Yogyakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Yogyakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Pernyataan itu menjadi informasi awal mengenai penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah di lingkungan BNPB. KPK menyebut terdapat 14 orang yang diamankan dalam kegiatan tersebut. Di mereka, Sekretaris Utama BNPB Rustian turut disebut termasuk dalam daftar pihak yang diamankan.
Keterangan mengenai OTT tersebut disampaikan langsung oleh Budi ketika memberikan informasi kepada awak media. Ia menyampaikan inti penindakan tanpa memaparkan rincian lebih lanjut mengenai proses pengamanan terhadap para pihak yang dibawa oleh KPK.
Penindakan ini menempatkan lingkungan BNPB sebagai lokasi operasi KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Informasi tentang jumlah orang yang diamankan serta keterlibatan Rustian menjadi bagian utama dari keterangan awal yang diberikan kepada publik. KPK melalui juru bicaranya menyampaikan kabar tersebut secara ringkas kepada wartawan di Yogyakarta.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, disebut sebagai salah satu dari 14 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Informasi tersebut menjelaskan bahwa Rustian termasuk dalam pihak yang dibawa untuk menjalani proses pemeriksaan awal setelah kegiatan penindakan berlangsung. Penyebutan namanya dalam daftar pihak yang diamankan belum dengan sendirinya menerangkan posisi, peran, ataupun status hukum yang bersangkutan dalam perkara yang sedang ditangani.
Selain Sestama BNPB, pihak-pihak lain yang diamankan mencakup pejabat pembuat komitmen (PPK) serta unsur dari kalangan swasta. Komposisi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam jangkauan operasi tidak hanya berasal dari unsur internal lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak di luar pemerintahan. Namun, informasi mengenai jumlah dan kategori pihak yang diamankan perlu dibedakan dari kesimpulan tentang keterlibatan setiap individu dalam dugaan perkara.
Dengan demikian, keterangan mengenai 14 orang tersebut pada tahap ini sebaiknya dipahami sebagai informasi tentang pihak yang diamankan untuk kepentingan pemeriksaan, bukan sebagai penetapan kesalahan. KPK masih perlu menyampaikan hasil pemeriksaan dan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan mengenai status Rustian, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta yang turut diamankan. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, belum tepat untuk menyimpulkan hubungan masing-masing orang dengan perkara maupun menentukan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Pemisahan fakta penindakan dan kesimpulan hukum penting agar pemberitaan tetap akurat, proporsional, serta menghormati prinsip praduga tak bersalah selama proses penanganan berlangsung.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai dan logam mulia. Pengamanan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara serta untuk mendukung pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Berdasarkan keterangan awal, uang tunai yang dihitung oleh tim KPK mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Nilai itu menjadi gambaran sementara mengenai jumlah uang yang diamankan dan masih dapat mengalami perubahan setelah seluruh barang bukti diperiksa serta dihitung secara menyeluruh. KPK biasanya melakukan pencatatan dan verifikasi untuk memastikan jumlah yang tercatat sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik.
Selain uang tunai, tim juga menyebut adanya logam mulia dalam barang bukti yang diamankan. Keberadaan barang tersebut akan menjadi bagian dari materi pemeriksaan untuk mendalami dugaan perkara yang sedang ditangani. Seluruh barang bukti nantinya akan dianalisis bersama keterangan para pihak yang diperiksa, sehingga penyidik dapat menyusun rangkaian peristiwa dan menilai keterkaitannya dengan perkara.
Angka sekitar Rp1,4 miliar tersebut perlu dipahami sebagai hitungan awal, bukan nilai final yang telah ditetapkan dalam keseluruhan proses penyidikan. KPK masih memiliki tahapan pemeriksaan dan pengumpulan informasi untuk memastikan relevansi setiap barang bukti terhadap perkara. Penjelasan lebih lengkap mengenai status barang bukti dan hasil perhitungan akhir dapat disampaikan setelah proses pemeriksaan berjalan dan informasi yang diperoleh dinilai cukup.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa kegiatan penyelidikan dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa. Fokus tersebut mencakup rangkaian kegiatan pengadaan yang diduga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam prosesnya.
Pengadaan yang menjadi perhatian penyelidik lain disebut menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Dana tersebut pada dasarnya disiapkan untuk mendukung penanganan keadaan darurat dan kebutuhan penanggulangan bencana. Karena itu, pemeriksaan terhadap proses pengadaan diperlukan untuk melihat bagaimana perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran dilakukan. KPK juga perlu mengumpulkan keterangan dan dokumen yang relevan guna memahami alur pengambilan keputusan serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut.
Dalam penanganan perkara ini, status dugaan tetap menjadi dasar penyampaian informasi kepada publik. Kegiatan penyelidikan tidak serta-merta membuktikan telah terjadi korupsi ataupun menetapkan kesalahan pihak tertentu. KPK masih perlu mendalami berbagai informasi, memeriksa pihak-pihak yang diamankan atau dipanggil, serta menilai bukti yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum. Pendalaman itu diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk penggunaan dana siap pakai untuk kebencanaan, sekaligus menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil penyelidikan.
Baca juga: Prabowo Suabianto: Mendorong Kemandirian di Lingkungan Global yang Inklusif | Dampak Penghijauan Lingkungan dalam Mencegah Bencana | Wujudkan Lingkungan Sehat, Babinsa Sumberdiren Ajak Warga Garum Gotong Royong Jumat Bersih
