JAKARTA, 5 Oktober — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penyiapan kebijakan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana narkotika sebagai salah satu langkah untuk menghadapi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Arahan tersebut disampaikan dalam konteks penanganan pengguna narkotika yang saat ini berada di lapas.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan rehabilitasi dan reedukasi tersebut bersama tujuh kementerian dan lembaga lain. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Senin, 5 Oktober, di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta. Kebijakan yang disiapkan pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden mengenai penanganan narapidana narkotika, khususnya pengguna yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.
Menurut Supratman, Presiden memberikan arahan agar pengguna narkotika yang berada di lapas mendapatkan rehabilitasi dan reedukasi. Arahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons persoalan kelebihan kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, kementerian dan lembaga terkait akan bersama-sama menyiapkan kebijakan sesuai arahan tersebut.
Fokus kebijakan berada pada rehabilitasi dan reedukasi pengguna narkotika yang berada di lapas. Pemerintah menempatkan langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam menghadapi kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Menteri Hukum menyampaikan bahwa proses penyiapan kebijakan dilakukan dengan melibatkan tujuh kementerian dan lembaga lain, sebagaimana arahan Presiden.
Program rehabilitasi dan reedukasi yang disiapkan pemerintah akan memprioritaskan narapidana kasus narkotika yang masih berada dalam usia produktif. Prioritas tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diarahkan untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan agar dapat memperbaiki perilaku, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk kembali berperan di tengah masyarakat. Penentuan sasaran tetap akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan data serta kondisi warga binaan yang memenuhi kriteria program.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Supratman, menyampaikan bahwa jumlah penerima dan data sasaran akan dikoordinasikan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Koordinasi ini diperlukan agar pendataan narapidana kasus narkotika dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan program nantinya tidak ditetapkan secara terpisah, melainkan disusun melalui pembahasan lintas kementerian dan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh kementerian terkait.
Untuk lokasi pelaksanaan, pemerintah belum merinci tempat yang akan digunakan. Program tersebut direncanakan berlangsung di pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi, dengan penentuan lebih lanjut berdasarkan data dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Informasi mengenai lokasi, kapasitas, serta pengaturan teknis lainnya masih menunggu proses perumusan kebijakan dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, belum terdapat keterangan resmi mengenai daerah tertentu atau fasilitas khusus yang akan menjadi tempat pelaksanaan.
Kebijakan ini masih berada dalam tahap penyusunan, sehingga jumlah penerima, jadwal pelaksanaan, dan bentuk fasilitas yang akan digunakan belum dapat dipastikan. Pemerintah masih memerlukan pemutakhiran data serta pembahasan mengenai mekanisme seleksi dan pelaksanaan rehabilitasi maupun reedukasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa program menyasar warga binaan yang tepat, sekaligus mendukung penanganan kepadatan lapas tanpa mengabaikan kebutuhan pembinaan dan kesiapan reintegrasi sosial.
Supratman bersama sejumlah menteri dan lembaga menyepakati pembentukan sebuah tim kecil untuk menindaklanjuti rencana rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana narkotika. Tim tersebut diberi waktu selama satu minggu untuk merumuskan kebijakan lanjutan secara lebih konkret. Pembentukan tim ini menjadi tahap awal untuk menyusun arah pelaksanaan program berdasarkan pembahasan lintas kementerian dan lembaga yang telah dilakukan.
Dalam masa kerja tersebut, tim kecil akan membahas sasaran program, lokasi pelaksanaan, serta rancangan program yang akan dijalankan. Ketiga hal itu akan dirumuskan secara lebih terperinci agar kebijakan yang disiapkan memiliki bentuk yang jelas. Setelah pembahasan selesai, hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan untuk menentukan kebijakan lanjutan.
Pembagian peran antarinstansi juga telah disebutkan dalam kesepakatan tersebut. Kurikulum reedukasi akan disusun secara bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Dalam penyusunan kurikulum itu, kementerian tersebut akan memperoleh bantuan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari proses perumusan materi reedukasi yang akan dibahas oleh tim.
Sementara itu, proses rehabilitasi akan melibatkan Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keterlibatan kedua pihak tersebut dicantumkan sebagai bagian dari pembahasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Selain itu, Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan turut dilibatkan dalam kesepakatan antarinstansi tersebut. Seluruh unsur yang disebutkan akan menjadi bagian dari pembahasan tim kecil sebelum rancangan kebijakan dan program dilaporkan kepada Presiden.
Program rehabilitasi dan reedukasi yang disiapkan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghapus status peserta sebagai warga binaan. Mereka tetap menjalani proses pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memenuhi kewajiban dan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Reedukasi diposisikan sebagai bagian dari pendekatan pembinaan, terutama bagi narapidana kasus narkotika yang membutuhkan pemulihan, pendampingan, serta penyiapan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa proses tersebut akan disertai upaya pemberdayaan. Melalui skema ini, warga binaan diharapkan dapat memperoleh kegiatan atau keterampilan yang memungkinkan mereka bekerja sambil menjalani pembinaan. Pemberdayaan dapat mencakup pelatihan, pengembangan kemampuan kerja, maupun aktivitas produktif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta. Namun, bentuk serta mekanisme pelaksanaannya masih akan dirumuskan oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait.
Penjelasan mengenai program ini berkaitan dengan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang telah lama menjadi perhatian. Ketika menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyebut kelebihan kapasitas sebagai salah satu masalah di lapas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pembinaan, ketersediaan layanan, serta pengelolaan warga binaan dalam fasilitas yang jumlah penghuninya melampaui daya tampung.
Suyudi juga mengatakan bahwa hampir 80 persen tahanan merupakan tahanan kasus narkotika. Besarnya proporsi tersebut membuat penanganan narapidana narkotika menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan pembenahan pemasyarakatan. Pada saat itu, rehabilitasi narapidana narkotika turut disebut sebagai salah satu opsi untuk menangani persoalan kepadatan lapas. Meski demikian, pemerintah masih berada pada tahap penyusunan kebijakan, sehingga rincian program rehabilitasi, reedukasi, dan pemberdayaan belum ditetapkan secara final.
