas wacana pemakzulan Gibran yang berkembang setelah putusan MK memuat keterangan mengenai tidak ditemukannya dokumen yang menyatakan penyelesaian pendidikan sekolah menengah atas. Dalam keterangannya kepada wartawan, Mardani tidak mengubah pokok persoalan, yakni fakta hukum sebagaimana tercantum dalam putusan MK dan kaitannya dengan wacana yang sedang dibicarakan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang penyampaian fakta hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menempatkan persoalan terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka pada ruang yang lebih luas. Setelah aspek konstitusional dan yuridis dijelaskan melalui putusan MK, pembahasan selanjutnya tidak semata-mata berada di ruang hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial serta politik.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa masyarakat dan partai politik memiliki hak untuk memberikan respons terhadap putusan tersebut. Hak itu dapat diwujudkan melalui penyampaian pandangan, pengkajian politik, maupun penentuan sikap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, putusan MK tidak menutup ruang bagi publik untuk membicarakan dampaknya terhadap kehidupan ketatanegaraan dan dinamika politik nasional.
Menurut pandangan tersebut, respons sosial dan politik merupakan bagian dari proses demokratis. Masyarakat dapat menilai implikasi putusan berdasarkan informasi hukum yang telah disampaikan, sedangkan partai politik dapat menyusun sikap dengan mempertimbangkan aspirasi publik, konstitusi, serta kepentingan nasional. Proses itu tetap perlu dilakukan secara tertib, berbasis fakta, dan menghormati lembaga negara beserta kewenangannya.
Namun, pernyataan PKS tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final untuk mendukung atau menolak pemakzulan. Partai tersebut baru mengakui adanya ruang bagi masyarakat dan partai politik untuk merespons serta menentukan posisi terhadap putusan MK. Sikap akhir mengenai langkah politik, termasuk kemungkinan pemakzulan, masih merupakan persoalan yang harus dibahas melalui proses internal dan mekanisme ketatanegaraan yang tersedia.
Penegasan ini menunjukkan bahwa PKS berupaya membedakan hak untuk menyikapi putusan dan keputusan formal mengenai tindakan politik. Ruang sosial dan politik dapat menjadi tempat berlangsungnya dialog, pengujian pandangan, serta komunikasi antarkekuatan politik. Pada saat yang sama, setiap langkah tetap dituntut mengikuti aturan, menjaga stabilitas demokrasi, dan menghindari kesimpulan yang melampaui isi putusan MK.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menjajaki berbagai kemungkinan terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut menunjukkan bahwa partai belum mengambil keputusan final mengenai langkah yang akan ditempuh. Pembahasan yang berlangsung masih berada dalam tahap komunikasi dan pertukaran pandangan dengan sejumlah pihak, baik di lingkungan parlemen maupun dalam ruang politik yang lebih luas.
Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa komunikasi tersebut diperlukan untuk memahami perkembangan situasi secara menyeluruh. Menurutnya, setiap langkah politik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, stabilitas pemerintahan, serta dampaknya terhadap perjalanan demokrasi. Karena itu, pembicaraan yang dilakukan PKS tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengumuman bahwa partai telah menetapkan sikap untuk memakzulkan Gibran.
Istilah komunikasi politik menjadi penting dalam melihat posisi PKS saat ini. Komunikasi politik merupakan proses untuk menyampaikan pandangan, mendengarkan masukan, dan mencari titik temu sebelum sebuah keputusan resmi dibuat. Proses itu juga memberikan ruang bagi partai untuk menilai dasar hukum, dukungan politik, dan konsekuensi dari setiap opsi yang mungkin diambil. Dengan demikian, pernyataan Mardani lebih menggambarkan tahapan penjajakan, bukan deklarasi keputusan akhir.
PKS juga perlu memastikan bahwa pembahasan mengenai isu tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang melampaui informasi yang tersedia. Setiap perkembangan, termasuk kemungkinan dukungan atau penolakan terhadap usulan tertentu, masih dapat berubah seiring berlangsungnya dialog antarpihak. Mardani menegaskan bahwa upaya komunikasi dilakukan untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi bangsa. Penegasan itu menggambarkan posisi PKS yang tetap berhati-hati, terbuka terhadap perkembangan, dan belum mengunci keputusan mengenai wacana pemakzulan Gibran.
Perkembangan lain datang dari pihak yang menggugat syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024. Setelah permohonan mereka tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum sekaligus salah satu penggugat, Denny Indrayana, menyampaikan rencana untuk menempuh jalur komunikasi politik dengan lembaga-lembaga negara dan partai politik. Langkah tersebut disiapkan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai dugaan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran.
Denny mengatakan pihaknya akan mengajukan audiensi kepada DPR, DPD, dan MPR. Mereka juga berencana mendatangi sejumlah partai politik untuk menjelaskan dasar permintaan tersebut. Surat permintaan waktu untuk audiensi masih dalam tahap penyusunan. Pada saat yang sama, komunikasi awal dengan pimpinan DPD disebut telah dilakukan, meskipun agenda pertemuan belum dinyatakan sebagai proses resmi pengajuan pemakzulan.
Menurut Denny, audiensi itu dimaksudkan untuk meminta lembaga legislatif mempertimbangkan penggunaan kewenangan konstitusionalnya dalam memakzulkan Gibran. Ia menjelaskan, mekanisme yang dipahaminya berlangsung melalui beberapa tahapan. DPR terlebih dahulu membahas dan mengusulkan dugaan pelanggaran kepada MK. Setelah MK memberikan putusan, proses tersebut kembali ke DPR untuk ditindaklanjuti sebelum akhirnya disampaikan kepada MPR. Tahap akhir berada di MPR, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.
Penjelasan itu tidak serta-merta menandakan bahwa proses pemakzulan telah dimulai secara resmi. Prosedur tersebut memerlukan dasar hukum, pembahasan kelembagaan, serta keputusan dari masing-masing institusi yang berwenang. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan DPR menjadi pintu pertama karena lembaga tersebut memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan. Dengan demikian, rencana audiensi dan komunikasi politik yang disiapkan penggugat masih merupakan upaya menyampaikan aspirasi, bukan kepastian bahwa pemakzulan akan berlangsung.
Baca juga: Siapkan Capex Rp400 Miliar Lebih, ACES Targetkan hingga 75 Gerai Baru | Dito Ariotedjo Mengaku Komunikasi dengan Fuad Hasan Masyhur Terkait Kuota Haji | Kewaspadaan dan Komunikasi Terpadu Jadi Kunci Latihan Force on Force SGS MARFOR Lampung 2026
