Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan tersebut, luas lahan yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare. Penanganan terhadap area terdampak terus dilakukan oleh satuan tugas yang berada di lapangan.
Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, kondisi karhutla menjadi salah satu hal yang dibahas, termasuk luas lahan yang belum padam serta upaya penanganan yang sedang berjalan. Suharyanto menyampaikan perkembangan situasi tersebut sebagai bagian dari pemantauan penanggulangan bencana di daerah terdampak.
Menurut keterangan Suharyanto, area yang masih terbakar tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan kawasan gambut. Kondisi itu menjadi bagian dari laporan BNPB mengenai sebaran lahan terdampak dan penanganan yang dilakukan satuan tugas di masing-masing wilayah.
Dengan demikian, laporan dalam rapat terbatas tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih berlanjut. Luas area yang belum padam tercatat berdasarkan kondisi yang disampaikan BNPB, sementara satuan tugas tetap bekerja di lapangan untuk menangani titik-titik kebakaran yang tersebar di enam provinsi. Informasi mengenai dominasi kawasan gambut juga menjadi bagian penting dalam penyampaian situasi karhutla kepada Presiden.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luas kebakaran paling besar dalam perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan terbaru. Perhatian pemerintah mengarah ke Taman Nasional Tanjung Puting setelah ditemukan titik api baru di kawasan tersebut. Taman nasional ini mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, sehingga munculnya kebakaran di sana memiliki arti penting bagi perlindungan kawasan konservasi, keselamatan masyarakat, serta pengendalian asap yang berpotensi meluas.
Berdasarkan data pelaporan, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 513,89 hektare. Angka itu menempatkan provinsi tersebut sebagai daerah dengan kebakaran terluas dibandingkan wilayah lain yang masih menghadapi karhutla. Kebakaran terjadi pada area mineral, bukan lahan gambut. Meski karakteristik lahan mineral cenderung berbeda dari gambut dalam hal penyimpanan bara dan penyebaran api, kondisi tersebut tidak mengurangi tingkat urgensi penanganan. Api tetap dapat meluas apabila dipengaruhi cuaca kering, angin, dan ketersediaan vegetasi yang mudah terbakar.
Besarnya luas area terdampak dan keberadaan titik api baru membuat Taman Nasional Tanjung Puting menjadi prioritas penanganan segera. Pemerintah dan unsur terkait perlu memastikan api tidak bergerak ke kawasan yang lebih luas, termasuk habitat penting serta permukiman di sekitar wilayah taman nasional. Pada hari pelaporan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan komando secara langsung menunjukkan bahwa respons awal dilakukan dengan koordinasi tingkat tinggi, sekaligus mempercepat pengarahan personel, peralatan, dan langkah pemadaman. Fokus pertama diarahkan pada pengendalian titik api, pemantauan kondisi lahan, serta pencegahan munculnya kebakaran susulan di sekitar Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Pemerintah memperkuat operasi darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Penambahan personel serta peralatan dilakukan dalam satuan tugas darat agar pemadaman dapat terus berjalan meskipun dukungan penerbangan menghadapi kendala. Tim di lapangan diarahkan untuk memperluas penanganan pada titik api, mencegah penjalaran kebakaran, dan melindungi wilayah yang berisiko terdampak.
Upaya pemadaman dari udara tetap disiapkan melalui pengerahan helikopter water bombing. Namun, kabut asap yang tebal menurunkan jarak pandang sehingga pergerakan armada udara menjadi terbatas. Operasi udara dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum dapat menembus kondisi jarak pandang tersebut. Faktor keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan pengerahan armada.
Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan penerbangan pesawat komersial untuk sementara belum dapat berjalan. Karena hambatan itu, penanganan kebakaran di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sementara dipusatkan pada operasi darat. Satuan tugas mengandalkan personel tambahan, peralatan pemadaman, serta pemantauan lapangan untuk mengendalikan titik api selama kondisi udara belum memungkinkan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penerbangan untuk mendukung penanganan di Sumatra Selatan baru dapat dilakukan pada hari pelaporan. Operasi tersebut direncanakan digabungkan dengan modifikasi cuaca, disertai penambahan armada agar jangkauan penanganan dapat diperluas. Pembagian armada yang disiapkan mencakup empat pesawat untuk Kalimantan Tengah dan dua pesawat dari Pangkal Pinang untuk Sumatra Selatan. Pengerahan ini akan disesuaikan dengan perkembangan jarak pandang dan keamanan penerbangan di masing-masing wilayah.
Pemerintah tetap memperhatikan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan prakiraan tersebut, hujan alami diperkirakan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Perubahan cuaca itu diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi karhutla setelah musim hujan berlangsung, terutama dengan meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi tingkat kekeringan yang mendukung penyebaran api.
Namun, hujan tersebut belum dapat dipandang sebagai solusi yang telah terjadi atau sebagai tanda bahwa kebakaran akan segera berakhir. Waktu dan sebaran hujan dapat berbeda di setiap wilayah, sehingga kondisi di lapangan tetap perlu dipantau secara berkelanjutan. Pemerintah juga masih harus menghadapi titik api dan lahan terbakar yang membutuhkan penanganan, pemadaman, serta upaya pencegahan agar api tidak meluas kembali.
Suharyanto menegaskan bahwa sebelum potensi hujan tersebut tiba, pemerintah akan tetap mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk menangani karhutla. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, prakiraan cuaca dari BMKG menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam perencanaan penanganan, tetapi tidak menggantikan upaya pemadaman dan pengendalian yang sedang berjalan.
Hujan yang diperkirakan turun pada pertengahan Oktober hingga November diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi setelah musim hujan benar-benar berlangsung. Sampai saat itu, pemerintah melanjutkan kerja penanganan karhutla dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang tersedia, sementara perkembangan cuaca dan kondisi kebakaran terus menjadi perhatian.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
