Tuban – Proyek pembangunan jembatan di Jalan Mlaten, Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang sudah berlangsung beberapa minggu ini tidak memasang papan informasi publik, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait transparansi pelaksanaan.
Ketiadaan papan nama proyek ini mengundang banyak pertanyaan dari warga sekitar mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini, dari CV mana, dan berapa besar anggaran yang digelontorkan. Masyarakat merasa berhak mengetahui informasi tersebut, mengingat proyek ini diduga menggunakan dana pemerintah.
Dalam pantauan awak media pada tanggal 28 September 2024, ditemukan pula bahwa para pekerja di lokasi tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Selain itu, tidak terlihat adanya pengawas proyek yang bertugas memastikan keamanan dan kelancaran pekerjaan di lapangan.
Kasus proyek tanpa papan informasi seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Berbagai media siber dan masyarakat kerap memprotes hal serupa, namun pihak dinas terkait seolah tidak mengambil tindakan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pelanggaran seperti ini sudah dianggap lumrah.
Kewajiban memasang papan informasi pada proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah telah diatur dengan jelas dalam beberapa regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012. Aturan tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menyebutkan bahwa setiap proyek pemerintah harus transparan, termasuk mencantumkan informasi detail mengenai pelaksana, anggaran, dan jangka waktu pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui dinas terkait diharapkan segera menindak tegas pelanggaran ini. Selain itu, keterlibatan pengawas dan penegakan aturan di lapangan sangat diperlukan untuk memastikan proyek-proyek yang dibiayai APBD atau APBN berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.