Jakarta | Pada 26 Oktober 1979, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee tewas ditembak saat menghadiri makan malam pribadi di rumah persembunyian Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA), di Gungjeong-dong, Distrik Jongno, Seoul. Jamuan yang berlangsung di lingkungan lembaga intelijen negara itu dihadiri Park bersama Direktur KCIA, Kim Jae-gyu. Namun, pertemuan tersebut berakhir dengan kekerasan ketika Kim mengeluarkan pistol dan menembak presiden.
Dalam peristiwa yang sama, Cha Ji-chul, kepala dinas keamanan kepresidenan yang bertanggung jawab atas keselamatan Park, juga tewas. Dengan demikian, penembakan itu merenggut nyawa dua tokoh penting yang berada di sekitar pusat kekuasaan Korea Selatan: kepala negara dan pejabat yang mengemban tugas melindunginya. Peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup pertemuan pribadi, bukan dalam acara publik.
Tempat kejadian memberi peristiwa ini dimensi penting. Rumah persembunyian KCIA berada di Seoul, dan makan malam itu berlangsung dengan kehadiran direktur lembaga tersebut sendiri. Kim Jae-gyu bukan tamu dari luar lingkaran pemerintahan, melainkan pejabat yang memimpin badan intelijen pusat. Ketika ia mengeluarkan senjata dan menembak Park, jamuan itu berubah menjadi penembakan fatal di orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Fakta pokoknya jelas: tanggalnya 26 Oktober 1979, lokasinya Gungjeong-dong di Distrik Jongno, dan korban yang disebut dalam peristiwa tersebut adalah Park Chung-hee serta Cha Ji-chul. Park menghadiri makan malam bersama Kim Jae-gyu, lalu ditembak oleh direktur KCIA itu. Cha, yang bertugas menjaga keselamatan presiden, turut tewas. Rangkaian fakta ini menandai malam tersebut sebagai peristiwa politik yang luar biasa, tanpa perlu menambahkan rincian tentang suasana atau urutan kejadian yang tidak tercantum dalam keterangan dasar.
Penembakan itu mengakhiri hidup Park ketika ia masih menjabat sebagai presiden Korea Selatan. Dalam satu jamuan pribadi di fasilitas KCIA, kekerasan terjadi di pejabat yang dekat dengan kepemimpinan negara. Karena itu, kematian Park dan Cha menjadi inti dari peristiwa 26 Oktober tersebut: seorang presiden ditembak oleh direktur intelijennya, sementara kepala keamanan kepresidenan juga kehilangan nyawa. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam terakhir Park Chung-hee.
Letusan senjata tidak berhenti di ruang jamuan kompleks Gungjeong-dong. Ketika Kim Jae-gyu dan orang-orangnya menyerang Presiden Park Chung-hee serta kepala pengawal Cha Ji-cheol di dalam, para pengawal yang berada di luar turut terlibat dalam baku tembak. Pengawal Kim melepaskan tembakan ke arah personel pengamanan presiden yang masih bertahan, sementara pihak lain berusaha menguasai area dan mengendalikan keadaan. Kekacauan berlangsung singkat, tetapi menimbulkan korban jiwa di beberapa titik. Dalam hitungan menit, enam orang tewas di lokasi, termasuk Park dan Cha. Peristiwa itu mengakhiri pemerintahan Park, tetapi belum mengakhiri perebutan kendali di para pejabat dan pimpinan militer.
Sesudah penembakan, Kim meninggalkan tempat kejadian dan menuju markas besar Angkatan Darat Korea Selatan. Ia berupaya memperoleh penetapan darurat militer, langkah yang dapat menempatkan respons terhadap krisis di bawah kendali militer. Pada saat itu, beberapa petinggi yang ditemuinya belum mengetahui bahwa Kim adalah pelaku pembunuhan presiden. Kim menyampaikan permintaannya dalam situasi yang masih dipenuhi kebingungan, ketika kabar mengenai baku tembak belum sepenuhnya terverifikasi dan berbagai laporan mulai berdatangan. Identitas serta peran Kim belum langsung menjadi jelas bagi semua orang di markas, sehingga permintaan darurat militer mula-mula dipertimbangkan tanpa pemahaman lengkap tentang keterlibatannya.
Keadaan berubah setelah para pejabat militer menerima informasi lebih rinci mengenai kejadian di Gungjeong-dong. Laporan tentang kematian Park, pertempuran kedua kelompok pengawal, dan keterlibatan Kim memicu kecurigaan serta mempersempit ruang geraknya. Alih-alih memperoleh kendali atas keadaan melalui penetapan darurat militer, Kim menjadi sasaran pemeriksaan dan kemudian ditangkap oleh aparat militer. Penangkapan itu menandai peralihan dari perebutan kekuasaan darurat menuju proses hukum. Kim diadili atas pembunuhan Park dan sejumlah orang lain, serta menghadapi tuduhan terkait pemberontakan dan upaya merebut kekuasaan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati; setelah proses banding ditolak, Kim dieksekusi pada Mei 1980. Dengan demikian, malam penembakan berakhir bukan hanya dengan runtuhnya kepemimpinan Park, melainkan juga dengan penahanan, persidangan, dan eksekusi orang yang telah memerintahkan serangan tersebut.
Dalam persidangan setelah penembakan Park Chung-hee, Kim Jae-gyu menyatakan bahwa tindakannya berkaitan dengan perjuangan untuk demokratisasi Korea Selatan. Ia menggambarkan pembunuhan presiden sebagai upaya mengakhiri pemerintahan otoriter dan membuka jalan bagi perubahan politik. Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dari cara Kim menjelaskan tindakannya di hadapan pengadilan, sekaligus menunjukkan bagaimana ia ingin peristiwa itu dipahami: bukan semata-mata sebagai tindakan kekerasan terhadap pemimpin negara, melainkan sebagai langkah yang menurutnya memiliki tujuan politik.
Namun, pernyataan Kim tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai motif dan makna tindakannya. Pada saat itu, ia bukan tokoh yang dikenal sebagai aktivis demokrasi di luar pemerintahan. Sebaliknya, Kim merupakan bagian dari elite kekuasaan Park: ia pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan dan menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Pusat Korea. Kedudukannya tersebut membuat pengakuannya tentang demokratisasi tampak rumit dan mengundang pemeriksaan lebih lanjut.
Ketegangan klaim yang disampaikan Kim di persidangan dan latar belakangnya sebagai pejabat senior pemerintahan Park perlu dijaga dalam memahami kasus ini. Pernyataan Kim merupakan pengakuannya sendiri, sementara pertanyaan tentang konsistensi, konteks, dan bobot klaim tersebut merupakan persoalan yang berbeda. Keanggotaannya dalam lingkaran kekuasaan dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan bagaimana ia sampai pada penjelasan itu, tetapi tidak cukup untuk memastikan motif lain yang tidak ia nyatakan atau yang tidak dapat dibuktikan dari informasi yang tersedia.
Karena itu, pembahasan tentang pengakuan Kim perlu membedakan apa yang ia katakan dan bagaimana pernyataan tersebut dinilai. Ia menyebut demokratisasi sebagai bagian dari alasan tindakannya; pada saat yang sama, posisinya di dalam pemerintahan otoriter Park menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai hubungan keyakinan politik, tanggung jawab sebagai pejabat, dan peristiwa penembakan. Pertanyaan itu tidak otomatis membatalkan pengakuannya, tetapi juga tidak menjadikannya kesimpulan pasti tentang seluruh rangkaian motif Kim. Dengan demikian, kisah ini tetap memerlukan pembacaan yang cermat terhadap pengakuan, jabatan, dan konteks politik pada masa tersebut.Warisan Park Chung-hee di Korea Selatan memuat dua sisi yang berbeda. Di bawah pemerintahannya, negara itu mengalami transformasi ekonomi yang luas melalui kebijakan pembangunan industri dan infrastruktur. Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, memperluas jaringan transportasi, dan mengarahkan sumber daya untuk mendukung produksi serta ekspor. Perubahan tersebut membantu membentuk fondasi bagi kebangkitan ekonomi Korea Selatan pada dekade-dekade berikutnya.
Pembangunan jalan, fasilitas industri, dan infrastruktur lain menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Pemerintah juga mendukung perusahaan dan industri yang dipandang mampu mempercepat pertumbuhan. Dalam waktu relatif singkat, perekonomian Korea Selatan bergerak dari kondisi yang sulit menuju basis industri yang lebih kuat. Capaian ini membuat Park kerap dikenang sebagai pemimpin yang berperan dalam modernisasi ekonomi negara, meskipun prosesnya berlangsung di bawah pemerintahan yang sangat terpusat.
Sisi lain dari masa kekuasaan Park adalah pembatasan politik. Pemerintah menekan kelompok oposisi dan membatasi kebebasan pers. Aparat keamanan digunakan terhadap orang-orang atau kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan presiden. Langkah-langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda pembangunan dan mempersempit ruang bagi kritik serta perbedaan pendapat.
Baca juga: Upaya Penertiban Parkir Liar di Senopati oleh Sudinhub Jakarta Selatan | Kenangan Terakhir Kanaya WHU dan Permintaan untuk Umrah
