Jakarta | Aturan baru mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menetapkan bahwa posisi kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dalam forum tersebut disetarakan dengan pejabat yang berpangkat bintang tiga. Dalam konteks wilayah Jakarta, penyetaraan ini menempatkan Kajati pada tingkat kedudukan yang sama di Forkopimda dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Perubahan tersebut berkaitan dengan susunan dan posisi para pimpinan instansi ketika menjalankan koordinasi di tingkat daerah.
Penyetaraan kedudukan itu tidak berarti pangkat Kajati berubah menjadi bintang tiga. Ketentuan tersebut juga tidak dengan sendirinya mengubah kewenangan, tugas, ataupun status jabatan Kajati dalam lingkungan kejaksaan. Hal yang disesuaikan adalah posisi representasi Kajati di dalam forum koordinasi, sehingga peran pimpinan kejaksaan tinggi tercermin secara setara dalam susunan Forkopimda. Karena itu, makna aturan perlu dipahami secara terbatas sesuai ruang lingkupnya.
Forkopimda menjadi wadah bagi pimpinan daerah dan unsur instansi terkait untuk membahas persoalan serta menyelaraskan langkah sesuai tugas masing-masing. Dengan kedudukan yang disejajarkan, Kajati dapat berpartisipasi dalam forum pada tingkat yang sama dengan pejabat bintang tiga yang menjadi anggota Forkopimda. Penyesuaian ini memberi kepastian mengenai posisi Kajati dalam struktur koordinasi, tanpa menghapus pembagian kewenangan antarlembaga atau mengubah ketentuan yang mengatur fungsi masing-masing institusi.
Dengan demikian, inti kebijakan ini adalah penyetaraan posisi dalam Forkopimda, bukan perubahan pangkat ataupun perluasan kewenangan Kajati. Pembedaan tersebut penting agar pemberitaan maupun pembahasan mengenai aturan baru tidak menimbulkan kesan bahwa status kepegawaian dan garis komando kejaksaan ikut berubah. Kajati tetap menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku bagi institusinya, sementara kedudukan dalam forum mencerminkan pengaturan koordinasi antarpimpinan daerah yang kini menempatkannya setara dengan pejabat bintang tiga.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyetaraan kedudukan kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah berlaku. Keterangan tersebut menegaskan bahwa aturan yang menjadi pokok pembahasan bukan lagi sekadar rencana atau ketentuan yang menunggu pemberlakuan. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Konfirmasi dari Anang Supriatna menjadi informasi utama mengenai status ketentuan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut aturan penyetaraan itu sudah berlaku. Dengan demikian, penyampaian dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjawab hal mendasar yang berkaitan dengan waktu berlakunya penyesuaian kedudukan Kajati di dalam Forkopimda. Keterangan ini juga memberi kepastian bahwa ketentuan yang dimaksud telah efektif, sebagaimana dinyatakan oleh pejabat Kejaksaan Agung tersebut.
Pernyataan itu disampaikan secara langsung di lingkungan Kejaksaan Agung, tepatnya di Gedung Bundar, Jakarta Selatan. Waktu penyampaiannya tercatat pada Jumat, 16 Oktober 2026. Identitas pejabat, tempat, dan tanggal tersebut menjadi konteks bagi konfirmasi mengenai pemberlakuan aturan. Pokok keterangan yang tersedia adalah bahwa ketentuan penyetaraan telah berlaku; tidak ada rincian tambahan mengenai isi aturan, mekanisme penerapan, atau dampaknya yang disertakan dalam informasi ini.
Karena itu, inti keterangan Kejagung dapat dirangkum pada penegasan status aturan: penyetaraan kedudukan Kajati dalam Forkopimda sudah berlaku. Anang Supriatna menyampaikan penegasan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Informasi ini mencatat konfirmasi resmi beserta lokasi dan tanggal penyampaiannya, tanpa menambahkan uraian tentang pelaksanaan lebih lanjut. Penjelasan mengenai aspek lain ketentuan tersebut tidak terdapat dalam bahan keterangan yang tersedia.
Penyesuaian kedudukan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki dasar yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026. Peraturan Presiden tersebut menjadi rujukan bagi perubahan yang diberitakan terkait posisi Kajati dalam forum koordinasi di tingkat daerah. Dengan demikian, informasi mengenai penyesuaian ini perlu dibaca dengan mengacu pada regulasi yang disebutkan secara resmi sebagai landasannya.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026 merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Keterangan mengenai hubungan kedua peraturan itu menjelaskan bahwa ketentuan terbaru tidak berdiri sebagai regulasi terpisah dari kerangka pengaturan organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Perpres 45 Tahun 2026 hadir dalam rangkaian perubahan terhadap peraturan yang telah menjadi acuan tersebut.
Penyebutan perubahan keempat penting untuk mengidentifikasi posisi Perpres Nomor 45 Tahun 2026 dalam perkembangan aturan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Nomor dan tahun peraturan, serta keterangan mengenai peraturan yang diubah, menjadi informasi pokok untuk membedakan regulasi ini dari ketentuan lain. Informasi tersebut juga membantu pembaca memahami dasar formal yang dirujuk dalam pemberitaan tentang kedudukan Kajati di Forkopimda.
Dalam menyampaikan dasar penyesuaian, uraian yang tersedia menyebut Perpres Nomor 45 Tahun 2026 dan statusnya sebagai perubahan keempat atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010. Karena itu, keterangan mengenai regulasi dapat disampaikan terbatas pada identitas dan hubungan perubahan tersebut. Tidak diperlukan penambahan uraian pasal ataupun rincian hukum lain yang tidak tersedia dalam informasi yang menjadi dasar pembahasan.
Dengan merujuk pada kedua identitas peraturan itu secara lengkap, pembaca memperoleh konteks regulasi yang menjadi dasar penyesuaian kedudukan Kajati. Perpres Nomor 45 Tahun 2026 adalah peraturan yang memuat ketentuan tersebut, sedangkan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 merupakan peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengalami empat kali perubahan. Keterangan ini menempatkan perubahan terbaru dalam konteks aturan organisasi Kejaksaan tanpa memperluas penjelasan melampaui informasi yang tersedia.
Anang menjelaskan bahwa penyesuaian kedudukan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) didasarkan pada keselarasan tingkat jabatan para pejabat yang menjadi bagian dari forum tersebut. Dalam keterangannya, ia membandingkan posisi Kajati dengan pejabat lain yang hadir, terutama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Kedua pejabat itu, menurut Anang, telah berada pada tingkat bintang tiga. Sementara itu, Kajati juga merupakan unsur dalam Forkopimda dan karena itu perlu ditempatkan dengan mempertimbangkan jenjang jabatan yang sepadan di anggota forum.
Penjelasan tersebut menitikberatkan pada susunan dan kedudukan para pejabat dalam forum koordinasi, bukan pada perubahan keanggotaan Forkopimda. Anang menyampaikan bahwa posisi jabatan setingkat Kajati disesuaikan agar selaras dengan pejabat pimpinan daerah lainnya. Dengan demikian, dasar yang ia paparkan berkaitan dengan perbandingan tingkat jabatan Pangdam dan Kapolda yang telah mencapai bintang tiga, serta keberadaan Kajati sebagai bagian dari forum yang sama. Penyelarasan posisi dipandang sebagai cara untuk menempatkan unsur kejaksaan dalam susunan yang sejalan dengan kedudukan pimpinan daerah lainnya.
Dalam konteks itu, penyesuaian kedudukan Kajati merupakan pengaturan yang merujuk pada tingkat jabatan para unsur Forkopimda sebagaimana diterangkan Anang. Keterangan tersebut menjelaskan alasan penyelarasan tanpa menguraikan pertimbangan lain di luar perbandingan jenjang pejabat yang disebutkan. Pangdam dan Kapolda menjadi rujukan karena berada pada tingkat bintang tiga, sedangkan Kajati tetap disebut sebagai salah satu bagian dari forum koordinasi daerah. Oleh sebab itu, penempatan jabatan setingkat Kajati disesuaikan supaya kedudukannya berada dalam keselarasan dengan pejabat pimpinan daerah lainnya dalam Forkopimda. Pernyataan Anang tersebut menjadi penjelasan mengenai dasar pengaturan posisi, dengan fokus pada kesesuaian tingkat jabatan di para pejabat yang terlibat dalam forum tersebut.
Baca juga: Lonjakan Harga Cabai Rawit Jadi Sorotan, Pedagang Lakukan Penyesuaian
