GRESIK – Upaya sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Gresik untuk menghindari pemberitaan negatif dengan memanfaatkan dukungan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) ternyata justru berdampak pada reputasi mereka. Pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan kinerja beberapa Kepala Desa semakin gencar, terutama dari media yang tidak tergabung dalam KWG.
Beberapa Kepala Desa di Gresik dikabarkan membayar sebesar Rp 10 juta per tahun kepada KWG untuk mendapatkan perlindungan dari pemberitaan negatif. Pembayaran ini tercatat dalam anggaran APBDes dengan item “Terciptanya Sistem Informasi Desa” atau “Kerjasama KWG dan PWI”. Bocoran informasi menyebutkan bahwa alokasi ini tidak hanya untuk KWG, tetapi juga untuk PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Jika seluruh 330 Desa di Gresik mengalokasikan anggaran ini setiap tahun selama 6 tahun, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 118,8 miliar.
Dokumen yang diterima Redaksi menunjukkan adanya pembagian wilayah di bawah koordinasi KWG, dengan beberapa nama anggota, seperti Ketua KWG Miftahul Arif, yang disebutkan sebagai koordinator untuk beberapa desa. Meskipun demikian, Miftahul Arif memilih untuk tidak memberikan komentar terkait isu ini.
Beberapa Kepala Desa mengonfirmasi bahwa mereka memang membayar untuk mendapatkan perlindungan dari KWG, namun banyak dari mereka merasa tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan. Indra Susanto, Ketua Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat Jatim, mengkritik praktek ini sebagai bentuk diskriminasi dan menyebut bahwa anggaran tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.
Indra juga menyoroti sikap Ketua KWG yang menyebut media di luar keanggotaan KWG sebagai “media abal-abal,” padahal banyak organisasi pers lain di Gresik yang juga berperan sebagai pilar demokrasi. Indra menilai bahwa semua media harus dihargai dan tidak perlu ada perlakuan diskriminatif dalam pengelolaan anggaran APBDes. (**)