Probolinggo, Jatim, Selasa (12/11/24) — Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Wonomerto. Para wali murid di sana mulai ramai membicarakan janji pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disertai syarat kontroversial, yakni dukungan terhadap salah satu pasangan calon, Zulmi-Rasit. Fenomena ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat luas.
Menurut kesaksian salah satu wali murid, pihak tertentu mengarahkan mereka untuk hadir dalam sebuah rapat yang diadakan di sekolah. Dalam rapat tersebut, para wali murid diminta untuk membawa Kartu Keluarga (KK) mereka untuk didaftarkan ke Bank BRI sebagai syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, ada syarat tambahan yang disampaikan secara implisit, yakni para wali murid harus mendukung pasangan calon Zulmi-Rasit agar dana PIP sebesar Rp450 ribu dapat dicairkan.
Janji semacam ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Beberapa wali murid mulai mempertanyakan mengapa program yang seharusnya bersifat netral dan tidak berpolitik ini justru dijadikan sebagai alat untuk menarik dukungan politik.
Fenomena ini mengingatkan sebagian warga pada praktik serupa yang terjadi pada pemilihan presiden sebelumnya. Saat itu, skema serupa diterapkan, di mana Kartu Indonesia Pintar hanya bisa dicairkan pada saat kampanye calon tertentu. Dengan terulangnya kejadian ini, banyak yang merasa bahwa program bantuan pemerintah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah.
Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang, apalagi menyasar pada pendidikan dasar yang seharusnya jauh dari kepentingan politik. Mereka khawatir, tindakan seperti ini bisa merusak citra program pemerintah dan berpotensi merugikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan dana untuk pendidikan mereka.
Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan tujuan mulia dari Program Indonesia Pintar yang semestinya mendukung pendidikan anak-anak yang membutuhkan, tanpa adanya tekanan atau paksaan untuk terlibat dalam politik praktis. Program semacam ini, yang didanai oleh pemerintah, seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mengurangi ketimpangan sosial, bukan menjadi ajang politisasi.
Dengan fenomena ini, warga Kecamatan Wonomerto berharap agar pihak berwenang dapat segera menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk tujuan politik. Semua pihak diharapkan bisa menjaga keberlangsungan program yang bertujuan membantu meringankan beban pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan bahwa program bantuan pendidikan seperti PIP tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan, tanpa melibatkan kepentingan politik.
(Tim/Red/**)