Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober 2026. Rencana tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Hashim menjelaskan, ponsel yang akan diberikan bukan sekadar perangkat untuk berkomunikasi. Setiap perangkat dirancang untuk dilengkapi rekening digital yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, penerima diharapkan dapat memanfaatkan ponsel tersebut untuk mengakses berbagai layanan keuangan dan program pemerintah secara lebih mudah melalui sistem digital.
Konsep pembagian ponsel gratis dengan rekening digital menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap teknologi sekaligus layanan finansial. Perangkat tersebut berpotensi menjadi sarana untuk menerima informasi, mengurus layanan publik, serta melakukan transaksi tanpa harus bergantung pada proses administrasi konvensional. Namun, rincian mengenai mekanisme pembagian, kriteria penerima, spesifikasi perangkat, dan bentuk rekening digital itu belum dijelaskan secara menyeluruh dalam kesempatan tersebut.
Rencana ini juga menempatkan inklusi digital sebagai salah satu perhatian utama pemerintah. Kepemilikan perangkat dan akses rekening digital diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam menggunakan layanan berbasis internet. Meski demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan persiapan infrastruktur, perlindungan data pribadi, serta edukasi agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara aman dan bertanggung jawab.
Pemerintah dijadwalkan mematangkan rancangan program sebelum target pelaksanaan pada 2027. Kejelasan mengenai sumber pendanaan, pola distribusi, pengelolaan rekening, dan pengawasan akan menjadi faktor penting dalam memastikan program ponsel gratis tersebut tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rencana pembagian ponsel gratis tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan program rekening digital yang disiapkan pemerintah. Menurut penjelasan Hashim, rekening digital itu akan tersedia di dalam ponsel yang dibagikan kepada warga. Dengan demikian, perangkat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakses rekening yang disediakan melalui program tersebut.
Hashim menjelaskan bahwa rekening digital itu akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Saldo tersebut menjadi bagian dari skema yang menyertai pemberian ponsel, sehingga penerima memperoleh perangkat sekaligus rekening dengan dana awal di dalamnya. Penjelasan itu menempatkan rekening digital sebagai unsur penting dalam rancangan program, bukan sebagai fasilitas yang terpisah dari pembagian ponsel.
Sasaran program, berdasarkan bahan yang disampaikan, adalah warga yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank. Keterangan mengenai kelompok penerima ini perlu dipahami secara hati-hati sesuai dengan penjelasan yang tersedia. Program tersebut diarahkan kepada warga dalam kondisi tersebut, tanpa menambahkan persyaratan atau cakupan penerima lain di luar informasi yang telah disampaikan.
Hashim juga menyatakan bahwa setiap warga negara akan memperoleh ponsel dengan rekening digital. Melalui rekening itu, dana akan disediakan dan dikirimkan ke rekening masing-masing. Pernyataan tersebut menggambarkan mekanisme yang menghubungkan ponsel, rekening digital, dan penyaluran dana kepada penerima secara individual.
Rencana ini ditargetkan berjalan pada 2027. Jika dilaksanakan sesuai penjelasan tersebut, penerima akan mendapatkan ponsel yang di dalamnya tersedia rekening digital dengan saldo awal Rp50 ribu. Namun, rincian pelaksanaan tetap merujuk pada informasi yang telah disampaikan, terutama mengenai sasaran warga berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening bank serta penyaluran dana ke rekening masing-masing.
Dalam rancangan program ponsel gratis yang ditargetkan berjalan pada 2027, pemerintah menyiapkan dukungan layanan keuangan melalui pembukaan rekening digital tanpa biaya. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk menyediakan rekening tersebut. Penunjukan ini menempatkan kedua bank sebagai mitra utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
BRI dan BSI disebut akan memfasilitasi proses pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang selama ini membuat sebagian masyarakat belum memiliki rekening, termasuk keterbatasan akses terhadap kantor bank, prosedur administrasi, serta pemahaman mengenai penggunaan layanan keuangan digital.
Dengan adanya rekening gratis, penerima manfaat program nantinya tidak hanya memperoleh sarana untuk mendukung penyaluran atau pengelolaan bantuan, tetapi juga kesempatan untuk mulai menggunakan layanan keuangan formal. Rekening itu dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal transaksi nontunai, menyimpan dana dengan lebih aman, dan memanfaatkan berbagai layanan digital yang disediakan perbankan.
Hashim menjelaskan bahwa penetapan sasaran tersebut berkaitan dengan kondisi inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia yang menurutnya sejalan dengan pandangan pemerintah, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kelompok tersebut masih berada di luar sektor perbankan, sehingga belum menikmati manfaat layanan keuangan secara penuh.
Karena itu, keterlibatan BRI dan BSI dipandang penting untuk menjangkau masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan. Pelaksanaan pembukaan rekening perlu dilakukan secara mudah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat kesiapan infrastruktur digital sebelum program ponsel gratis diterapkan.
Rekening digital direncanakan menjadi salah satu jalur utama pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Melalui mekanisme ini, bantuan tidak perlu lagi diserahkan secara fisik atau melalui perantara di lapangan. Dana dapat dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening yang terhubung dengan perangkat ponsel milik penerima.
Menurut penjelasan Hashim, skema tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat, terarah, dan mudah dipantau. Pemerintah juga dapat mengurangi proses administratif yang berulang serta menekan potensi keterlambatan dalam distribusi. Bagi warga, akses terhadap dana bantuan akan bergantung pada kepemilikan ponsel dan rekening digital yang telah terdaftar dalam sistem pemerintah.
Pelaksanaan skema ini tetap membutuhkan kesiapan teknis, termasuk pemutakhiran data penerima, pengamanan identitas, serta kepastian bahwa masyarakat di wilayah dengan akses jaringan terbatas tidak tertinggal. Integrasi data kependudukan, sistem keuangan negara, dan layanan digital juga perlu diuji agar pengiriman dana dapat dilakukan secara akurat. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan apabila bantuan gagal diterima atau terdapat kesalahan pada data.
Hingga 2026, program tersebut belum direalisasikan karena mekanisme teknisnya masih dalam pembahasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program ponsel dan rekening digital itu diproyeksikan mulai berjalan pada 2027. Pemberiannya direncanakan berlangsung otomatis bersamaan dengan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), sehingga warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh sarana akses bantuan sejak awal. Rencana ini masih menunggu keputusan final mengenai desain, pendataan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Baca juga: Evaluasi Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis | Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia | Pameran Energi dan Infrastruktur Digital di Jakarta: Meningkatkan Kapasitas dan Efisiensi
