Sorong, PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan kembali bahwa Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen strategis untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) serta memperkuat pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat memimpin upacara peringatan Hari Otsus Papua ke-24 yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jln. Burung Merpati, Kelurahan Remu utara, distrik Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (21/11/25).
Acara peringatan yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S. Pd.I, MM, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Pj Sekda Papua Barat Daya Drs. Yakob Kareth, M.SI, Ketua DPR Kota Sorong John Lewerissa, jajaran TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, ASN Pemprov dan Pemkot Sorong.
Dalam sambutannya, Gubernur Kambu menyatakan bahwa Otsus adalah “tonggak penting percepatan kemajuan Papua” yang tidak boleh hanya dipandang sebagai aliran dana, tetapi sebagai landasan untuk membangun kemandirian masyarakat Papua.
“Otonomi Khusus merupakan instrumen yang mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, memperkuat pembangunan, serta menjaga jati diri dan martabat OAP,” tegas Kambu.
Dengan tema “Otonomi Khusus sebagai Pilar Transformasi Daerah Menuju Kemandirian dan Kemajuan”, peringatan tahun ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas implementasi Otsus di Papua Barat Daya, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Lanjut gubernur dalam penyampaiannya, Gubernur Elisa Kambu menjelaskan secara detail perkembangan realisasi dana Otsus per 19 November 2025 pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun realisasi anggaran hingga periode tersebut adalah sebagai berikut:
– Dana Otsus Blok Grant (1%)
Terealisasi Rp93,99 miliar dari pagu Rp173,12 miliar (53,41%) di 15 OPD.
– Dana Otsus Specific Grant
Terealisasi Rp101,23 miliar dari pagu Rp209,52 miliar (48,31%) di 10 OPD.
– Dana Otsus DTI
Terealisasi Rp28,56 miliar dari pagu Rp126,04 miliar (22,67%) di 4 OPD.
– Dana Otsus SILPA Blok Grant
Terealisasi Rp22,07 miliar dari pagu Rp79,29 miliar (27,75%) di 7 OPD.
– Dana Otsus SILPA Specific Grant
Terealisasi Rp12,53 miliar dari pagu Rp116,53 miliar (10,75%) di 9 OPD.
– Dana SILPA Otsus DTI
Terealisasi Rp11,15 miliar dari pagu Rp39,09 miliar (28,53%) di 4 OPD.
– Dana SILPA DBH Migas Otsus
Terealisasi Rp47 miliar dari pagu Rp67,61 miliar (69,51%) di 4 OPD.
Gubernur juga menjelaskan bahwa capaian realisasi anggaran ini harus menjadi dasar memperkuat tata kelola belanja agar semakin efektif.
“Keberhasilan Otsus tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kualitas belanja dan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Kemudian Gubernur PBD, Elisa Kambu juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang telah menunjukkan arah positif sejak Papua Barat Daya memperoleh kewenangan khusus melalui Otsus. Beberapa perkembangan yang menjadi sorotan meliputi:
– Peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan afirmasi OAP,
– Pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat,
– Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka konektivitas wilayah,
– Penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan UMKM,
– Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.
Meski demikian, evaluasi berkelanjutan tetap menjadi keharusan.
“Transparansi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program harus menjadi komitmen bersama,” tegas Elisa Kambu.
Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Papua Barat Daya, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga pembangunan. Selain capaian tersebut Gubernur juga mengakui sejumlah tantangan pembangunan yang masih harus ditangani serius, seperti kemiskinan, pengangguran, disparitas wilayah, hingga kualitas sumber daya manusia.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Otsus sangat ditentukan oleh peran semua pihak—pemerintah, DPRP, MRP, lembaga adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga masyarakat umum.
“Otsus memberi instrumen dan ruang gerak, tetapi kitalah yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan,” tegasnya.
“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, sejahtera, dan bermartabat, di mana Orang Asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri.”
(TK)