Jakarta | Bank Indonesia terus memperluas ekosistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara sebagai bagian dari penguatan konektivitas ekonomi digital. Perkembangan terbaru ditandai dengan bergabungnya Timor Leste sebagai negara ketujuh dalam ekosistem QRIS cross border. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026.
Bergabungnya Timor Leste memperluas jangkauan kerja sama pembayaran digital Indonesia di kawasan. Langkah ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya dikembangkan untuk mendukung transaksi di dalam negeri, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari konektivitas pembayaran antarnegara. Perluasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemudahan transaksi bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi yang melibatkan Indonesia dan negara mitra.
Sebelum Timor Leste, ekosistem QRIS lintas negara telah terhubung dengan enam negara lain, yaitu China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Dengan tambahan Timor Leste, total negara yang telah terhubung dalam ekosistem tersebut menjadi tujuh. Cakupan ini mencerminkan perkembangan kerja sama Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi di tingkat regional dan internasional.
Konektivitas QRIS cross border juga telah mendukung transaksi inbound dan outbound. Artinya, hubungan tersebut dapat digunakan untuk menunjang transaksi dari pihak luar negeri yang beraktivitas di Indonesia maupun transaksi masyarakat Indonesia ketika melakukan kegiatan di negara mitra. Perluasan jaringan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam agenda transformasi digital sektor keuangan, sekaligus memperkuat posisi QRIS sebagai instrumen pembayaran yang mendukung mobilitas ekonomi lintas batas.
India menjadi salah satu negara yang dijajaki Bank Indonesia untuk penerapan QRIS lintas negara. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan bank sentral India mengenai rencana tersebut. Pembahasan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas konektivitas sistem pembayaran Indonesia ke negara yang memiliki hubungan mobilitas masyarakat cukup tinggi dengan Indonesia.
Pertemuan dengan bank sentral India berlangsung sekitar satu bulan sebelum penandatanganan kerja sama Indonesia dan Timor Leste. Diskusi itu juga dilakukan sebelum pertemuan dengan bank sentral Timor Leste. Urutan waktu tersebut menegaskan bahwa pembicaraan mengenai penerapan QRIS cross border dengan India telah menjadi bagian dari penjajakan Bank Indonesia sebelum kerja sama pembayaran dengan Timor Leste ditandatangani.
Destry menjelaskan, salah satu alasan India menjadi negara yang dipertimbangkan adalah banyaknya wisatawan yang bepergian Indonesia dan India. Arus perjalanan tersebut menciptakan kebutuhan terhadap metode pembayaran yang praktis, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih mudah ketika berada di negara mitra. Dengan koneksi pembayaran lintas negara, proses transaksi diharapkan menjadi lebih nyaman tanpa mengurangi perhatian terhadap ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara.
Rencana kerja sama dengan India diarahkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi lintas negara. Wisatawan dari Indonesia maupun India nantinya diharapkan dapat memperoleh pengalaman pembayaran yang lebih sederhana dalam aktivitas sehari-hari selama bepergian. Namun, pembahasan dengan bank sentral India masih berada dalam tahap penjajakan sebagaimana disampaikan Destry. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini menegaskan adanya komunikasi mengenai rencana penerapan QRIS lintas negara, tanpa menyebutkan tahapan lanjutan atau jadwal implementasi tertentu.
Bank Indonesia (BI) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) sepakat membahas penggunaan pembayaran berbasis kode QR secara lintas negara. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 24 September 2026 oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Chief Executive HKMA Eddie Yue. Penandatanganan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Hong Kong, khususnya dalam pengembangan infrastruktur pembayaran digital.
Nota kesepahaman itu berfokus pada penguatan kerja sama pembayaran lintas negara berbasis kode QR. Melalui kerja sama tersebut, kedua otoritas berupaya membangun mekanisme kolaborasi yang efektif, terarah, dan mampu mendukung kebutuhan transaksi masyarakat serta pelaku usaha di kedua wilayah. Pembahasan juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap konektivitas pembayaran regional sebagai bagian dari perkembangan ekonomi digital.
BI dan HKMA akan melakukan dialog mengenai berbagai aspek yang diperlukan untuk merealisasikan kerja sama tersebut. Aspek yang dibahas mencakup hal teknis, operasional, dan regulasi. Pembicaraan ini penting untuk mengidentifikasi persyaratan sistem, tata kelola transaksi, perlindungan konsumen, keamanan pembayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Hong Kong.
Kedua pihak juga akan menjajaki skema interoperabilitas pembayaran QR di masing-masing wilayah. Interoperabilitas memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan memindai kode QR melalui aplikasi atau penyedia jasa pembayaran yang telah terhubung, tanpa harus menggunakan proses yang rumit. Bagi pelaku usaha, konektivitas ini berpotensi memperluas pilihan penerimaan pembayaran dan meningkatkan akses terhadap konsumen dari luar negeri.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, terjangkau, transparan, dan inklusif. Proses yang lebih efisien dapat mendukung aktivitas wisata, perdagangan, dan kebutuhan transaksi masyarakat. Pada saat yang sama, dialog antarlembaga diharapkan menghasilkan landasan teknis serta regulasi yang memadai sebelum penerapan koneksi pembayaran QR dilakukan secara lebih luas.
Bank Indonesia juga menjajaki perluasan konektivitas pembayaran lintas negara ke Arab Saudi. Rencana ini melengkapi kerja sama dengan negara-negara yang telah resmi terhubung, sekaligus berjalan berdampingan dengan pembahasan perluasan QRIS ke India dan Hong Kong. Perluasan tersebut mencerminkan upaya BI menghadirkan pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat Indonesia ketika melakukan aktivitas di luar negeri.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa konektivitas dengan Arab Saudi akan memudahkan masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah umrah dan haji. Selama berada di Arab Saudi, jamaah dapat menghadapi kebutuhan pembayaran untuk berbagai keperluan sehari-hari. Ketersediaan konektivitas pembayaran yang terhubung diharapkan membuat proses transaksi menjadi lebih sederhana, terutama bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana pembayaran dari Indonesia.
Dengan skema tersebut, jamaah diharapkan dapat bertransaksi secara langsung menggunakan ponsel tanpa terlebih dahulu menukarkan uang. Kemudahan ini dapat membantu mengurangi kebutuhan membawa atau menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu selama menjalankan ibadah. Penggunaan ponsel sebagai sarana transaksi juga berpotensi memberikan pengalaman pembayaran yang lebih familiar karena masyarakat dapat memanfaatkan perangkat yang telah digunakan dalam keseharian.
Rencana menghubungkan QRIS dengan Arab Saudi menunjukkan perhatian BI terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia di negara tujuan ibadah tersebut. Bersama konektivitas yang telah resmi berjalan serta pembahasan dengan India dan Hong Kong, langkah ini menjadi bagian dari arah perluasan pembayaran digital lintas negara yang berorientasi pada kemudahan pengguna. Manfaat yang diharapkan terutama berupa transaksi yang lebih praktis bagi jamaah umrah dan haji, tanpa perlu melakukan penukaran uang terlebih dahulu.
