Jakarta | Pemerintah berencana memberikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Perangkat tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakses serta menerima bantuan secara langsung melalui rekening digital yang terhubung dengan masing-masing penerima.
Rencana itu diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi berbagai hambatan dalam proses distribusi.
Melalui ponsel tersebut, masyarakat penerima akan memiliki rekening digital yang dapat digunakan untuk menerima dana dari pemerintah. Sistem ini diharapkan membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih langsung karena dana tidak perlu melewati rangkaian perantara sebelum sampai kepada warga yang berhak. Rekening digital juga dapat menjadi sarana pencatatan transaksi, sehingga proses pemberian bantuan berpotensi lebih mudah dipantau.
Hashim menyampaikan bahwa dana pemerintah nantinya akan tersedia dan dikirimkan ke rekening masing-masing warga. Pernyataan tersebut menggambarkan rencana penyaluran bantuan yang menempatkan penerima sebagai tujuan akhir sekaligus pemilik akses terhadap dana yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima bantuan melalui perangkat yang telah disiapkan, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menunggu aturan teknis. Ketentuan mengenai penerima, jenis perangkat, tata cara pembukaan dan penggunaan rekening digital, serta mekanisme pengiriman dana perlu dirumuskan lebih lanjut. Aturan itu akan menentukan bagaimana program ponsel gratis dijalankan agar dapat menjangkau masyarakat secara efektif, aman, dan sesuai dengan data penerima bantuan yang ditetapkan.
Sampai informasi tersebut disampaikan, pemerintah belum mengumumkan persyaratan khusus bagi masyarakat yang ingin menerima ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial. Belum ada keterangan resmi mengenai dokumen yang harus disiapkan, status kepesertaan dalam program bantuan tertentu, batas penghasilan, wilayah tempat tinggal, maupun indikator lain yang akan digunakan untuk menentukan penerima. Karena itu, masyarakat belum dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam kelompok yang berhak memperoleh perangkat tersebut.
Hashim juga belum merinci tata cara pembagian ponsel, termasuk lembaga yang akan bertanggung jawab atas distribusi, tahapan penyaluran, serta mekanisme pendataan calon penerima. Belum diketahui apakah perangkat akan dibagikan melalui pemerintah daerah, kantor layanan sosial, titik distribusi bantuan, atau saluran lain. Waktu pelaksanaan dan bentuk verifikasi penerima pun belum dijelaskan. Ketiadaan rincian ini menunjukkan bahwa rencana tersebut masih menunggu aturan teknis sebelum dapat diterapkan secara operasional.
Selain itu, belum terdapat kepastian apakah program akan diberikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kelompok tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan untuk mengakses layanan bantuan sosial. Sasaran penerima dapat saja ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, kepemilikan perangkat, kebutuhan akses digital, atau pertimbangan administratif lainnya, tetapi belum ada ketentuan yang mengonfirmasi hal tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai program ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang akan menerima ponsel maupun bagaimana pembagiannya dilakukan.
Pembaca perlu membedakan rencana kebijakan dan program yang telah memiliki mekanisme final. Hingga aturan teknis, kriteria penerima, prosedur distribusi, serta ketentuan administratif diumumkan secara resmi, belum ada dasar untuk mengajukan permohonan atau menjanjikan penerimaan perangkat kepada masyarakat. Perkembangan selanjutnya masih bergantung pada keputusan pemerintah dan penjelasan resmi mengenai sasaran serta pelaksanaan program.
Rencana pembagian ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan rencana pemerintah membuka rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Ponsel tersebut ditempatkan dalam rangkaian rencana penyaluran bantuan yang terhubung dengan akses rekening digital. Dengan demikian, pembukaan rekening digital ditujukan kepada warga yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Program ini masih menunggu aturan teknis yang akan mengatur pelaksanaannya, termasuk ketentuan mengenai penyaluran ponsel dan pembukaan rekening.
Dalam rencana tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memilikinya. Kedua bank itu akan menjadi pihak yang menyediakan fasilitas pembukaan rekening digital bagi kelompok masyarakat sasaran. Rencana tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menyediakan akses rekening bagi warga yang masih berada di luar sektor perbankan. Pelaksanaannya tetap menunggu aturan teknis yang menjadi dasar pengaturan program.
Hashim menyampaikan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia disebut belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Data tersebut menjadi keterangan yang mendasari sasaran pembukaan rekening digital dalam rencana pemerintah. Untuk memfasilitasi akses tersebut, pemerintah juga merencanakan penghapusan biaya pembukaan rekening. Sebelumnya, pembukaan rekening disebut dikenai biaya sebesar Rp50 ribu. Melalui rencana ini, rekening digital dapat dibuka tanpa biaya pembukaan sebesar Rp50 ribu tersebut. BRI dan BSI akan memfasilitasi pembukaan rekening, sedangkan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan rencana itu masih menunggu aturan yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah tengah menyiapkan perubahan metode penyaluran bantuan sosial, dari pemberian uang tunai menjadi transfer melalui rekening digital yang dapat diakses menggunakan ponsel. Skema ini dirancang untuk membuat penyaluran dana berlangsung lebih langsung, tercatat, dan mudah dipantau. Dalam penjelasannya, Hashim menyampaikan bahwa dana bantuan nantinya akan dikirimkan secara langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka. Dengan demikian, penerima diharapkan dapat mengakses bantuan tanpa harus selalu mendatangi lokasi penyaluran atau menunggu pembagian secara fisik.
Meski gagasan tersebut telah disampaikan, pelaksanaan program masih menunggu penyusunan aturan dan mekanisme teknis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sejumlah aspek teknis masih dibahas oleh pemerintah. Pembahasan itu mencakup cara pendaftaran penerima, pengoperasian rekening digital, pengamanan transaksi, serta mekanisme pengawasan agar bantuan diterima oleh warga yang berhak. Pemerintah menargetkan skema tersebut mulai berjalan pada awal 2027, tetapi jadwal itu tetap bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dan basis data yang akan digunakan.
Dalam rancangan yang sedang dikembangkan, rekening digital tersebut juga akan dihubungkan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi ini diharapkan membantu memastikan identitas penerima, mengurangi risiko data ganda, dan memperkuat ketepatan penyaluran. Namun, pemerintah belum menyampaikan secara rinci persyaratan untuk memperoleh ponsel gratis maupun kriteria masyarakat yang menjadi sasaran utama program. Cakupan penerima, jenis perangkat yang disediakan, serta bentuk bantuan yang dapat diakses melalui rekening digital juga masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Karena itu, masyarakat perlu menantikan aturan teknis resmi sebelum menilai prosedur pendaftaran atau memastikan status kepesertaan dalam program tersebut.
