KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Sebanyak 50.000 buruh yang tergabung dalam sejumlah konfederasi serikat pekerja akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 September 2026. Aksi besar tersebut menjadi perhatian karena melibatkan massa dalam jumlah signifikan dan dipusatkan di salah satu kawasan utama Ibu Kota. Pada saat yang sama, kepolisian menyiapkan langkah pengamanan serta pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi pergerakan peserta aksi menuju pusat Jakarta.
Dalam demonstrasi itu, para buruh membawa 11 tuntutan utama yang merepresentasikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut secara umum berkaitan dengan kepastian kerja, kelayakan upah, perlindungan pekerja platform, serta perlindungan buruh perempuan. Isu kepastian kerja mencerminkan kebutuhan pekerja terhadap hubungan kerja yang jelas dan jaminan keberlanjutan pekerjaan. Sementara itu, tuntutan mengenai upah menekankan pentingnya pendapatan yang layak bagi buruh.
Perhatian terhadap pekerja platform juga menjadi bagian penting dalam agenda aksi. Kelompok pekerja ini menghadapi pola kerja yang berbeda dari hubungan kerja konvensional, sehingga membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Di sisi lain, tuntutan perlindungan buruh perempuan menyoroti kebutuhan akan lingkungan kerja yang aman, adil, dan mampu menjamin hak-hak pekerja perempuan.
Dengan membawa 11 tuntutan tersebut, konfederasi serikat pekerja menjadikan Bundaran HI sebagai titik penyampaian aspirasi secara terbuka. Aksi ini sekaligus menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan mencakup kepastian masa depan pekerja, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta perlindungan bagi kelompok buruh dengan kondisi kerja yang berbeda. Besarnya jumlah peserta membuat koordinasi penyelenggara aksi dan aparat menjadi penting agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap dapat dikelola.
Kepolisian menyiagakan personel di sejumlah titik perbatasan untuk mengantisipasi pergerakan massa buruh menuju ibu kota. Langkah tersebut dilakukan menjelang aksi yang diperkirakan melibatkan puluhan ribu peserta, termasuk massa dari wilayah Bogor dan sekitarnya. Pengamanan tidak hanya berfokus pada lokasi kegiatan, tetapi juga pada jalur yang berpotensi digunakan rombongan untuk bergerak menuju Jakarta.
Personel dari Polres Metro Depok hingga Polsek Tajurhalang ditempatkan di beberapa titik strategis yang menjadi akses keluar-masuk antardaerah. Kehadiran aparat ditujukan untuk memantau perkembangan arus massa, mengatur lalu lintas, serta memastikan perjalanan masyarakat tetap berlangsung tertib. Polisi juga mengawasi kemungkinan kepadatan yang dapat muncul apabila pergerakan buruh berlangsung secara bersamaan dari sejumlah wilayah.
Salah satu jalur yang menjadi perhatian ialah Jalan Bogor–Kemang, atau yang dikenal sebagai Bomang, di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Ruas tersebut disebut sebagai salah satu akses yang menghubungkan wilayah Bogor dengan jalur menuju Jakarta. Karena itu, aparat disiagakan untuk memantau aktivitas di sekitar jalan tersebut dan mengantisipasi konsentrasi massa yang dapat memengaruhi kelancaran arus kendaraan.
Penempatan personel di jalur perbatasan dilakukan sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif, bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat secara umum. Petugas akan mengamati pola pergerakan massa dan mengambil langkah pengaturan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan atau rombongan buruh. Koordinasi jajaran kepolisian di tingkat wilayah juga diperlukan agar pengawasan di jalur Bogor–Jakarta berjalan terpadu, sekaligus memungkinkan penanganan cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Penyekatan di Jalan Bomang, yang menjadi salah satu jalur penghubung Bogor–Jakarta, telah dimulai sejak pagi. Kapolsek Tajurhalang Iptu Raden Suwito mengatakan, penjagaan oleh personel kepolisian mulai dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. Langkah tersebut dilakukan menjelang rencana aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh.
Menurut Raden, hingga pukul 09.50 WIB belum terlihat adanya pergerakan massa buruh yang melintas di lokasi penyekatan. Situasi di jalur tersebut masih dipantau secara berkala oleh petugas yang berada di lapangan. Kepolisian tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila terdapat rombongan buruh yang bergerak menuju Jakarta melalui Jalan Bomang.
Raden menyampaikan bahwa personel akan tetap berjaga selama situasi masih memerlukan pengawasan. Penjagaan tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan penyekatan, tetapi akan berlangsung hingga kondisi di sekitar jalur tersebut benar-benar kondusif. Pernyataan itu menegaskan bahwa kepolisian masih menempatkan kesiapsiagaan sebagai prioritas dalam mengamankan arus pergerakan di jalur Bogor–Jakarta.
Kepolisian mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan pendapat secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imbauan tersebut disampaikan agar kegiatan menyampaikan aspirasi tetap berlangsung dengan menghormati hak masyarakat lain serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Peserta diminta mengikuti arahan petugas di lapangan dan menjaga sikap selama berada di lokasi maupun sepanjang perjalanan menuju tempat aksi.
Dalam pelaksanaannya, peserta juga diingatkan agar tidak menghalangi pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. Penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengganggu pengguna jalan, merusak fasilitas, atau menghambat aktivitas masyarakat. Karena itu, kepolisian meminta setiap peserta memperhatikan ruang bagi kendaraan dan pejalan kaki serta menghindari tindakan yang dapat memicu keributan atau mengganggu keamanan di sekitar lokasi.
Petugas akan melakukan pengamanan terhadap kegiatan tersebut dan mengambil tindakan apabila menemukan barang-barang yang membahayakan. Benda berbahaya yang ditemukan pada peserta aksi dapat diamankan dan disita, termasuk senjata tajam serta petasan. Peringatan ini ditujukan untuk mencegah penggunaan benda yang berpotensi membahayakan peserta, petugas, maupun masyarakat di sekitar kegiatan. Peserta diminta tidak membawa, menyimpan, atau menggunakan barang-barang tersebut selama mengikuti aksi.
Kepolisian menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dan tidak dilarang. Namun, hak tersebut perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mematuhi aturan, serta menghormati keamanan dan kenyamanan orang lain. Peserta aksi diharapkan menjaga ketertiban, mengikuti imbauan petugas, dan tidak melakukan tindakan anarkis dalam bentuk apa pun selama menyampaikan pendapat.
