JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan aksi nasional pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta. Demonstrasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WIB. Rencana ini menjadi perhatian karena membawa isu pendidikan ke ruang publik dan menempatkan lembaga legislatif sebagai lokasi penyampaian aspirasi mahasiswa.
Berdasarkan informasi yang tersedia, kegiatan itu masih berupa agenda yang direncanakan oleh BEM SI. Dengan demikian, penyebutan jadwal, tempat, dan waktu tidak dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa demonstrasi telah berlangsung atau pasti terlaksana sesuai rencana. Informasi mengenai aksi tersebut perlu dipahami sebagai pemberitahuan awal mengenai rencana mobilisasi mahasiswa pada tanggal yang telah disebutkan.
Gedung DPR RI dipilih sebagai titik pelaksanaan karena berkaitan dengan fungsi lembaga perwakilan dalam membahas kebijakan publik, termasuk sektor pendidikan. Melalui rencana aksi nasional pendidikan ini, BEM SI hendak menyampaikan perhatian dan pandangan mahasiswa terkait persoalan pendidikan kepada para pengambil kebijakan. Namun, detail mengenai pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada perkembangan informasi menjelang Senin, 5 Oktober 2026. Untuk saat ini, pokok informasi yang dapat ditegaskan adalah adanya rencana demonstrasi di Jakarta, dengan lokasi di Gedung DPR RI dan waktu sekitar pukul 13.00 WIB.
Aksi pendidikan yang direncanakan BEM SI di depan DPR pada 5 Oktober akan membawa empat tuntutan utama. Namun, bahan sumber yang tersedia hanya menyebutkan sebagian isu secara eksplisit. Karena itu, rincian agenda perlu dibaca secara hati-hati agar tidak muncul informasi tambahan yang tidak disampaikan dalam sumber. Empat tuntutan tersebut menjadi kerangka aspirasi mahasiswa, sementara penjelasan yang dapat dipastikan berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan nasional dan keberlanjutan perguruan tinggi swasta.
Salah satu isu yang disebutkan adalah revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Pembahasan mengenai revisi regulasi ini menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam aksi tersebut, BEM SI dijadwalkan menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait proses maupun substansi perubahan undang-undang tersebut. Sumber tidak merinci pasal, rumusan perubahan, ataupun bentuk revisi yang secara khusus dipersoalkan, sehingga aspek-aspek itu tidak dapat dijelaskan lebih jauh.
Isu lain yang disebutkan secara eksplisit ialah jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). Persoalan ini menempatkan keberlangsungan PTS sebagai bagian dari agenda pendidikan yang dibawa mahasiswa. Jaminan tersebut disebut dalam konteks tuntutan BEM SI, tetapi sumber tidak menerangkan bentuk kebijakan, mekanisme pendanaan, atau langkah pelaksanaan yang diharapkan. Dengan demikian, tuntutan mengenai PTS perlu dipahami sebatas isu yang tercantum, tanpa menambahkan rincian yang belum tersedia.
Adapun dua tuntutan lain dari empat agenda utama tersebut belum dirinci dalam bahan sumber. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan tema, sasaran, maupun formulasi tuntutannya. Oleh sebab itu, uraian mengenai agenda aksi sebaiknya hanya menegaskan dua isu yang telah disebutkan, yakni revisi UU Sisdiknas dan jaminan keberlanjutan PTS. Penyebutan keempat tuntutan tetap relevan untuk menggambarkan cakupan aksi, tetapi daftar lengkapnya belum dapat disajikan berdasarkan informasi yang ada.
BEM SI menyampaikan bahwa pendidikan gratis merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, bukan fasilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu. Hak tersebut mencakup masyarakat dari Aceh hingga Papua, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, daerah terpencil, kepulauan, dan kawasan dengan keterbatasan akses layanan publik. Pendidikan juga dipandang sebagai kebutuhan yang harus dijamin secara berkelanjutan pada setiap jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan diharapkan tidak membebani keluarga melalui biaya yang menghambat anak dan generasi muda untuk belajar.
Dalam pernyataannya, BEM SI turut menyoroti kondisi guru dan tenaga pendidik sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Mereka dinilai berhak memperoleh kesejahteraan yang memadai, kepastian dalam menjalankan pekerjaan, serta penghargaan yang layak atas tanggung jawabnya. Perhatian tersebut mencakup kebutuhan akan pendapatan yang pantas, perlindungan kerja, dan kebijakan yang memberikan kejelasan bagi pendidik, baik yang berstatus tetap maupun yang masih menghadapi ketidakpastian. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak serta kondisi kerja para pihak yang mendampingi peserta didik.
Ajakan BEM SI juga mengandung pesan bahwa perjuangan mengenai pendidikan dan kesejahteraan pendidik tidak semestinya berhenti pada pembicaraan, pernyataan, atau wacana kebijakan. Perubahan membutuhkan kehadiran publik, penyampaian aspirasi secara terbuka, dan pengawalan terhadap isu secara konsisten. Kehadiran di ruang-ruang perjuangan dipandang sebagai bentuk partisipasi untuk memastikan tuntutan masyarakat tetap terdengar dan memperoleh tindak lanjut. Penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara tertib, sementara pengawalan isu diperlukan agar komitmen yang disampaikan tidak berhenti sebagai janji. Melalui langkah tersebut, BEM SI mendorong perhatian yang lebih serius terhadap pemerataan akses pendidikan dan penghormatan terhadap peran pendidik di seluruh Indonesia.
Rencana aksi Rencana Aksi Nasional Pendidikan BEM SI di depan Gedung DPR RI pada 5 Oktober berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi. Kehadiran massa dalam jumlah besar, mobilisasi peserta, serta pengamanan di area gedung dapat menyebabkan perlambatan kendaraan, terutama pada jam kedatangan dan kepulangan peserta. Pengguna jalan yang memiliki keperluan melintasi kawasan tersebut perlu mempertimbangkan kemungkinan peningkatan waktu tempuh dan menyiapkan rute alternatif sesuai kondisi di lapangan.
Meski demikian, sampai informasi dalam sumber disusun, pemberitahuan mengenai rencana aksi tersebut belum terlihat pada akun Instagram TMC Polda Metro Jaya. Kanal tersebut selama ini menjadi salah satu rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rekayasa lalu lintas, penutupan jalan, atau kepadatan kendaraan di wilayah Jakarta. Ketiadaan unggahan terkait aksi ini tidak dapat diartikan sebagai kepastian bahwa tidak akan ada pengaturan lalu lintas, karena informasi dapat diperbarui mendekati waktu pelaksanaan berdasarkan perkembangan situasi.
Informasi serupa juga belum tampak pada akun Instagram Polres Metro Jakarta Pusat maupun Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Karena itu, belum tersedia keterangan resmi mengenai ruas jalan yang mungkin terdampak, pola pengalihan arus, atau waktu penerapan rekayasa lalu lintas. Masyarakat sebaiknya memantau pembaruan dari kepolisian dan kanal informasi lalu lintas resmi sebelum bepergian menuju atau melewati kawasan Gedung DPR RI pada 5 Oktober.
Potensi kemacetan tetap perlu diantisipasi sebagai dampak yang mungkin muncul apabila aksi berlangsung, khususnya di sekitar akses menuju kompleks parlemen dan jalan penghubung di sekitarnya. Namun, tingkat kepadatan serta bentuk pengaturan lalu lintas belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Situasi aktual akan bergantung pada jumlah peserta, waktu pelaksanaan, keputusan petugas di lapangan, dan perkembangan pemberitahuan resmi dari instansi terkait.
