Banggai – Sabtu, 29 Maret 2025, beberapa warga yang berasal dari kawasan Lingkar Tambang, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, menyuarakan desakan keras kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) untuk segera mengambil tindakan terhadap perusahaan PT. PSG terkait perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak memperhatikan prinsip kesejahteraan pekerja lokal.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, perusahaan PT. PSG diduga mengabaikan hak-hak warga lokal dan lebih memilih untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah, termasuk membawa seratus pekerja dari Pulau Jawa baru-baru ini. “Kami merasa terabaikan. Pekerja lokal seperti kami justru diprioritaskan untuk digantikan oleh orang dari luar daerah. Ini sangat tidak adil, mengingat kami yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang ini,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Menurut mereka, meskipun perusahaan selalu mengklaim akan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat, kenyataannya justru berbanding terbalik. “Kami di desa Siuna dan Toiba tidak merasakan manfaat apapun dari kehadiran perusahaan ini. Seharusnya, pekerja lokal yang diutamakan, karena kami yang tahu betul bagaimana kondisi dan tantangan di lapangan,” tambahnya.
Para warga khawatir bahwa ketimpangan ini akan berujung pada potensi konflik sosial. “Perusahaan PT. PSG sudah sangat meremehkan martabat kami sebagai warga Banggai. Kami merasa harga diri kami diinjak-injak karena mereka lebih memilih pekerja dari luar daripada warga kami yang membutuhkan pekerjaan,” tegasnya.
Perekrutan pekerja dari luar daerah yang terus berlangsung dengan jumlah yang sangat besar tanpa ada alasan yang jelas dan logis semakin menambah ketegangan di kalangan masyarakat. Sementara itu, berkas lamaran dari para pemuda lokal sering kali ditolak tanpa penjelasan yang memadai.
“Kami minta kepada DPRD Banggai untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Sebagai wakil rakyat, mereka harus menjalankan fungsinya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Jangan sampai mereka berpihak pada korporasi yang hanya mengutamakan keuntungan semata,” harap warga tersebut.
Selain itu, warga juga meminta agar Disnaker segera memproses PT. PSG terkait rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak adil dan merendahkan martabat masyarakat setempat. “Kami tidak menolak investasi, tapi kami ingin investasi yang berdampak positif, bukan yang malah mengabaikan kami sebagai pemilik wilayah,” tambahnya.
Mereka menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak berani mengambil langkah tegas, maka masyarakat akan melakukan perlawanan untuk membela hak mereka. “Kami sebagai rakyat, pemilik kedaulatan, akan melawan jika perusahaan ini terus mengabaikan kami. Kami ingin perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan kami,” ujar mereka dengan tegas.
Hingga berita ini tayang, pihak Disnaker, DPRD Banggai, dan PT. PSG belum memberikan konfirmasi terkait isu yang berkembang.
LP. Red/tim/**