Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan data center perlu terus didorong sebagai bagian penting dari penguatan infrastruktur digital nasional. Namun, percepatan proyek tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan AHY setelah menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Menurutnya, kebutuhan terhadap pusat data akan semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital, layanan berbasis teknologi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan. Meski demikian, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target investasi dan kapasitas teknologi.
AHY menilai warga Indonesia memiliki hak untuk hidup dengan tenang, nyaman, dan sehat. Hak tersebut tidak semestinya terganggu oleh aktivitas pembangunan maupun operasional pusat data. Karena itu, setiap proyek perlu dirancang melalui kajian yang menyeluruh, melibatkan pemangku kepentingan setempat, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Selain memperhatikan kenyamanan warga, pengembangan infrastruktur digital juga perlu menjaga keseimbangan lingkungan. Penggunaan lahan, konsumsi energi, kebutuhan air untuk sistem pendingin, dan pengelolaan limbah harus diatur secara bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh tahapan pembangunan mematuhi ketentuan yang berlaku dan menerapkan standar keberlanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan data center dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung transformasi digital tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat. Kemajuan teknologi, menurut prinsip yang ditekankan AHY, harus hadir sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.
Kebutuhan terhadap pembangunan data center terus meningkat seiring dengan semakin luasnya adopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga pada cara mereka berbelanja, bekerja, mengakses layanan, dan menyimpan informasi. Berbagai aktivitas tersebut membutuhkan infrastruktur yang mampu mengelola, menyimpan, serta menjaga ketersediaan data secara berkelanjutan. Karena itu, data center menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekosistem digital.
Salah satu pendorong utama kebutuhan tersebut adalah meningkatnya penggunaan e-commerce. Aktivitas jual beli melalui platform digital menghasilkan arus data yang perlu diproses dan dikelola dengan baik. Selain perdagangan elektronik, berbagai kepentingan digital lain turut memperbesar kebutuhan terhadap infrastruktur pusat data. Layanan pemerintahan, keuangan, pendidikan, hiburan, dan sektor usaha semakin mengandalkan sistem digital untuk menjalankan kegiatan mereka. Perkembangan ini membuat kebutuhan data center diperkirakan terus mengikuti pertumbuhan penggunaan teknologi.
Namun, peningkatan kebutuhan itu juga membawa konsekuensi yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengingatkan bahwa data center memerlukan dukungan energi dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut tidak terbatas pada listrik, tetapi juga mencakup air bersih. Kedua sumber daya itu menjadi bagian penting agar fasilitas dapat beroperasi dan menjalankan fungsi pengelolaan data secara konsisten.
Oleh sebab itu, setiap rencana pembangunan data center perlu dihitung secara cermat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Perencanaan tidak cukup hanya menilai manfaat ekonomi dan dukungannya terhadap transformasi digital, tetapi juga harus memastikan ketersediaan listrik dan air bersih tanpa mengurangi kenyamanan warga. Perhatian terhadap kebutuhan dasar tersebut penting agar perkembangan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan kepentingan publik. Dengan perhitungan yang matang, pembangunan data center dapat mendukung adopsi digital sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat.
AHY menjelaskan bahwa penilaian terhadap pembangunan data center tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap aturan, standar teknis, dan persyaratan yang berlaku. Namun, keputusan mengenai terpenuhi atau tidaknya seluruh ketentuan tersebut berada pada kewenangan pihak-pihak terkait sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah, pemerintah daerah, serta instansi teknis memiliki peran dalam memeriksa dokumen, menilai rencana, dan memastikan setiap tahapan berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, proses pembangunan perlu ditempatkan dalam kerangka administrasi dan hukum yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan investasi atau kebutuhan infrastruktur digital.
Aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Setiap rencana pembangunan perlu memperhitungkan potensi dampaknya, baik terhadap kondisi lingkungan maupun kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. Penilaian tersebut dapat mencakup pengelolaan air, energi, limbah, lalu lintas, kebisingan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung. Menurut penjelasan AHY, pertimbangan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kegiatan pembangunan berlangsung secara tertib dan tidak mengabaikan kepentingan warga.
Penentuan lokasi juga berkaitan dengan penyusunan tata ruang. Suatu kawasan harus dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang, kesesuaian peruntukan, daya dukung lingkungan, dan keterhubungannya dengan jaringan infrastruktur. Dalam konteks kawasan industri, gagasan yang dikemukakan adalah menyiapkannya sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Artinya, kawasan tersebut tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga mendukung kebutuhan energi, konektivitas, transportasi, pengelolaan lingkungan, dan layanan penunjang lainnya secara terpadu. Kerangka ini dapat membantu mengurangi konflik pemanfaatan ruang sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan. Penjelasan AHY tersebut tidak menyatakan keputusan akhir mengenai proyek tertentu. Pernyataan itu lebih menekankan prinsip, prosedur, dan pertimbangan tata ruang yang harus diperhatikan oleh pihak berwenang dalam menilai setiap rencana pembangunan.
Dalam peta jalan pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI), kementerian yang dipimpin AHY memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dan menyiapkan infrastruktur fisik. Pusat data tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan perangkat digital dan kapasitas komputasi. Keberadaannya memerlukan dukungan ruang, akses, utilitas, serta jaringan transportasi yang memungkinkan pembangunan dan operasional berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, penyediaan infrastruktur fisik perlu berjalan lebih dahulu atau setidaknya seiring dengan penguatan infrastruktur digital.
Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan kerja sama banyak pihak. AHY menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital turut memiliki peran besar dalam membangun ekosistem digital, meskipun kementerian tersebut berada di luar wilayah koordinasi kementerian yang dipimpinnya. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur dapat saling mendukung. Infrastruktur digital yang dimaksud mencakup koneksi internet yang cepat dan kuat, jaringan seluler, menara base transceiver station (BTS), broadband, serta kabel laut yang menghubungkan berbagai wilayah.
Penguatan jaringan digital tetap harus ditopang oleh infrastruktur fisik. Barang dan peralatan untuk membangun pusat data perlu diangkut melalui jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan berbagai moda transportasi lainnya. Demikian pula jasa teknis, tenaga ahli, serta manusia yang menjalankan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan harus dapat bergerak dengan aman dan efisien. Akses fisik yang memadai juga berpengaruh terhadap keandalan operasional, terutama ketika pusat data dibangun di luar kawasan perkotaan atau di wilayah yang membutuhkan konektivitas baru.
Menurut AHY, Indonesia perlu memperkuat konektivitas tidak hanya di darat, tetapi juga melalui seluruh moda transportasi. Pendekatan tersebut memungkinkan infrastruktur fisik dan digital berkembang secara terpadu, sehingga mendukung kebutuhan pusat data dan AI sekaligus memperluas keterhubungan antarwilayah.
Baca juga: Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda | Pembangunan Jembatan Modular di Lolomoyo Gunungsitoli untuk Tingkatkan Akses Masyarakat
