Jakarta | Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya. Menurut Yusril, informasi mengenai dugaan tersebut telah disampaikan kepada Prabowo melalui laporan dari Kapolri. Pernyataan itu menempatkan laporan tersebut sebagai jalur yang membuat presiden mengetahui persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
Yusril menyampaikan keterangan itu saat ditemui di kantornya di Jakarta. Pernyataannya dikutip pada Rabu, 4 November 2026. Ia menjelaskan bahwa Prabowo sudah menerima informasi terkait dugaan penyadapan tersebut, dengan merujuk pada laporan Kapolri. Dalam penyampaiannya, Yusril mengaitkan pengetahuan presiden dengan informasi yang diteruskan melalui jalur resmi kepolisian, bukan menyebut bahwa ia menjadi sumber laporan kepada Prabowo.
Dugaan penyadapan itu disebut-sebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, pernyataan Yusril yang dikutip dalam laporan ini menyampaikan adanya dugaan, sehingga hal tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dipastikan. Keterangan bahwa presiden telah mengetahui persoalan itu juga berbeda dari penjelasan mengenai siapa yang melakukan penyadapan atau bagaimana dugaan tersebut berlangsung. Yusril menekankan bahwa informasi itu sampai kepada Prabowo melalui laporan Kapolri.
Dengan demikian, inti keterangan Yusril adalah bahwa Prabowo sudah mendapat informasi mengenai dugaan dirinya menjadi korban penyadapan. Pernyataan itu memberikan gambaran tentang alur penyampaian informasi kepada presiden, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan tindak lanjut atas laporan tersebut. Detail lebih jauh mengenai isi laporan, waktu penyampaian, maupun bukti yang mendasari dugaan penyadapan tidak diuraikan dalam keterangan yang disampaikan Yusril di kantornya. Karena itu, dugaan keterlibatan Listyo Sigit tetap perlu dipahami sebagai tuduhan yang disebutkan dalam konteks pernyataan tersebut, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan.Yusril menyatakan dugaan penyadapan yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bukan persoalan biasa. Ia menilai, apabila intersepsi tersebut terjadi terhadap kepala negara serta para anggota kabinet, perkara itu memiliki arti penting bagi negara dan perlu dipandang secara serius. Pernyataan tersebut menempatkan dugaan penyadapan dalam konteks kepentingan kenegaraan, bukan sekadar persoalan komunikasi pribadi.
Menurut Yusril, sampai pernyataan itu disampaikan, tujuan dari dugaan penyadapan tersebut belum diketahui. Ia tidak menyebutkan siapa yang diduga melakukan intersepsi, bagaimana hal itu dilakukan, ataupun alasan di baliknya. Karena itu, belum ada dasar untuk memastikan motif tertentu atau mengaitkannya dengan kepentingan pihak tertentu. Hal yang ia tekankan adalah keseriusan persoalan apabila komunikasi presiden dan sejumlah menteri menjadi sasaran.
Yusril juga menyampaikan bahwa Prabowo telah mengetahui adanya dugaan tersebut. Keterangan itu menunjukkan bahwa isu penyadapan telah diketahui oleh presiden, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian kejadian maupun hasil pemeriksaan atas dugaan tersebut. Informasi yang disampaikan tetap terbatas pada adanya dugaan intersepsi dan penilaian bahwa hal itu perlu mendapat perhatian sebagai persoalan negara.
Dengan demikian, pokok pandangan Yusril berkaitan dengan dua hal: dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah menteri merupakan perkara serius, sementara tujuannya belum diketahui. Ia tidak menyampaikan kesimpulan mengenai pelaku, motif, atau dampak dari dugaan tersebut. Pemisahan dugaan yang telah disebutkan dan hal-hal yang belum diketahui penting agar pernyataan itu tidak ditafsirkan melampaui informasi yang tersedia. Pernyataan Yusril menegaskan bobot persoalan tersebut bagi negara, tanpa memberikan keterangan lebih jauh mengenai latar belakang atau kemungkinan akibatnya.
Dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap dirinya, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Informasi ini menjadi perkembangan utama yang dapat disampaikan mengenai penanganan perkara tersebut berdasarkan keterangan yang tersedia. Status tersangka menunjukkan bahwa ketiga orang itu telah ditetapkan dalam kapasitas hukum tersebut, namun tidak dengan sendirinya berarti kesalahan mereka telah diputuskan oleh pengadilan. Perkara ini masih disebut sebagai kasus dugaan, sehingga setiap uraian perlu membedakan dugaan tindak pidana dan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Keterangan yang ada tidak memuat identitas para tersangka.
Ruang lingkup informasi mengenai penetapan itu juga terbatas pada jumlah orang yang ditetapkan serta jenis dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan perkara. Karena itu, tidak tersedia dasar untuk menyebut nama, latar belakang, ataupun peran masing-masing tersangka. Tidak ada pula keterangan yang dapat digunakan untuk menguraikan bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, data elektronik apa yang diduga dihapus, atau bentuk akses ilegal yang dimaksud. Menambahkan rincian semacam itu tanpa dukungan informasi berisiko mencampurkan fakta yang telah disampaikan dengan spekulasi. Penjelasan yang cermat cukup mencatat bahwa Bareskrim menetapkan tiga tersangka dalam perkara yang mencakup tiga dugaan tindak pidana tersebut, tanpa memperluasnya menjadi klaim yang belum terkonfirmasi.
Perkembangan ini dapat dicatat sebagai bagian dari pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Prabowo, tetapi informasi yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh hubungan penetapan tersangka dan pernyataan Yusril bahwa Prabowo telah mengetahui dugaan tersebut. Keterangan itu juga tidak menyediakan rincian tentang tahapan penyidikan, bukti yang digunakan, maupun langkah hukum berikutnya. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan hanya dari kabar penetapan tiga tersangka. Pembaca dapat membedakan fakta yang disebutkan—yakni penetapan tiga orang serta kategori dugaan tindak pidananya—dari informasi lain yang belum tersedia. Dengan batas itu, perkembangan perkara dapat disampaikan secara akurat tanpa mengungkap identitas yang tidak diberikan atau mendahului proses hukum.
Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai salah satu dari tiga orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Yusril Ihza Mahendra. Informasi mengenai identitas tersebut menjadi perhatian karena Listyo pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Penyebutan status tersangka dalam pemberitaan merujuk pada proses hukum yang sedang berjalan, bukan penetapan bahwa seseorang telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Karena itu, keterangan mengenai perkara ini perlu dipahami dengan membedakan dugaan, proses penyidikan, dan pembuktian di pengadilan.
Perkara yang diberitakan berangkat dari dugaan adanya penyadapan terhadap Yusril. Dalam konteks tersebut, nama Listyo dikaitkan dengan dua orang lain yang juga disebut sebagai tersangka. Rincian mengenai peran masing-masing, alat bukti, maupun perkembangan pemeriksaan tidak dapat dianggap tuntas hanya berdasarkan penyebutan nama atau jabatan. Penentuan tanggung jawab pidana memerlukan pemeriksaan sesuai prosedur serta kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, status dan tuduhan dalam perkara harus dilaporkan secara cermat sebagai bagian dari proses, bukan sebagai kesimpulan akhir.
Jabatan Listyo saat ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan turut memberi konteks pada pernyataan Yusril tentang informasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yusril menyebut bahwa Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan tersebut, dan pembicaraan mengenai laporan kepada presiden menjadi bagian dari penjelasan publiknya atas isu ini. Namun, informasi bahwa presiden telah menerima atau mengetahui laporan tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil penyelidikan, membuktikan dugaan, ataupun menentukan tanggung jawab para tersangka. Perkembangan perkara tetap perlu dirujuk pada keterangan resmi dan proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyebutan Listyo sebagai salah satu dari tiga tersangka dan pernyataan Yusril mengenai laporan kepada presiden merupakan dua informasi yang berkaitan dalam pemberitaan, tetapi tidak menggantikan penilaian hukum atas dugaan tersebut.
Baca juga: KKP Tangguhkan Operasional KM Maulana 23 Setelah Dugaan Kekerasan terhadap Awak Kapal Viral | Prabowo Berikan Bintang Maha Putra kepada Tujuh Tokoh TNI pada HUT ke-81 | Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputra kepada Tujuh Purnawirawan dan Pejabat TNI
63 kunjungan
